Tanah Hibah Berbuah Masalah

*Konflik TVRI Jatim versus Pemkot Surabaya

Lemahnya manajemen pengelolaan aset tanah oleh Pemkot Surabaya terus menimbulkan masalah. Kali ini, giliran tanah pemkot yang dipakai TVRI Stasiun Jatim berbuah sengketa. Keduanya bersikukuh paling berhak atas tanah 3,7 hektare itu. Kini, konflik itu telah memasuki ranah hukum.

Kantor TVRI Stasiun Jawa Timur yang berwal dari hibah kini berbuah sengketa dengan Pemkot Surabaya. (Dok. TVRI Jatim)

Kantor TVRI Stasiun Jawa Timur (Dok. TVRI Jatim)

Oleh : M Subchan S

“Pengumuman. Dilarang Masuk Tanah TVRI Jatim Luas 37.127 M2 Tanpa Izin Kepala TVRI Stasiun Jatim, Melanggar Pasal 357 jo 429 KUHP. Tanah Dalam Sengketa di PN Surabaya. Perkara Perdata No. 168/Pdt.G/2007/PN Surabaya.Antara: TVRI (Penggugat) Lawan Pemkot Surabaya (Tergugat I), Badan Pertanahan Nasional (Tergugat II). Surabaya 9 April 2007. Kuasa Hukum TVRI Stasiun Jatim.”

Begitu tulisan yang tertera di atas papan kayu putih berukuran sekitar 50 cm x 50 cm itu. Pengumuman itu terpasang di pagar utama Stasiun TVRI Jatim sejak pekan lalu. Konflik antar lembaga pemerintahan ini memang telah memasuki babak baru. Ini seiring didaftarkannya gugatan perdata TVRI kepada pemkot dan BPN Pusat ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya 2 April 2007. TVRI baru menyampaikan hal ini dalam jumpa pers di studio 2 TVRI, Kamis (13/4) lalu, yang menghadirkan pengacara TVRI Prof Basuki Rekso Wibowo dan Kepala TVRI Jatim Iskandar Achmad.

“Biar pengadilan yang memutuskan siapa yang berhak atas tanah itu. Kalau yang berhak pemkot. kami akan taat. Begitu juga sebaliknya,” ujar Basuki.

Basuki menjelaskan, TVRI mengajukan gugatan immateriil kepada pemkot atas kerugian yang diderita sebesar Rp 100 miliar dan gugatan materiil sebesar retribusi yang ditarik pemkot sejak tahun 1979 sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap. TVRI menilai pemkot tidak memiliki dasar hukum yang jelas saat menarik retribusi pemakaian tanah mulai tahun 1979 sampai 2000. Alasannya, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pemkot atas tanah itu baru diperoleh tahun 1998. Sertifikat HPL itu terdaftar pada tanggal 29 Juni 1998 dengan Nomor 2 atas lahan seluas 47.430 m2. Dari luas lahan itu, sekitar 37.000 m2 digunakan TVRI Jatim sementara sisanya dipakai Hotel Shangri-La.

Untuk BPN, lanjut dia, TVRI meminta PN membatalkan sertifikat HPL terbitan BPN atas nama pemkot karena penerbitannya dinilai cacat hukum. Pemkot dituding memberikan keterangan palsu saat mengurus HPL tanah itu dengan tidak menyebutkan TVRI sebagai penghuni lahan tersebut. Bahkan, pemkot menyebutkan telah menempati tanah itu sejak 1971.

TVRI menempati tanah hibah dari Gubernur Jatim M Noer dan Walikota Surabaya R Soekotjo itu sejak 1971. Pada tahun 1976, TVRI mengajukan permohonan hak penggunaan tanah kepada gubernur. Hal serupa dilakukan kepada walikota pada tahun 1978. Namun, surat permohonan ini tak dijawab. Lalu, pada tahun 1979, Soekotjo menerbitkan SK Walikota bernomor 3688/A/KD/IX/DTR/1979 tanggal 6 September 1979. Isinya, pemkot mengeluarkan izin pemakaian tanah (IPT) kepada TVRI dengan luas 30.156 m2. Sejak itu, TVRI harus membayar retribusi sewa tanah sampai tahun 2000. Total yang telah dibayar TVRI sebesar Rp 389 juta. Ironisnya, pemkot baru mengantongi HPL tanah itu tahun 1998.

“Jadi, mulai tahun 79 sampai 2000, pemkot tak berhak atas tanah itu dan atas dasar apa menarik retribusi dari TVRI. Ini jelas penipuan pemkot terhadap badan hukum negara,” tegas Basuki.

Mencuatnya masalah ini bermula saat pemkot menjalankan rekomendasi BPK. Yakni, menagih tunggakan retribusi dan denda keterlambatan kepada TVRI sebesar Rp 2,696 miliar. Rinciannya, tunggakan retribusi tahun 2001-2006 Rp 2,104 miliar serta tunggakan denda keterlambatan pada tahun 1987-1991, 1995-1999 dan 2001-2006 sebesar Rp 592,088 juta. Pemkot lantas mengukur tanah TVRI awal Januari 2007. Hasilnya, total lahan yang ditempati TVRI adalah 37.127 m2 bukan 30.156 m2 seperti tertera dalam IPT selama ini. Pemkot pun menagih retribusi kelebihan lahan sekitar 7.000 m2 itu kepada TVRI mulai tahun 1979.

Kesalahan ukur pemkot jangan ditimpakan ke kami. Seharusnya yang diubah IPT-nya, kenapa selama ini ditulis 30 ribu. Bukan malah menagih tunggakan retribusi tujuh ribu meter itu,” tandas Basuki.

Pemkot tak gentar dengan gugatan itu. Pemkot bersikukuh tagihan tunggakan retribusi berikut dendanya seudah sesuai dengan aturan. “Apa pun risikonya, pemkot tidak akan mundur sejengkal pun,” kata Kabag Hukum Pemkot Hadi Siswanto Anwar SH.

Meski begitu, tambah Hadi, pemkot masih membuka pintu dialog untuk menyelesaikan persoalan. Agar tidak ada pihak yang dikalahkan dan tersakiti dalam kasus ini. Langkah hukum TVRI itu tak urung menimbulkan keprihatinan bagi DPRD. Upaya hukum itu dinilai mengganggu penyelesaian lewat jalan musyawarah yang selama ini terus dilakukan.

“Itu memang hak (TVRI) tapi saya prihatin,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Krisnadi Nasution. Ia terutama menyoroti waktu pengajuan gugatan TVRI pada 2 April 2007. Padahal, ujar dia, DPRD menjadwalkan rapat lanjutan bersama Dirut LPP TVRI Stasiun Pusat Jakarta IGN Arsana, Iskandar Achmad, dan segenap pejabat teras pemkot pada 5 April. Rapat itu disusul rapat di Jakarta pada 10 April. Krisnadi sangat menyesalkan sikap TVRI karena semua usaha yang telah dilakukan DPRD seolah sia-sia.

Ia menambahkan, masalah yang berakhir di pengadilan ini dinilai akan merusak citra lembaga pemerintah di mata masyarakat. Selain itu, apapun hasil gugatan itu pasti akan meninggalkan luka mendalam bagi pihak yang kalah.

Apapun bisa terjadi dipersidangan. Saya hanya berharap semoga gugatan itu tidak berangkat dari hasil provokasi pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dari konflik ini,” tandas politisi PDIP ini. (*)

Dijual ke Swasta?

Upaya pemkot mengambil alih lahannya yang ditempati TVRI Jatim ternyata bukan pertama kali ini. Tercatat sudah empat kali pemkot melakukan hal tersebut. Pertama kali melalui surat Walikota Surabaya tertanggal 12 November 2002. Isi surat itu mengisyaratkan adanya rencana pemkot untuk mengalihkan IPT tanah itu kepada pihak lain. Disusul surat Sekkota Surabaya tertanggal 7 Desember 2005 tentang rencana pemakaian lokasi TVRI. Dalam poin dua dan empat surat itu, pemkot menginsyaratkan mencabut IPT atas nama TVRI. Selanjutnya, Sekkota kembali menyurati TVRI pada 21 April 2006. Pada poin kedua surat itu menyebut isi pasal 8 Perda No. 1 Tahun 1997 tentang IPT. Rupanya, ini dijadikan sebagai dasar hukum pencabutan IPT.

Terakhir, terbit SK Walikota Surabaya nomor 593/936/436.6.9/2007 tertanggal 6 Maret 2007. Surat ini berisi pencabutan IPT atas nama TVRI dan perintah pengosongan tanah dalam tempo 14 hari.

Melihat kengototan TVRI mengambil alih tanah itu, pengacara TVRI Prof Basuki Rekso Wibowo mencurigai adanya upaya pemkot untuk menjual tanah itu ke swasta. Ia mencium indikasi itu berdasar beberapa pernyataan pemkot di media massa. Ditambah lagi, nilai tanah di lokasi TVRI sekarang sudah naik berlipat-lipat. Menurut Basuki, harganya sekarang sekitar Rp 10 juta/m2.

”Indikasi itu sangat terasa. Awalnya hanya masalah tunggakan retribusi kok bergeser ke soal lain. Apalagi pemkot ngotot menarik lahan 7 ribu meter itu. Ada apa ini?

Kalau pemkot mau tarik 7 ribu meter itu, boleh dong kami pertahankan 37 ribu,” tegasnya. (ans)

Polemik Besar Tunggakan

Besar tunggakan retribusi sewa tanah dan denda yang harus dibayar TVRI Stasiun Jatim juga masih diperdebatkan. Versi pemkot, tunggakan retribusi dan denda yang harus dibayar sejak tahun 2001 sampai 2006 sebesar Rp 3,2 miliar.

TVRI memprotes karena besaran tunggakan ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Surabaya atas aset tanah dan bangunan pemkot.

“Pemkot menyatakan tagihan itu berdasar rekomendasi BPK. Lha kok ada selisih 600 juta. Darimana perhitungannya?,” tanya pengacara TVRI, Prof Basuki Rekso Wibowo.

Dalam dokumen BPK itu tunggakan retribusi tanah dan denda keterlambatan pembayaran retribusi yang harus dibayar TVRI hanya Rp 2.696.404.189. Rinciannya tunggakan retribusi tanah tahun 2001-2006 sebesar Rp 2.104.315.836 serta tunggakan denda keterlambatan tahun 1987-1991 senilai Rp 18.297.153, tahun 1995-1999 sebesar Rp 180.936.000 dan tahun 2001-2006 adalah Rp 392.855.200.

Menurut Basuki, TVRI bersedia membayar tunggakannya. Namun, TVRI meminta keringanan sesuai kemampuan TVRI dengan tarif non komersial.

“Kami sanggup bayar. Tidak ada niatan tidak bayar,” tegasnya.

Kepala TVRI Jatim Iskandar Achmad menambahkan, kesediaan TVRI ini disertai syarat berupa kepastian jumlah tunggakan yang harus dibayar.

“Kami kalau bayar juga harus jelas jumlahnya karena kami juga diaudit BPK dan BPKP,” ungkap Iskandar. Terkait hal ini, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Hadisiswanto Anwar menawarkan solusi dengan bersama-sama mengukur ulang luas tanah yang ditempati TVRI. Ia yakin dengan pengukuran ulang masalah ini akan selesai.

Pengukuran ulang luasan tanah adalah yang paling tepat. Setelah tanah diukur ulang akan ditemukan berapa nilai retribusi yang harus dibayar TVRI. Dengan demikian akan lebih baik,” jelasnya. (ans, 18 April 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: