Pemkot Lalai, Aset Terbengkalai

Bukan sulap, bukan sihir. Sekitar 35 persen aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terancam hilang. Gara-garanya sepele. Ratusan hektare tanah itu tidak memiliki sertifikat tanah.

Oleh : M Subchan S dan Fadel Abrori

Bayangkan anda memiliki tanah seluas seluas 14.730.566,08 meter persegi (m2) atau 1.473,05 Hektare (Ha). Nilainya kira-kira Rp 24,793 triliun. Mengelola dan mengawasi tanah sebanyak itu tentu bukan perkara gampang. Perlu bukti kepemilikan memadai, pengawasan dan pemeliharaan reguler agar tanah itu bermanfaat dan menghasilkan pendapatan. Ini yang sekarang tengah dihadapi Pemkot Surabaya. Dari 1.473,05 Ha tanah yang dimiliki, 35 persen (513,2 Ha) di antaranya belum bersertifikat. Sebuah kenyataan yang menggemaskan sekaligus menggelisahkan.

Semua bermula saat Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK di Surabaya atas Aset Tetap Daerah Pemkot Surabaya tahun 2006 disampaikan ke Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD dua pekan lalu. Dalam dokumen BPK nomor 08/R/XIV.12/02/2007 tertanggal 9 Februari 2007 ada 14 persoalan terkait aset tetap pemkot berupa tanah dan bangunan. Yang paling menonjol adalah tanah pemkot seluas 5.132.370 m2 (513,2 Ha) bernilai Rp 8,6 triliun yang belum bersertifikat. Ini karena di atas tanah bermasalah itu ditempati fasilitas publik yakni sekolah dasar negeri (SDN) dan puskesmas. Setidaknya ada 491.657 m2 (49,1 Ha) tanah Dinas Pendidikan (Disdik) yang di atasnya berdiri ratusan SDN namun belum dilengkapi sertifikat tanah. Sekitar 43 persen dari jumlah tanah yang dikelola Disdik. Selain itu, 91.979,17 m2 (9,1 Ha) lahan Dinas Kesehatan (Dinkes) juga belum bersertifikat. Padahal, di atasnya terdapat puluhan puskesmas.

Namun, instansi dengan aset tanah terbanyak yang belum bersertifikat adalah Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan (BPTB). Jumlahnya 4.551.734 m2 (455 Ha). Rinciannya, 379.993 m2 (37,9 Ha) berupa tanah eigendom yakni sertifikat hak milik atas tanah versi kantor agraria zaman pendudukan Belanda dan 4.171.741 m2 ( 417 Ha) sisanya berupa tanah besluit. Maksudnya, tanah itu memperoleh surat keterangan pendaftaran yang diterbitkan kantor agraria zaman penjajahan Belanda.

Kelalaian pemkot ini menurut BPK telah menabrak Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ayat pertama dan kedua UU 1/2004 menjelaskan bahwa barang milik negara atau daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah, harus disertifikatkan atas nama pemerintah atau pemerintah daerah bersangkutan. Selain itu, bangunan milik negara atau daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan.

Pemkot juga melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua tanah yang dikuasai pemerintah daerah harus disertifikatkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kelalaian pemkot membuat sertifikat atas aset-asetnya memang potensial mengundang kerawanan. Hilangnya tanah pemkot di Bibis, Lidah Kulon, dan Dukuh Pakis karena persoalan serupa menjadi buktinya. Jika pemkot abai, bukan hal mustahil 513,2 Ha tanah pemkot ini menguap tak berbekas. Mengingat kepemilikan pemkot atas tanah itu secara hukum sangat lemah.

Menurut anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kota Surabaya Ahmad Jabir, ini adalah bukti kelalaian dan keteledoran pemkot mengelola aset-asetnya. Jabir gusar karena kondisi ini patut diduga telah berlangsung lama dan disengaja oleh oknum di pemkot.

“Kalau di kemudian hari diketahui ada unsur kesengajaan oknum pemkot untuk tidak segera mensertifikatkan tanahnya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka ini sudah memenuhi delik tindak pidana korupsi,” tegas politisi PKS ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, walikota harus mengusut tuntas masalah ini dan menindak tegas oknum yang terbukti bermain-main dalam masalah ini.

Dalam sebuah kesempatan, Asisten III Sekkota M Fadil mengatakan, lambannya proses sertifikasi lahan pemkot itu karena keterbatasan anggaran. Dengan keterbatasan itu, aset yang dimiliki tidak mungkin disertifikatkan serentak secara bersama-sama. Solusinya, ujar Fadil, pemkot akan mensertifikatkan aset-aset itu secara bergiliran.

”Dana hanya bisa digunakan secara bergiliran, tidak bisa secara langsung,” ujar Fadil.

“Alasan keterbatasan anggaran tidak tepat karena DPRD tidak pernah membatasi anggaran,” sergah Jabir. Alasan pemkot lainnya adalah keterbatasan bukti perolehan tanah untuk dibuatkan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bentuk Tim

Mengetahui asetnya terancam hilang, pemkot pun bergerak cepat. Pada 1 Maret, digelar pertemuan antar instansi yang digagas BPTB. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan Bagian Perlengkapan, Bagian Hukum, Dinkes, dan Disdik yang paham betul soal status aset di instansi masing-masing.

“Hasilnya, kami membentuk Tim Sertifikasi Aset,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pengamanan BPTB Sigit Sugiharsono, usai rapat.

Tugas pertama tim ini adalah mencocokkan data dan memetakan lokasi tanah tersebut.

Selain itu, tambah Sigit, BPTB juga telah menjadwalkan pertemuan rutin dengan BPN Surabaya untuk menyelesaikan sertifikasi aaset tersebut.

Sigit menolak instansinya disalahkan atas munculnya persoalan ini. Ia mengungkapkan, sebelum BPTB dibentuk tahun 2006, sertifikasi aset menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Sigit menuturkan, baru tahun 2007 ini, BPTB secara resmi diberi tugas tambahan untuk mengurus sertifikasi aset seluruh instansi di pemkot. Bagi Jabir,

pemkot memang tidak punya pilihan selain bergerak cepat mengamankan aset tanah tersebut. “Kalau tidak, lahan tak bertuan ini rawan disertifikatkan pihak ketiga untuk dimiliki,” tandas Jabir. (7 Maret 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: