Loyalitas Ganda Kepala Daerah Partisan

Oleh: M. Subchan Sholeh*

Jelang pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur periode 2008-2013 yang tinggal 3 bulan lagi, PDIP terus memanaskan mesin politik untuk kemenangan pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR). Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun mengumpulkan pengurus DPC PDIP beserta seluruh bupati dan wali kota di Jatim yang berasal dari PDIP pada 4 April di Hotel Shangri-La Surabaya. Megawati secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran partai dan para kepala daerah dari PDIP untuk menyukseskan upaya pemenangan pasangan tersebut. Meski begitu, Megawati tidak menginstruksikan para kepala daerah itu untuk terlibat secara langsung. Misalnya, dalam kampanye (Jawa Pos, 5 April 2008).

Pilgub langsung untuk pertama kalinya di provinsi paling Timur Pulau Jawa ini memang jadi pertaruhan parpol-parpol peraih suara terbesar. Sudah jadi rahasia umum bila Jawa Timur menjadi barometer perpolitikan nasional. Letak strategis dan kemajemukan masyarakatnya adalah daya tarik utama provinsi ini. Oleh karena itu, parpol atau koalisi parpol yang bisa memenangkan pilgub maka besar kemungkinan mereka akan mendulang sukses serupa dalam Pemilu Legislatif atau bahkan Pemilu Presiden tahun 2009 nanti. Pilgub adalah sasaran antara sejumlah parpol jelang hajatan politik penting setahun lagi.

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan pilkada langsung, potensi konflik selalu muncul di hampir seluruh tahapannya. Mulai pendaftaran calon sampai penghitungan suara. Potensi konflik juga akan muncul dari upaya pemanfaatan parpol terhadap kadernya yang menjadi bupati/wali kota di seluruh Jatim. Tujuannya tentu untuk meraih suara terbanyak dan memenangkan pilgub.

PKB dan PDIP, dua parpol peraih suara terbesar dalam Pemilu 2004 telah mengawalinya. PKB berjanji akan mengerahkan sekitar 15 kader mereka yang menjadi bupati/wali kota maupun wakil bupati/wakil wali kota untuk pemenangan pilgub. PDIP sendiri akan menggerakkan 17 kadernya yang menjadi bupati/wali kota serta tiga wakil bupati/wakil wali kota. Tak menutup kemungkinan langkah ini ditiru parpol lain. Sebut saja PAN, PPP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar yang juga memiliki kader sebagai bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota di beberapa daerah.

Perubahan mendasar dalam pilkada langsung ini memang membawa konsekuensi logis pada tingginya kompetisi antar parpol dalam memperoleh suara terbanyak. Bukan hal yang aneh jika tiap parpol merancang strateginya sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya meraih kemenangan. Salah satu strategi itu adalah memanfaatkan kader mereka yang menjadi pimpinan di kabupaten/kota. Strategi yang diadopsi dari rezim Orde Baru dengan Partai Golkar sebagai motor dalam memobilisasi birokrasi untuk memenangkan hajatan politik seperti pemilu. Dari titik ini, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya oleh bupati/wali kota menjadi sangat terbuka.

Keinginan parpol mendulang suara di basis-basis kekuasaannya memang tak bisa disalahkan. Meski begitu, bupati/wali kota bersangkutan tidak bisa serta merta menuruti instruksi parpol itu dengan membabi buta. Misalnya, memakai dana APBD untuk membantu kampanye atau memobilisasi PNS untuk mendatangi kampanye pasangan calon partainya. Mereka cukup memberi dukungan secara proporsional saja. Baik dukungan moral atau finansial dari saku pribadi. Namun, melihat banyaknya bupati/wali kota partisan, asumsi ideal itu tampaknya sulit terwujud.

Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, adanya politik balas budi. Dukungan parpol pada figur yang kemudian terpilih sebagai bupati/wali kota tentu mengandung konsekuensi pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan parpol pendukungnya. Sulit mencegah mereka untuk tidak memberikan keuntungan kepada parpol yang telah mendukungnya. Jadi, bukan hal aneh tatkala seorang bupati/wali kota lebih mengutamakan kepentingan parpol pendukungnya dan konstituennya ketimbang kepentingan masyarakat. Lihat saja kegeraman anggota Komisi A DPRD Surabaya Ahmad Suyanto terhadap sikap pilih kasih Wali Kota Surabaya Bambang DH dalam mengucurkan bantuan Bank Dunia. Suyanto menuding bantuan Bank Dunia itu hanya diberikan untuk wilayah konstituen wali kota. Tepatnya di 24 kelurahan yang berada di 14 kecamatan. Kebetulan, walikota adalah Wakil Ketua DPD PDIP Jatim (Metropolis, 26 Maret 2008). Dalam konteks pilgub, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati/wali kota dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, penggunaan fasilitas daerah oleh bupati/wali kota sebagai bentuk dukungan untuk aktivitas pemenangan pilgub. Ini akan menjadi pemandangan yang jamak. Penyalahgunaan kekuasaan juga akan terjadi dalam bentuk pembuatan kebijakan yang menguntungkan pasangan cagub-cawagub tertentu.

Kedua, keengganan bawahan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota. Sebagai bawahan, mereka tak mau ambil resiko kehilangan pekerjaan gara-gara melaporkan bupati/wali kota mereka yang melanggar aturan ke panwaslu pilgub. Padahal, boleh jadi para bawahan ini mengetahui betul tingginya tingkat penyalahgunaan kekuasaan atasannya di lapangan. Bukan hal yang mudah bagi para bawahan untuk melaporkan fakta pelanggaran sesungguhnya kepada panwaslu pilgub. Keberanian melaporkan tindakan pelanggaran oleh atasan atau bahkan sekadar menjadi saksi penyalahgunaan jabatan sama artinya dengan “bunuh diri“.

Melihat peliknya persoalan ini, tidak ada cara lain kecuali mendorong KPU provinsi, Panwas Pilgub di semua jenjang, lembaga pemantau pilgub dan masyarakat untuk jeli mengamati setiap upaya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas daerah oleh bupati/wali kota untuk kepentingan pragmatis parpolnya

Apalagi amunisi berupa aturan sudah ada dan sanksinya siap ditembakkan kepada mereka yang melanggar. Tepatnya di Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 78 disebutkan bahwa dalam kampanye pilkada, tiap pasangan calon dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pasal 79 ayat 1 mengatur bahwa dalam kampanye pilkada, setiap pasangan calon dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa.

Di pasal 80, aturan soal hal ini lebih tegas lagi. Di sini disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Sanksi atas pelanggaran aturan ini pun tidak bisa dibilang ringan. Pasal 81 UU 32/2004 menyebutkan pelanggar akan dikenai sanksi peirngatan tertulis sampai penghentian kegiatan kampanye di lokasi pelanggaran atau di daerah pemilihan tersebut jika terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

Kiranya, para bupati/wali kota dari parpol yang berasal atau didukung parpol manapun di Jatim harus tetap bersikap netral dan proporsional dalam perhelatan pilgub. Mereka harus merenungkan kembali ungkapan terkenal dari presiden pertama RI, Bung Karno. Segera setelah terpilih sebagai presiden, Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) itu berujar, “Loyalitas saya kepada partai berakhir begitu loyalitas kepada negara dimulai.”

*Penulis adalah peneliti Center for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya

Opini Metropolis Jawa Pos, 8 April 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: