Wajah Kota yang Mendua

Oleh : M Subchan Sholeh

Bus gandeng tiga, alat transportasi massal andalan Kota Curitiba, Brasil

Bus gandeng tiga, alat transportasi massal andalan Kota Curitiba, Brasil

Tak terasa, sudah dua tahun duet Wali Kota Bambang DH dan Wakil Wali Kota Arif Afandi memimpin Kota Pahlawan ini. Keduanya dilantik sebagai pasangan wali kota-wawali terpilih pada 31 Agustus 2005 lalu. Tentu banyak hal yang patut dicermati dari sepak terjang keduanya sejauh ini. Hal yang segera terlihat adalah pesatnya pendirian bangunan komersial di seantero kota. Penulis mencatat ada 11 mal baru di kota ini. Empat mal lainnya masih dalam penyelesaian akhir dan tak lama lagi akan beroperasi. Ditambah 9 mal lama, berarti ada 24 mal eksis di Surabaya. Ini belum termasuk ratusan ruko berbagai ukuran yang tersebar di seluruh kota.

Jangan lupa juga maraknya pertumbuhan SPBU. Tak sedikit yang letaknya berdekatan. Data Pertamina menunjukkan ada 84 SPBU di Surabaya. Tujuh SPBU lain sedang dibangun dan masih ada 20 pengusaha yang mengajukan izin pendirian SPBU tahun ini. Gencarnya pendirian SPBU ini merupakan imbas UU 22/2001 yang memberi keleluasaan operator migas asing untuk ikut mengelola bisnis migas di dalam negeri. Kini, Pertamina bukan lagi pemain tunggal dalam industri migas. Operator asing bebas beroperasi asal mendapat lisensi pemerintah. Surabaya termasuk pasar potensial karena pertambahan penduduk dan kendaraan bermotor terus meningkat. Lagi-lagi, pemkot belum tanggap melihat fenomena ini dengan mengatur lokasi SPBU agar tidak menimbulkan persoalan baru. Utamanya, kemacetan lalu lintas.

Kenyataan ini telah menampakkan jatidiri pembangunan Surabaya yang berwatak komersial. Di saat yang sama, kebutuhan untuk membahagiakan dan menyejahterakan berbagai lapisan masyarakat diabaikan. Lihat saja lemahnya kinerja pemkot di penghujung tahun 2007 dalam pemberitaan Jawa Pos, 8 September 2007 lalu. Sampai akhir Agustus, APBD Surabaya senilai Rp 2,1 triliun hanya terserap 32,81 persen. Padahal, serapan anggaran di akhir tahun idealnya telah mencapai 65-70 persen.

Kondisi ini menunjukkan pemkot tidak serius mengelola APBD untuk kepentingan masyarakat. Ironisnya, pemkot berdalih bahwa persoalan ini akibat keragu-raguan pemkot dalam melaksanakan kegiatan karena takut terjerat persoalan hukum. Maklum, polisi dan kejaksaan tengah getol menyidik kasus korupsi. Tahun 2006, penyerapan anggaran juga rendah dengan dalih APBD lambat disahkan.

Rendahnya kinerja pemkot terhadap nasib warga dapat disimak pula dari buruknya kualitas lingkungan hidup. Mulai kondisi air, udara dan sedikitnya industri yang memasang IPAL. Hasil pantauan terhadap indeks standar pencemar udara (ISPU) menunjukkan kondisi udara baik hanya 26 hari. Sisanya, 334 hari tergolong sedang dan 5 hari tidak sehat. Udara sedang sejatinya tidak bisa dikategorikan layak hirup seperti yang digembar-gemborkan pemkot. Warga kota hanya membutuhkan udara sehat untuk menunjang aktivitas keseharian.

Ini diperparah dengan makin sempitnya RTH. Hingga akhir 2006 Surabaya hanya memiliki 269,13 ha RTH. Sekitar 0,8 % dari luas kota. Padahal, idealnya Surabaya memiliki 20 % atau sekitar 6.527,5 m2 RTH. Kualitas air tak kalah buruknya. Kondisi makin buruk dengan rendahnya ketaatan industri yang memasang IPAL. Selama 2002-2006 hanya 140 industri yang memasang IPAL. Di tahun 2006, hanya bertambah tiga industri. Padahal, ada 539 industri di Surabaya. Artinya, pemkot telah mengabaikan tugasnya dan membiarkan industri membuang air limbahnya tanpa kendali.

Penanganan PKL juga belum membuahkan hasil. Dari sekitar 15.603 PKL, baru 32,62 persen atau 5.969 PKL yang berhasil dibina dengan direlokasi. Pengentasan keluarga miskin pun masih tertatih-tatih. Dari 111.897 KK miskin, masih ada 30.707 KK (27,4 persen) yang belum mendapat jatah beras murah.

Pembangunan infrastruktur kota tak kalah memprihatinkan. Pertumbuhan jalan nol sementara pertumbuhan kendaraan sangat tinggi, sekitar 300 ribu unit per tahun. Jalan lingkar timur, tol tengah kota, MERR II C dan frontage road A Yani sebagai solusi masih tersendat pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran. Pilihan akan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah masih terbatas. Praktis, hanya KA Komuter Surabaya-Sidoarjo yang jadi andalan.

Wajah Mendua

Proses pembangunan kota yang telah dan sedang berlangsung ini sesungguhnya menunjukkan realitas sosial yang mendua atau ganda. Di satu sisi, pembangunan telah melahirkan realitas sosial berbentuk kemajuan fisik. Misalnya, gedung-gedung pencakar langit, perkantoran, apartemen, perumahan mewah, tempat hiburan malam, pusat-pusat belanja dan sejenisnya. Semua yang menjadi simbol kapitalisme ini telah memberi warna tersendiri dalam kemajuan fisik kota.

Di sisi lain, di balik hiruk-pikuk pembangunan itu terhampar korban-korban pembangunan (victim of development) yang bergelimpangan. Dari tidak terpenuhinya hak warga atas lingkungan hidup yang sehat sampai persoalan kemiskinan yang dimanifestasikan dengan munculnya PKL, anjal, gepeng, dan pemukim di stren kali

Pemkot memang belum memantapkan langkah untuk menyelesaikan masalah dengan dewasa. Hingga kini, belum ada satu pun masalah yang terselesaikan. Persoalan ini makin pelik ketika Surabaya memosisikan diri sebagai kota metropolitan yang dipertegas dengan visi “Mewujudkan Kota Surabaya Metropolitan Madani 2010”. Tak ayal, sebagian besar kebijakan pemkot ditujukan mengejar target menjadi metropolis. Pembangunan lebih ditekankan pada pertumbukan perekonomian dengan mengabaikan dampak sosialnya.

Selama ini upaya penyelesaian dampak sosial oleh pemkot terkesan tambal sulam dan belum menyentuh akar persoalan. Akibatnya, masalah sosial itu menjadi penyakit kambuhan yang terus muncul. Inilah kelemahan mendasar dari konsep pembangunan kota yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian.

Berbagai masalah ini seharusnya tidak melunturkan semangat Bambang-Arif untuk terus maju. Bambang-Arif sebenarnya sudah mulai melakukan hal itu dengan menggalakkan pembangunan taman, penanaman pohon, dan pemilahan sampah. Namun, keduanya perlu bekerja lebih keras lagi untuk mengembalikan Surabaya pada hakikatnya sebagai sebuah karya seni sosial. Sebab, setiap kota sesungguhnya terbentuk secara organik dengan penampilan yang berbeda-beda. Hasil ciptaan masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiganya bergerak dengan prinsip kemitraan profesional. Warga kota sebenarnya sangat mendambakan kota yang manusiawi, menyejahterakan dan membahagiakan seluruh lapisan masyarakat.

Tak ada salahnya Bambang-Arif belajar dari Jaime Lerner, Wali Kota Curitiba tiga periode (1971-1993) dan Gubernur Negara Bagian Parana, Brasil selama dua periode (1994-2002). Semasa dipimpin Lerner, Curitiba berubah secara radikal menjadi kota paling cantik di Negeri Samba itu. Bahkan, pada tahun 1996, Curitiba dianugerahi penghargaan sebagai kota paling inovatif di dunia. Kisah sukses Curitiba banyak dipelajari kota-kota lain di dunia.

Sebelum ditangani Lerner, Curitiba adalah wilayah kumuh, macet, langganan banjir dan terancam ledakan penduduk. Saat menjadi wali kota, Lerner langsung menyusun Curitiba Master Plan. Perubahan mendasar yang dilakukannya adalah mengubah desain tata kota dari terpusat menjadi linear. Pusat kota berupa gedung-gedung pemerintahan, pendidikan, dan bisnis ditempatkan dalam satu situs sementara tempat tinggal penduduk dibuat mengitari jantung kota itu. Lalu, Lerner membangun jalan-jalan penghubung dari tempat tinggal penduduk langsung ke pusat kota . Busway menjadi alat transportasi publik utama yang murah, cepat, lancar, dan nyaman. Dibentuk pula badan independen yang mengatur tata kelola kota dan lingkungan yang tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk oleh wali kota.

Untuk menangkal banjir, Lerner melipatkgandakan RTH lebih dari 30 persen dan menanam 1,5 juta pohon. Ini membuat Curitiba dikelilingi taman dan pohon. Lerner juga berhasil menghapus secara radikal permukiman kumuh dengan strategi insentif yang cerdas. Lerner hanya akan memberi izin membangun bagi pengembang perumahan jika mereka bersedia membuat sebuah permukiman khusus untuk pemukim kumuh. Selain itu, pengembang hanya boleh membangun apartemen tinggi di dekat jalan arteri utama dan harus menyediakan dua lantai dasarnya untuk pertokoan untuk menekan hilir-mudik penghuni keluar apartemen. Untuk menjaga kebersihan, Lerner meminta warga miskin mengumpulkan satu kantong plastik sampah yang bisa ditukar dengan susu, telur atau tiket bus. Hasilnya, penghasilan dan gizi warga miskin meningkat.

Lerner berhasil mengubah Curitiba lewat kepemimpinan yang kuat dan political will yang jelas. Bagi Lerner, perkembangan sebuah kota tidak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Lerner, kota masa depan yang berkualitas terkait erat dengan rekonsiliasi antara manusia dengan lingkungannya. Konsep Lerner ini semestinya dapat dicermati Bambang-Arif untuk diterapkan di tiga tahun sisa jabatan mereka dalam membangun Surabaya. Tentu dengan menyesuaikan berbagai faktor dan karakteristik warga Kota Pahlawan ini.

*Penulis adalah peneliti pada Center for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya

Opini Metropolis Jawa Pos, 18 September 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: