Posts Tagged ‘reklame’

Sistem Perijinan Reklame Harus Diubah

Jarak antar reklame yang tidak sesuai dengan aturan terlihat di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Jarak antar reklame yang tidak sesuai dengan aturan terlihat di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Menggagas Penataan Reklame di Surabaya (2-Habis)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem perijinan reklame di Surabaya sarat penyimpangan. Perlu ada perubahan sistem perijinan reklame yang lebih transparan, adil, dan efisien. Untuk mengakhiri kebocoran pajak reklame, dan menjaga keindahan kota.

Oleh: M Subchan Sholeh

Keberadaan reklame laiknya dua sisi mata uang. Di satu sisi, keberadaan reklame merupakan prasyarat mutlak dari tumbuhnya perekonomian di suatu daerah. Namun di sisi lain, letak dan jumlah reklame, harus diatur agar tidak menganggu keindahan sebuah kota. Bagi pakar tata kota ITS Surabaya Prof Johan Silas, dua hal ini harus dijaga keseimbangannya oleh pemkot yang kini tengah menata reklame.

Selengkapnya

Iklan

Menanti Reformulasi dan Konsistensi Penegakan Aturan

Papan reklame yang bertumpukan di salah satu jalan di Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Papan reklame yang bertumpukan di salah satu jalan di Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Menggagas Penataan Reklame di Surabaya (1)

Puluhan regulasi telah diterbitkan pemkot untuk menata reklame. Sayang, regulasi itu ibarat macan ompong. Hanya mengaum tapi tak mampu “menggigit” biro reklame pelanggar aturan. Belum lagi adanya inkonsistensi penegakan aturan. Ke depan, pemkot perlu mereformulasi aturan yang telah ada dan konsisten menegakkannya.

Oleh: M Subchan Sholeh

Pemkot rupanya sudah gerah dengan maraknya berbagai jenis reklame ilegal. April 2005, Penjabat (Pj) Wali Kota Chusnul Arifien Damuri mengeluarkan SK Wali Kota tentang revitalisasi penataan reklame. Isi SK itu jelas, reklame tak berijin, atau ijinnya kadaluarsa bisa dibongkar tanpa persetujuan pemilik reklame. Diatur juga pelatihan untuk memberi pemahaman isi SK itu bagi petugas dalam Tim Reklame. Agar mereka dapat menerapkan SK itu dengan baik di lapangan. Tim reklame terdiri dari Dinas Pendapatan (Dispenda), Dinas Bangunan, Dispol PP, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan serta Dinas Bina Marga dan Utilitas. Tim ini dibawah koordinasi langsung Asisten II Mukhlas Udin. Dispol PP sebagai garda terdepan penertiban reklame langsung unjuk gigi. Hingga medio Agustus, sudah 50 persen kawasan dari 96 kawasan yang ditargetkan sudah bersih dari reklame ilegal.

Selengkapnya