Ketika DPRD Surabaya “Wafat”

Gedung DPRD Kota Surabaya (Dok. detiksurabaya.com)

Gedung DPRD Kota Surabaya (Dok. detiksurabaya.com)

Polemik berkepanjangan itu usai sudah. DPRD Surabaya melalui tahun 2007 tanpa reses. Sebuah “prestasi” pertama kali di Indonesia yang patut dicatatkan di museum rekor Indonesia (Muri).

Oleh : M Subchan S

Semua bermula dari debat kusir soal dana reses. Topik seksi ini mulai menghangat pertengahan Februari. Tak ada angin, tak ada hujan, Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Surabaya telah berkoar-koar tidak akan memakai dana reses.

Wakil Ketua FPDIP Sjukur Amaluddin menyatakan, fraksinya memutuskan menolak mengambil dana reses untuk reses pertama yang rencananya dilakukan pertengahan Februari.

FPDIP khawatir terjadi dobel anggaran antara dana reses dengan dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang diterima tiap bulan. Dalihnya, dana reses dan TKI dipakai untuk kegiatan yang sama yakni jaring aspirasi masyarakat. Jika dilakukan, FPDIP khawatir anggota DPRD akan terjerat persoalan hukum. Sungguh kekhawatiran berlebihan yang tak pernah terbukti.

Di DPRD Surabaya, tiap anggota DPRD mendapat jatah dana reses Rp 35 juta. Tapi dana ini tidak diberikan kepada anggota DPRD melainkan dikelola oleh Sekretariat DPRD. Jadi, Sekretariat DPRD bertindak sebagai kasir yang akan membayar seluruh kebutuhan reses DPRD kepada pihak ketiga. Misalnya, sewa gedung, kursi, makanan, minuman, honor pembicara, panitia, dan lainnya.

Dramatisasi dana reses oleh FPDIP makin komplit dengan janji manis mereka yang akan tetap reses dengan dana TKI.

“Jadi, dana reses tidak diambil tapi kegiatannya tetap kami lakukan dengan dana TKI,” tukasnya.

Dampak dramatisasi ini memang luar biasa. Jadwal reses pertama yang seharusnya tuntas dilakukan maksimal bulan April, molor tak karuan. Waktu itu, DPRD belum bisa menutuskan jadwal reses karena harus konsultasi ke Depdagri dulu perihal dana reses dan TKI. Ironisnya, di saat yang sama, sejawat mereka di DPR dan DPRD Propinsi Jatim sudah menunaikan reses pertama tanpa masalah hukum seperti gembar-gembor FPDIP DPRD Surabaya..

Dalam setahun, ada tiga kali reses yang harus dilakukan anggota DPR, dan DPRD. Saat reses, mereka akan kembali ke ke daerah pemilihan (DP) masing-masing dan menyerap aspirasi masyarakat di sana. Waktu reses paling lama adalah enam hari kerja. Mekanisme ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Hasil konsultasi ke Depdagri mematahkan argumentasi FPDIP. Depdagri menyatakan bahwa dana reses dan TKI berbeda. Dasarnya, kegiatan yang dibiayai dana reses terjadwal sementara kegiatan yang dibiayai TKI tidak terjadwal. Selain itu, pos anggarannya juga berbeda.

“Karena beda pos anggaran dan pekerjaan maka tidak terjadi dobel anggaran apalagi masalah hukum,” tandas Erick Reginal Tahalele, anggota panmus, yang ikut konsultasi ke Depdagri.

Akhirnya, keputusan yang ditunggu-tunggu itu tiba pada akhir Mei. Reses pertama DPRD ditetapkan pada 21-25 Mei. Menurut Erick, empat fraksi sepakat mengambil dana reses sementara FPDIP kukuh dengan pendiriannya.

Ternyata jadwal ini dibatalkan karena DPRD harus membahas dulu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkot Surabaya Tahun 2006. Jadwal digeser pada 4-8 Juni 2007. Lagi-lagi jadwal ini kembali dianulir. Di baliknya, debat usang soal dana reses mencuat lagi.

Sejak saat itu hingga akhir Desember, puluhan rapat panmus gagal menetapkan jadwal reses. Penghambatnya apalagi kalau bukan debat kusir dana reses dan sesaknya agenda DPRD pada semester kedua 2007. Sebut saja pembahasan perubahan APBD (PAPBD) 2007 dan pembahasan RAPBD 2008. Ini belum termasuk pembahasan beberapa raperda di sejumlah komisi. Praktis, agenda reses pun terlupakan. Sebaliknya, agenda reses kedua dan ketiga oleh anggota DPR dan DPRD Propinsi Jatim terus berjalan tanpa masalah.

Batalnya reses sudah barang tentu membuat anggota DPRD kesal. Politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Zaenab Maltufah geram dengan panmus yang gagal membuat jadwal reses.

“Kalau musyawarah gagal terus, kenapa tidak voting saja,” ujar anggota Komisi C (Pembangunan) ini. Zaenab menuturkan, reses sudah menjadi kebutuhan DPRD. Khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Reses juga dibutuhkan masyarakat untuk menyampaikan keinginannya kepada politisi DPRD.

Politisi Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) Akhmad Suyanto senada dengan Zaenab. Bagi dia, ketidaktegasan pimpinan panmus untuk melakukan voting menjadi biang keladinya.

Akibat pembatalan reses, ujar Suyanto, kanal informasi dari masyarakat kepada wakilnya di DPRD tersumbat. DPRD juga sulit memantau realisasi program-program pembangunan pemkot.

Kalau reses batal, berarti tamat sudah peran DPRD. Wong reses itu salah satu saluran informasi antara rakyat lewat wakilnya dan pemerintah kok” tegas Suyanto.

Ketua Panmus DPRD Surabaya Musyafak Rouf punya versi sendiri soal kegagalan panmus membuat jadwal reses. Menurut dia, voting tak bisa diterapkan dalam rapat-rapat panmus. Keputusan yang dihasilkan harus berdasarkan persetujuan bersama.

Voting hanya bisa dilakukan di rapat paripurna. Lagipula kalau divoting belum tentu menyelesaikan masalah. Wong anggota panmus itu cuma perwakilan fraksi dan komisi. Kalau anggota fraksi atau komisi ada yang tidak setuju dengan putusan wakilnya di panmus, bisa ribut lagi,” urai Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Salman Faris, politisi FKB lainnya melontarkan kekesalannya terhadap sikap FPDIP yang selalu mempersoalkan keabsahan dana reses. Bagi dia, sikap itu sangat tidak beralasan.

Buktinya DPR dan DPRD lain di Indonesia tetap melakukan reses dan tidak terjerat masalah hukum,” tegas Salman. (*)

Metode Reses Ketinggalan

Sudah gagal reses, metodenya ketinggalan pula. Itulah yang terjadi di DPRD Surabaya. Hal ini diungkapkan anggota Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto. Menurut dia, metode reses DPRD Surabaya ketinggalan jauh dibanding DPRD Makasar. Tanpa politisasi, reses di Makasar berhasil menyerap aspirasi penting dari masyarakat.

Reses terakhir DPRD Surabaya digelar tahun 2006. Itupun reses ketiga tak terlaksana karena penjadwalan yang kacau. Walau sempat terlaksana pada 2004-2006, metode reses di DPRD Surabaya jelas ketinggalan.

Suyanto menuturkan, Komisi A sempat berkunjung ke DPRD Makasar beberapa waktu lalu mempelajari metode reses yang diterapkan di sana.

Dalam setahun, DPRD Makasar rutin melakukan tiga kali reses. Sejak tahun 2004, DPRD Makasar membuat sistem reses yang sangat baik karena dilakukan terpadu dengan pemkot.

Pada reses pertama, seluruh anggota DPRD turun ke DP masing-masing berbarengan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang digelar pemkot. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD dan pemkot menampung seluruh aspirasi masyarakat. Selanjutnya, aspirasi itu dituangkan dalam bentuk usulan program untuk diajukan di APBD. Namun, hanya program dengan prioritas tertinggi yang diberi jatah di APBD untuk diwujudkan.

Di reses kedua, lanjut dia, anggota DPRD turun lagi ke DP masing-masing. Kali ini, mereka hanya menjelaskan kepada pemilihnya tentang status usulan masyarakat.

“Jadi, anggota DPRD menjelaskan kepada konstituennya usulan apa yang terealisasi dalam APBD tahun itu, dan mana yang terealisasi tahun depan,” tukas politisi PKS itu.

Dalam reses ketiga, ungkap dia, giliran masyarakat yang menyampaikan aspirasi tambahan.

“Karena tidak ada politisasi, reses bisa terlaksana baik dalam tiga tahun terakhir ini di sana. Dampaknya, anggota DPRD dipercaya masyarakat dan hubungan kemitraan DPRD dengan pemkot terjalin baik,” tandas alumni ITS ini.

Sebaliknya dengan Surabaya. Suyanto mengungkapkan, banyak aspirasi masyarakat pada reses 2005 dan 2006 yang belum dipenuhi pemkot. Akibatnya, masyarakat tak lagi percaya kepada wakil-wakilnya di DPRD.

“Kami dianggap hanya janji-janji saja tapi tidak pernah terwujud,” gusarnya.

Kalau metode reses tidak diubah, Suyanto yakin DPRD tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat.

FPDIP Inkonsisten

Nila setitik, rusak susu sebelanga. Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) berulah, reses DPRD Surabaya selama setahun gagal total. Kecaman bertubi-tubi dilontarkan sejumlah anggota DPRD terhadap fraksi yang beranggotakan 13 orang itu.

Tak terkecuali Ketua DPRD Musyafak Rouf. Ia turut kena getahnya karena gagalnya panmus menetapkan jadwal reses selalu dialamatkan kepadanya. Oleh karena itu, Musyafak mengecam sikap tak konsisten dari FPDIP. Pasalnya, saat APBD 2007 disahkan di rapat paripurna DPRD, tak ada satu fraksi pun yang menolak.

Anehnya, waktu membahas soal reses malah nolak. Ini kan nggak benar,” tukasnya

Jika memang menolak dana reses, lanjut dia, FPDIP harus menyampaikannya sejak proses pembahasan APBD 2007.

Ia curiga FPDIP sengaja melakukan hal ini untuk menghambat fungsi pengawasan DPRD terhadap program-program pemkot. Agar hal serupa tak terulang di tahun 2008, Musyafak berjanji lebih tegas. Terlebih alokasi dana reses di APBD 2008 sudah disetujui dalam rapat paripurna DPRD tentang penetapan APBD akhir November lalu.

“Untuk tahun 2008 saya akan langsung buat jadwalnya. Yang tidak mau reses, silahkan, tapi jangan mengacau,” ancamnya

Secara terpisah, Wakil Ketua FPDIP Syukur Amaludin mengatakan, pihaknya masih konsisten dengan sikapnya menolak dana reses. Pihaknya tak ingin terjerat persoalan hukum jika tetap memaksakan diri memakai dana reses.

Walau reses tak terlaksana, ia yakin anggota DPRD dapat tetap bertemu dengan masyarakat pemilihya di daerah pemilihan (DP) masing-masing.

“Itu bisa dilakukan di sela-sela kegiatan anggota DPRD,” tandasnya. (Desember 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: