Tarik Ulur Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Dok.photobucket.com

Dok.photobucket.com

Pembahasan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dimulai di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya. Pertarungan sengit antara kubu perokok dan non perokok di pansus akan menjadi penentu nasib raperda ini. Lolos jadi perda atau sebaliknya, kandas di tengah jalan.

Oleh: M Subchan Sholeh

Sebuah pesan singkat (SMS) masuk ke ponsel Surabaya Post akhir Agustus 2007 lalu. Isinya, “Gara-gara pasang poster, saya diprotes teman-teman.” SMS itu berasal dari Akhmad Suyanto, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya tentang Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan anggota Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya. Tanpa buang waktu, Surabaya Post menuju ruang Komisi A untuk melihat poster dimaksud.

Poster berwarna yang dipasang di dinding itu memang mengerikan. Di dalamnya digambarkan tubuh seorang perokok yang mengidap berbagai penyakit. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tertera pula keterangan jenis penyakit yang diderita seorang perokok. Dari yang ringan seperti rambut rontok sampai penyakit kelas berat seperti jantung, dan delapan jenis kanker. Gambar kerusakan yang dialami organ-organ tubuh akibat rokok ditampilkan sangat jelas dalam poster yang jarang dipublikasikan itu.

Di bagian paling atas tertera tulisan, “Menurut WHO, setiap 6,5 detik, satu orang meninggal karena rokok. Riset memperkirakan orang yang mulai merokok pada usia remaja dan terus merokok selama dua dekade atau lebih akan meninggal 20-25 tahun lebih awal daripada orang yang tidak merokok.”

Rupanya poster ini adalah oleh-oleh pansus dari kunjungan mereka ke Departemen Kesehatan (Depkes) beberapa waktu lalu. Suyanto sengaja memasangnya untuk mengingatkan rekannya yang perokok agar berhenti merokok. Tapi, dia malah diprotes rekannya. Meski begitu, poster itu tetap terpasang. Belakangan, poster itu dijadikan sarana untuk menyindir anggota pansus yang merokok. Tentu saja yang menyindir adalah anggota pansus yang tidak merokok. Misalnya, Masduki Toha. Politisi PKB ini kerap menyindir dua rekannya yang perokok berat, Indra Karta Menggala dan Syukur Amaludin.

Menurut WHO, setiap 6,5 detik seorang perokok modar (meninggal),” seloroh Masduki. Yang disindir hanya tersenyum kecut sambil menggerutu.

Dalam rangka mengamankan masyarakat dari berbagai bahaya akibat merokok, Pemkot Surabaya mengajukan Rapeda KTR pada medio Agustus lalu. Selain itu, pemkot ingin menekan perokok pemula dan melincungi perokok pasif.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Esty Martiana, pengajuan raperda itu tidak dimaksudkan untuk melarang orang merokok.

“Raperda itu untuk mengatur dan melindungi orang yang tidak merokok,”

Secara umum, raperda ini mengatur tempat-tempat tertentu sebagai KTR. Antara lain, sarana kesehatan, tempat pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Di dalam KTR, setiap orang bukan hanya dilarang merokok. Tapi, juga dilarang memproduksi, menjual, sampai mempromosikan rokok.

Khusus larangan merokok di tempat pendidikan dan arena kegiatan anak, Esty punya argumentasinya. Kata Esty, itu untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Yakni, pemakaian narkoba.

“Akhir-akhir ini, pemakai narkoba makin banyak dan semua berawal dari kecanduan rokok,” ujar Esty.

Tujuan dan alasan diajukannya raperda ini sangat baik. Tapi, pembahasannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di awal pembahasan saja, pertentangan sudah mulai terlihat. Utamanya, kubu perokok dan non perokok di pansus. Kubu perokok berat antara lain Syukur Amaludin (wakil ketua pansus), Krisnadi Nasution, Indra Karta Menggala, dan Agus Kadarisman, Sebaliknya, kubu non perokok terdiri dari Retna Wangsa (ketua pansus), Akhmad Suyanto (sekretaris pansus), Masduki Toha, Erick Reginal Tahalele, M Jazid, dan Wahyudin Husein.

Adalah Syukur Amaludin yang membuat pembahasan raperda ini menghangat. Bagi dia, raperda KTR ini seharusnya digabungkan saja dalam isi Raperda Pengendalian Pencemaran Udara yang juga telah diajukan pemkot ke DPRD untuk dibahas. Menurut dia, penerapan larangan merokok di sejumlah kawasan tertentu di Jakarta ternyata dijadikan satu bab dalam Perda Pengendalian Pencemaran Udara.

Selain itu, lanjut dia, penyumbang terbesar polusi udara adalah asap kendaraan bermotor dan industri. Asap rokok hanya menjadi penyumbang terkecil. Krisnadi Nasution mendukung pendapat Syukur. Bagi Krisnadi, isi raperda ini lemah karena tidak didukung hasil riset yang membuktikan jika polutan terbesar adalah asap rokok.

“Termasuk hasil penelitian yang menyebutkan kalau banyaknya penderita gangguan pernafasa disebabkan oleh asap rokok,” kilahnya.

Akhmad Suyanto menentang pendapat itu. Suyanto mengatakan, larangan merokok di kawasan tertentu di Jakarta justru gagal karena hanya diatur dalam satu bagian di Perda Pengendalian Pencemaran Udara.

Ia menambahkan, raperda ini hanya mencoba mengatur perokok untuk tidak sembarangan merokok di wilayah-wilayah publik sehingga meracuni mereka yang tidak merokok.

“Apalagi polusi udara di ruang tertutup terus meningkat gara-gara perokok yang nekat merokok di ruang ber-AC,” gusarnya.

Lain lagi dengan Wahyudin Husein yang pesimistis raperda ini bisa diterapkan efektif di lapangan. Bahkan, ia menyarankan agar raperda KTR ditarik dulu untuk diperbaiki kekurangannya. Politisi PKB ini mengatakan, melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok merupakan niat yang baik.

Dari sisi legal drafting, raperda ini banyak kelemahan. Bisa saja nanti pansus memutuskan untuk mengembalikan raperda ini untuk disempurnakan agar bisa efektif saat diterapkan,” jelas Wahyudin.

Menurut dia, akan sangat sulit membatasi orang merokok di luar KTR. Ditambah lagi, ada orang tertentu yang baru bisa bekerja saat sedang merokok. Di sisi lain, produsen rokok makin gencar melakukan promosi di media massa.

Sebaliknya, Erick Reginal Tahalele menyatakan, langkah pemkot mengatur kawasan khusus tanpa rokok dalam sebuah raperda merupakan langkah maju. Bagi dia, masyarakat berhak atas udara bersih dan segar yang tidak tercemar asap rokok.

“Kalau ini akan diatur dalam perda, konsekuensinya harus ada petugas khusus yang mengawasi dan menindak kalau ada pelanggaran. Ini hanya masalah teknis yang bisa dicari solusinya,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sengitnya pembahasan raperda KTR ini juga menarik perhatian Ketua Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Surabaya Ahmad Jabir. Bagi Jabir, parpol harus bersikap tegas dengan mewajibkan anggotanya di DPRD untuk menerima raperda ini. Selain itu, masyarakat juga harus mengontrol komitmen parpol agar bersikap postif dan bijaksana dengan mendukung raperda ini.

Raperda ini sangatlah mulia dan alasannya sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan lagi kecuali oleh orang-orang yang memang tidak ingin tercipta lingkungan yang sehat,” ujar politisi PKS ini. (*)

Surabaya Lebih Maju

Sejauh ini, ada tiga daerah yang mencoba menerapkan larangan merokok di kawasan-kawasan khusus yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jakarta sudah lebih dulu menerapkannya beberapa tahun lalu dengan menetapkan larangan merokok di beberapa kawasan. Tapi, penerapan aturan itu gagal.

Sekretaris Pansus Raperda KTR, Akhmad Suyanto mengungkapkan, gagalnya aturan itu lantaran larangan merokok hanya dimasukkan dalam salah satu bab di Perda Pengendalian Pencemaran Udara. Aturan teknisnya juga hanya dirumuskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

“Sebab lainnya, dalam pergub itu hanya instansi di lingkungan Pemprop DKI yang wajib menerapkan. Instansi swasta tidak diwajibkan kecuali mereka yang bersedia,” tandasnya.

Kota Bandung, ujar dia, jauh lebih parah. Sama dengan Jakarta, pengaturan larangan merokok hanya dibahas pada satu bab di Perda Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan. Ironisnya, perda ini sudah dua kali diubah karena banyak kelemahan.

Sesungguhnya Raperda KTR usulan pemkot jauh lebih maju. Suyanto beralasan, pengaturannya dibahas khusus dalam sebuah perda.

“Perda itu cakupannya lebih luas karena mengatur publik dan punya kekuatan mengikat,” tandas alumni ITS ini.

Bila dilihat isinya, raperda ini memang sangat menjanjikan. Di sini, diatur tempat-tempat tertentu sebagai KTR. Antara lain, sarana kesehatan, tempat pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Bahkan, di dalam KTR setiap orang bukan hanya dilarang merokok. Tapi, juga dilarang memproduksi, menjual, sampai mempromosikan rokok.

Diatur pula penetapan kawasan terbatas merokok yang meliputi tempat umum, dan tempat kerja. Di sini, merokok tetap dilarang kecuali di tempat khusus merokok. Namun, penanggungjawab kawasan terbatas merokok wajib menyediakan tempat khusus merokok sesuai ketentuan. Antara lain, terpisah dari area larangan merokok, dilengkapi alat penghisap udara dan memiliki sirkulasi udara memadai. Sanksi yang disiapkan pun terhitung berat. Bagi pelanggar, disiapkan sanksi pidana berupa hukuman tiga bulan penjara atau denda Rp 50 juta rupiah. Waktu akan membuktikan apakah raperda yang maju ini bisa lolos untuk ditetapkan sebagai perda. (*)


Terancam Divoting

Ketika Pansus DPRD Surabaya tentang Raperda KTR dibentuk, sudah banyak yang menduga proses pembahasan akan berlangsung alot. Pasalnya, jumlah anggota pansus yang merokok dengan yang tidak merokok hampir seimbang. Pertarungan idealisme, dan kepentingan dua kubu diperkirakan mewarnai proses-proses pembahasan raperda ini dari awal hingga akhir.

Dari 10 anggota pansus yang seluruhnya anggota Komisi A, enam orang di antaranya tidak merokok. Antara lain, Retna Wangsa (ketua pansus), Akhmad Suyanto (sekretaris pansus), Masduki Toha, Erick Reginal Tahalele, M Jazid, dan Wahyudin Husein. Mereka yang termasuk perokok berat antara lain Syukur Amaludin (wakil ketua pansus), Krisnadi Nasution, Indra Karta Menggala, dan Agus Kadarisman. Di luar bulan puasa, keempatnya selalu menyulut rokok saat sedang mengikuti rapat-rapat komisi atau pansus.

“Kalau bukan bulan puasa, begitu anda buka pintu Komisi A, asap rokok langsung keluar,” seloroh Erick beberapa waktu lalu.

Erick juga yang memperkirakan pembahasan akhir raperda ini akan divoting bila dua kubu sulit mencari titik temu. Jika akhirnya divoting, kubu non perokok secara matematis akan menang. Tapi, dalam dalam perkembangan pembahasan raperda itu, Wahyudin menunjukkan sikap berbeda dengan rekan-rekannya di kubu non perokok.

Politisi PKB ini masih mempersoalkan legal drafting raperda itu yang dianggap masih lemah. Akhirnya, posisi mereka yang setuju dan yang menolak akan sama, 5:5. Potensi buntunya pembahasan raperda ini terbuka lebar.

Jauh-jauh hari, Ketua Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Surabaya Ahmad Jabir sudah memperkirakan hal ini. Alasannya, parpol peraih kursi di DPRD belum memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan sehat yang bebas asap rokok terutama di tempat-tempat umum.

“Lolos atau tidaknya raperda ini untuk ditetapkan sebagai perda sangat tergantung pada selera para anggota DPRD yang sulit ditebak,” kata Jabir.

Politisi PKS ini mencontohkan penolakan mayoritas anggota DPRD atas larangan merokok di ruang rapat DPRD dalam pembahasan Kode Etik DPRD beberapa tahun lalu. Alasan penolakan mereka, menurut Jabir, sungguh tidak masuk akal.

“Karena mayoritas anggota DPRD merokok dan hak asasi mereka harus dihormati. Tapi, jangan lupa ada kewajiban asasi perokok untuk menghormati mereka yang tidak merokok,” tegasnya.

Ia sangat menyesalkan hal itu karena produksi besar-besaran asap rokok justru terjadi di ruang-ruang rapat DPRD yang seluruhnya berpendingin udara. Menurut dia, raperda ini selamanya tidak akan bisa ditetapkan menjadi perda bila parpol yang mengutus anggotanya di DPRD tidak memiliki komitmen atas lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. (3 Okt 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: