KPU Membangkang, Gugatan Melayang

Sepandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga baunya. Peribahasa ini relevan dengan perilaku KPU Propinsi Jatim. Secanggih apapun fakta itu disembunyikan, akhirnya ketahuan.

Oleh : M Subchan S

Adalah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur (Jatim) yang membongkar pembangkangan lembaga penyelenggara pemilu itu terhadap aturan. 18 Mei 2008, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Jatim Rikson H Nababan SH mengungkap tabir gelap yang selama ini ditutupi KPU. Tepatnya soal alasan KPU saat menolak pendaftaran calon perseorangan untuk ikut pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008.

Dalih klise KPU adalah Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 baru disahkan presiden paling cepat 1 Mei 2008. Padahal, pada 1 Mei itu telah memasuki masa pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon. KPU tidak bisa lagi mengundur jadwal terutama pada tahap pendaftaran calon itu hanya untuk menerima pendaftaran calon perseorangan.

Pengunduran jadwal dikhawatirkan akan mengubah semua tahapan di belakangnya, termasuk waktu pemungutan suara. Padahal, UU 32/2004 telah mengamanatkan bahwa pemungutan suara pilkada paling lambat sebulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara pilgub Jatim telah ditetapkan pada 23 Juli 2008.

“Itu sudah paling sesuai karena masa jabatan Gubernur dan Wagub Jatim berakhir 26 Agustus 2008,” ujar anggota KPU Propinsi Jatim, Didik Prasetyono.

Alasan lainnya, belum ada aturan teknis yang mengatur pendaftaran calon perseorangan. Lagipula syarat dukungan calon perseorangan harus sudah diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) 28 hari sebelum masa pendaftaran dibuka.

Seluruh alasan ini dibantah Rikson. Sebaliknya, dia menuding KPU melakukan kebohongan publik. Bagi dia, KPU seharusnya menerima calon perseorangan yang sudah diatur di UU 12/2008. Sebab, UU 12/2008 itu sudah bisa dipakai karena telah ditandatangani presiden pada 28 April 2008.

“Saya yakin KPU pasti tahu. Tapi mereka sengaja tidak menyampaikan karena tidak mau kerepotan menangani pendaftaran calon perseorangan,”ujarnya.

Dia menegaskan, sebetulnya KPU masih memiliki waktu dua hari untuk mengubah SK KPU Jatim No. 10/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pilkada Propinsi Jatim 2008 sebelum masa pendaftaran calon pada 1 Mei. Khususnya mengubah waktu tahapan pendaftaran calon.

Apalagi KPU Pusat juga sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 860/15/IV/2008 tentang jadwal dan pendaftaran pasangan calon perseorangan. Bahkan Ketua KPU Pusat Abdul Hafiz Anshary juga sudah menegaskan jika penjadwalan pilkada adalah wewenang KPU daerah.

“Surat edaran KPU Pusat ini adalah petunjuk teknis yang sudah lengkap karena sudah ada contoh formulir yang dibutuhkan,” tukasnya. “Tapi KPU tidak pernah mau menjalankan aturan yang sudah ada.”

Padahal, ungkap dia, sebetulnya KPU juga sudah melakukan revisi terhadap SK KPU Jatim No. 3/2008 menjadi SK KPU No. 19/2008 pada tanggal 11 April 2008. SK itu mengatur soal teknis penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah pilgub.

Anggota KPU M Nabil menuturkan bahwa KPU tidak bisa mengundurkan jadwal pilgub karena itu akan melanggar aturan.

“Kami bisa digugat masyarakat nanti,” tegasnya

Dasarnya adalah UU 32/2004 dan PP 6/2005 yang mengatur waktu pemungutan suara pilkada paling lambat digelar 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah usai

Rikson menentang dalih ini. Dia menegaskan, aturan itu tidak memuat sanksi apapun jika pemungutan suara pilkada diundur.

“Tidak ada masalah hukum apapun yang akan menjerat KPU. Bahkan, kalau sampai masa jabatan gubernur habis, pilkada belum selesai, pemprop bisa meminta Mendagri menunjuk pejabat sementara gubernur. Sekarang, mau alasan apalagi,” gusarnya.

Sebelum KIPP mengungkap kebohongan KPU, sejumlah demonstrasi menuntut calon perseorangan diterima kerap mampir di KPU. Namun, ini tak mampu menggoyahkan pendirian KPU. Alhasil, calon perseroangan yang berniat mendaftar ke KPU pulang dengan tangan hampa. KPU menolak memberikan formulir pendaftaran kepada mereka. Mulai calon perseorangan dari pedagang Kho Ping yang diduetkan dengan dosen FISIP Unair Suko Widodo, Komite Pendukung Calon Independen (KPCI), sampai peneliti LIPI Prof Hermawan Sulistyo.

Kontan saja kecaman mengalir. KPCI menyerukan masyarakat Jatim untuk tidak memilih dalam pilgub. Lain lagi dengan Hermawan Sulistyo. Dia berencana melayangkan somasi ke KPU. KIPP melangkah lebih maju. Mereka menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, 7 Mei 2008.

“Sebagai lembaga pemantau pilgub yang terakreditasi, kami adalah pihak yang dirugikan akibat ketidaktaatan KPU Jatim terhadap peraturan perundangan,” kata Rikson.

Ada tiga materi utama gugatan KIPP itu. Pertama, meminta PTUN mencabut SK KPU No. 10 Tahun 2008 karena tidak menampung pendaftaran calon perseorangan. Selanjutnya, KPU Jatim wajib mengganti dengan SK baru yang menampung pendaftaran calon perorangan. Kedua, meminta PTUN menyatakan penerbitan SK No. 10/2008 itu sebagai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU 12/2008 dan UU 22/2007. Ketiga, meminta PTUN menghentikan tahapan pilgub jika gugatan KIPP diterima untuk disidangkan meski ada banding atau kasas dari KPU Jatim.

“Jadi, ketika putusan PTUN yang menerima gugatan KIPP terbit, saat itu juga tahapan pilgub yang sudah berjalan dihentikan,” tandasnya.

Pada saat yang sama, Mendagri menerbitkan surat edaran (SE) nomor 188.2/1189/SJ. SE itu memuat kewajiban para calon incumbent untuk membuat surat pengunduran diri jika ikut pilkada. Anehnya, KPU langsung menerapkan SE itu tanpa repot-repot merevisi SK No. 10/20008. KPU mewajibkan calon yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. KPU pun mendadak menjelma menjadi anak baik. Sikap yang tidak terlihat dalam polemik soal calon perseorangan.

“Itulah KPU, menjalankan aturan sesuka hatinya. Aturan yang tidak menyusahkan akan dipakai sedangkan aturan yang memberatkan kerja mereka pasti diabaikan. KPU mau enaknya saja kok,” gusarnya.

Melihat sikap inkonsisten ini, Rikson mendesak KPU untuk menghentikan tahap pencalonan dan mengubah SK KPU Jatim No. 10/2008 dan SK KPU Jatim No. 5 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Propinsi Jatim 2008.

“Kalau tidak dituruti, kami akan laporkan kembali KPU atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang,” ancam pria bercambang lebat itu.

Didik Prasetiyono tetap berpendapat kalau KPU tidak bisa seenaknya mengubah SK No. 10/2008. Dia bersikukuh, KPU sudah melakukan segala sesuatunya berdasar kepada aturan. Dia menambahkan, KPU akan menjawab persoalan ini dalam sidang diPTUN. Soalnya, KIPP telah mengajukan gugatan ke PTUN. (*)

Terjebak Persoalan Sepele

Menilik kerja KPU Jatim yang seperti ini muncul kekhawatiran jika penyelenggaraan pilgub tidak bisa dipertanggungjawabkan alias tidak akuntabel. Ini terkait penolakan KPU menerima pendaftaran calon perseorangan sebagai peserta pilgub.

Sinyalemen ini disampaikan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Herlambang Perdana SH MA. Dia menilai penyelenggaraan pilgub sekadar sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki KPU.

“Secara prosedural memang sah tapi secara substantif tidak sah karena KPU tidak mengakomodasi keinginan sebagian besar rakyat untuk menampung calon independen,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Transparansi dan Akuntabilitas KPU Jatim” di Surabaya beberapa waktu lalu.

Alasan klasik KPU soal keterbatasan waktu menurut dia makin menunjukkan jatidiri KPU yang lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya prosedural dan sangat sepele. Akibatnya, proses pilkada terjebak pada persoalan-persoalan administratif dan teknis. Sebaliknya, hal-hal yang lebih mendasar dalam upaya menjalankan mandat rakyat dengan sungguh-sungguh dianaktirikan oleh KPU.

“KPU itu tidak hanya menilai aturan tapi juga pada bagaimana cara berpikir dan bersikap mereka dalam menjalankan mandat rakyat itu,” tegas mantan aktivis LBH Surabaya ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Unversitas Brawijaya, Malang, Ibnu Tricahyo SH MH menambahkan, KPU daerah harus menjadi lembaga penyelenggara pemilu atau pilkada yang bisa dipercaya. Jika tidak, dia yakin penyelenggaraan sebuah pemilu atau pilkada tidak akan berkualitas. Pada akhirnya, lanjut dia, tingkat legitimasi pemenang pilkada menjadi sangat rendah.

“Soalnya pemilu apapun bentuknya adalah arena untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat,” tukasnya.

Kekhawatiran Berlebihan Tanpa Dasar

Mengubah jadwal pilkada khususnya mengundurkan waktu pilkada sebetulnya bukan hal terlarang. Pasal 86 UU 32/2004 memang menyebutkan jika waktu pemungutan suara pilkada paling lambat digelar 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah usai. Di Jatim, pemungutan suara pilgub ditetapkan KPU pada 23 Juli 2008. Tepat 33 hari sebelum masa jabatan Imam Utomo selesai pada 26 Agustus 2008.

Jika menerima pendaftaran calon perorangan maka waktu pemungutan suara bisa mundur. Bahkan, agenda pilkada bisa jadi belum selesai hingga masa jabatan Imam Utomo habis. Ini yang menjadi kekhawatiran KPU. Mereka takut dituduh melanggar aturan dan digugat masyarakat jika mengundurkan waktu pilkada.

Kekhawatiran berlebihan ini ditepis dosen Hukum Tata Negara FH Unair, Radian Salman SH LLM. Dia menjelaskan, menerima pendaftaran calon perseorangan juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap aturan. KPU tidak perlu khawatir menabrak aturan. KPU bisa melakukan berbagai antisipasi tanpa melanggar aturan.

“KPU bisa meminta pertimbangan Mendagri untuk menghadapi kemungkinan pilkada belum selesai sementara masa jabatan Gubernur Imam Utomo sudah habis,” tukas dosen yang meraih gelar S2 di Utrecht Law School, Utrecht University, Belanda ini.

Dalam prediksinya, Mendagri bisa memberi sejumlah pilihan. Dua pilihan yang mungkin diambil Mendagri menurut dia adalah memperpanjang masa jabatan Gubernur Imam Utomo atau menunjuk pejabat sementara gubernur.

“Jadi, tidak ada yang sulit kalau KPU mau menerima pendaftaran calon independen. Sekarang tergantung KPU saja. Mau tidak mereka menerima calon independen,” tandasnya.

Sejumlah KPU daerah telah menyambut baik berlakunya UU 12/2008. Mereka mengundurkan jadwal pendaftaran sampai hari pemungutan suara pilkada untuk menjalankan amanat undang-undang. Mereka tak mengeluh kendati tugasnya bertambah.

Salah satunya KPU Kota Bandung. Mereka mengundurkan waktu pengembalian formulir pendaftaran hingga 17 Juni 2008. Mereka juga menambah agenda untuk pengumpulan dan penyerahan daftar dukungan bakal calon perseorangan termasuk rekapitulasi dan verifikasi dukungan oleh PPK dan PPS. Sebagai bentuk keseriusan, mereka telah menyiapkan program komputer khusus untuk memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan. Meski begitu, hari pemungutan suara tidak diutak-atik lagi. Tetap pada 10 Agustus 2008. Alhasil, sudah ada tujuh pasangan dari calon perseorangan yang mendaftar.

Contoh serupa juga ada di Kabupaten Bogor. KPU setempat mengundurkan jadwal pemungutan suara pilkada Kabupaten Bogor pada 10 Oktober 2008. Semula, ditetapkan pada 10 Agustus 2008. Sejauh ini, sudah ada tiga pasangan calon perorangan yang mendaftar. Propinsi Jatim sejatinya bisa menyusul jejak dua daerah itu. Yakni menjadi propinsi percontohan yang menggelar pilkada dengan calon perseorangan. Ini bisa terlaksana jika KPU Jatim mampu menyingkirkan kekhawatiran berlebihan yang mendera selama ini. Bukan malah menolak kehendak rakyat dan mendramatisasi keadaan dengan berbagai alasan pembenar yang tidak jelas dasarnya. (22 Mei 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: