Perampingan Pemprov Disandera DPRD

Oleh: M Subchan Sholeh*

Pembahasan lima raperda pendamping Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah kembali molor. Penyebabnya, jadwal pembahasannya gagal disusun karena ditinggal studi banding Panitia Legislasi (Panleg) DPRD Jatim ke Inggris selama seminggu. Kepergian panleg otomatis membuat pembahasan jadwal dan agenda rapat paripurna untuk lima raperda itu tidak bisa dilakukan. Akibatnya, lima raperda yang harus selesai dibahas akhir April itu kemungkinan molor hingga akhir Mei. Padahal, daerah harus melaksanakan PP 41/2007 paling lambat 23 Juli 2008. Pemprov sendiri belum bisa menyiapkan tatanan organisasi karena menunggu pengesahan lima perda tersebut. Namun, Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid menegaskan bahwa kepergian panleg tidak akan berpengaruh terhadap tugas DPRD. Dia menjelaskan, penyelesaian lima raperda penjelasan PP 41/2007 bisa dikebut sepulang panleg dari Inggris. Secara pribadi, dia lebih sepakat jika pelaksanaan PP 41/2007 diundur setelah pilgub untuk menjaga stabilitas pemprov (Metropolis, 21 April 2008).

Pemprov sendiri sudah lama gerah dengan macetnya pembahasan lima raperda itu di DPRD. Bahkan, Gubernur Jatim Imam Utomo berencana menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Gubernur akan menghadap Mendagri untuk menyelesaikan masalah ini. Soalnya, pemprov merasa ada konspirasi di internal DPRD Jatim untuk mengulur pembahasan raperda ini. Ini terkait dengan persaingan dua pejabat utama pemprov yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yakni Wagub Soenarjo dan Sekdaprov Soekarwo. (Metropolis, 2 April 2008).

Rupanya, tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan raperda perampingan ini telah mencapai puncaknya. Sebelumnya pada pertengahan Februari, DPRD sempat menyurati gubernur meminta penundaan perampingan dinas dan struktur pemprov. DPRD menyarankan agar perampingan dilakukan setelah pilgub atau menunggu gubernur baru. Kabarnya, sikap tersebut muncul setelah sejumlah pejabat pemprov yang terancam tergusur melobi dewan

Gubernur sendiri bersikukuh menolak usulan tersebut. Gubernur beralasan, batas waktu maksimal perampingan telah ditetapkan pemerintah pusat pada 23 Juli 2008. Selain itu, pemprov telah menyiapkan dan mengkondisikan penataan organisasi perangkat daerah sejak PP 41/2007 disahkan. Bahkan, sudah disosialisasikan ke seluruh instansi. Kengototan gubernur untuk melaksanakan perampingan sesuai jadwal sesungguhnya bukan tanpa alasan.

Gubernur menyampaikan adanya ancaman sanksi yang bakal dijatuhkan pemerintah pusat jika perampingan melampaui batas waktu dari pemerintah pusat. Ancaman hukuman ini tercantum dalam alinea 12 penjelasan umum PP 41/2007 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat membatalkan perda tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan PP 41/2007. Pusat juga akan membatalkan perda tentang perangkat daerah yang bertentangan dengan PP 41/2007. Konsekuensinya, akan ada pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Bentuk riil dari pembatalan hak-hak keuangan itu adalah pemangkasan dana alokasi umum (DAU) Jatim tahun 2008 sebesar Rp 1,090 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) 2008 yang angkanya bisa jadi lebih besar (Metropolis, 21 Februari 2008).

Perampingan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesungguhnya telah menjadi sebuah keniscayaan. Ada dua aturan yang mengharuskan daerah melakukan perampingan. Pertama, PP 41/2007. Kedua, Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dua aturan ini mengamanatkan pelaksanaan penataan organisasi daerah harus tuntas pada 23 Juli 2008. Entah kebetulan atau tidak, tanggal ini bertepatan dengan hari pemungutan suara Pilgub Jatim.

PP 41/2007 yang diterbitkan 27 Juli 2007 ini mencoba mengatur besaran organisasi pemerintah daerah secara proporsional. PP 41/2007 membagi besaran organisasi perangkat daerah dalam tiga kategori yaitu minimal, sedang, dan maksimal. Untuk kategori minimal, organisasi pemerintah daerah dibatasi maksimal 12 dinas dan 8 lembaga teknis. Adapun daerah dengan kategori sedang dibatasi maksimal 15 dinas dan 10 lembaga teknis sementara daerah kategori maksimal dapat membentuk 18 dinas dan 12 lembaga teknis.

PP 41/2007 memakai tiga indikator sebagai dasar penetapan kategori dan besaran organisasi pemerintah daerah tersebut. Antara lain, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Setiap indikator memiliki bobot berbeda. Jumlah penduduk mendapat bobot 40 persen, luas wilayah 35 persen dan 25 persen untuk jumlah APBD. Setelah disesuaikan dengan tiga indikator tersebut, Pemprov Jatim memilih kategori maksimal.

Konsekuensinya, sejumlah instansi yang memiliki fungsi sejenis digabungkan. Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Dinas Kependudukan (Dispenduk) menjadi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi. Lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) menjadi Dishub dan LLAJ. Selebihnya tetap namun beberapa lainnya ganti nama.

Konsekuensi lainnya adalah adanya sejumlah pejabat yang harus tergusur karena instansinya terkena perampingan. Pemprov telah menyiapkan posisi baru untuk pejabat dalam kategori ini. Khususnya mereka yang belum memasuki usia pensiun. Mereka akan dijadikan staf ahli gubernur. Untuk mereka yang tidak tercakup sebagai staf ahli, pemprov memberi tiga pilihan. Yaitu, pensiun dini, penurunan eselon dan non job.

Untuk memuluskan perampingan itu, pemprov telah menyiapkan lima raperda terkait untuk dibahas bersama DPRD. Sedianya, lima raperda ini mulai dibahas pada bulan Januari 2008 dan akan tuntas pada bulan April 2008. Secara khusus, Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD yang ditunjuk untuk membahasnya. Repotnya, hal yang seharusnya berjalan mudah ini tak seperti membalik telapak tangan. Tarik menarik kepentingan politik jelang pilgub di DPRD membuat segala sesuatunya menjadi rumit dan alot.

Sesungguhnya ada solusi saling menguntungkan sebagai jalan tengah persoalan ini. Yakni, DPRD tetap membahas lima raperda untuk melakukan perampingan dan penggabungan dinas karena ini adalah amanat peraturan perundangan. Namun, pengisian personilnya ditunda dulu sampai seluruh perhelatan pilgub usai pada bulan September nanti. Sebab, yang menjadi isu sensitif dalam masalah ini adalah pengisian personil.

Di sisi lain, stabilitas kinerja pemprov sedikit banyak pasti akan terpengaruh ketika perampingan ini dilaksanakan. Soalnya, dilakukan kapanpun, perampingan pemprov pasti mengundang pertanyaan. Siapa yang memanfaatkan, untuk kepentingan apa atau apakah murni berdasar peraturan. Ini wajar karena ada dua pejabat teras pemprov yang berkepentingan di dalamnya, Oleh karena itu, pemprov harus menyiapkan stabilitas internal sebelum melaksanakan perampingan.

Prinsipnya, jangan sampai DPRD menyandera perampingan pemprov ini karena persoalan politis di seputar pilgub. Agar tujuan baik dari perampingan yakni efektivitas anggaran dan optimalisasi kinerja birokrasi benar-benar terwujud. Waktu akan membuktikan apakah perampingan pemprov berjalan mulus atau malah tersandera oleh persaingan politik jelang pilgub yang berkecamuk di DPRD. (*)

*Penulis adalah peneliti Center for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya

Opini Metropolis Jawa Pos, 22 April 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: