Awas, Kekerasan (Masih) Mengintai Jurnalis!

Tiap tahun, kasus kekerasan terhadap jurnalis terus bermunculan. Dari pemukulan hingga pembunuhan. Undang-Undang Pers yang semestinya menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, penerapannya masih jauh panggang dari api. Belum lagi problem lainnya. Entah sampai kapan masa suram ini menggelayuti kerja jurnalis.

Oleh M Subchan Sholeh

Para jurnalis dalam demonstrasi menentang aksi kekerasan terhadap staf redaksi majalah Tempo  pada tahun 2002  lalu
Para jurnalis dalam demonstrasi menentang aksi kekerasan terhadap staf redaksi majalah Tempo pada tahun 2002 lalu. (Dok. SP)

“Mereka (satpam) tanya identitas dan keperluan saya. Saya jawab, saya wartawan dan akan meliput. Tapi, mereka melarang saya meliput demonstrasi mahasiswa itu,” kata M Sandi Irwanto, jurnalis antv. Setelah itu, terjadi perdebatan antara dirinya dan satpam. Sandi diminta ke Humas UPN meminta izin peliputan.

“Saya berusaha mematuhi prosedur itu. Lalu, saya menuju ruang Humas,” lanjutnya.

Ketika di ruang Humas, Sandi sempat menghubungi teman wartawan media lain untuk ikut bergabung. Namun, ini malah membuat enam satpam yang mengawal Sandi marah. Mereka kemudian memukuli Sandi bertubi-tubi. Bahkan, ada yang mencekik lehernya. Sandi berhasil keluar dari ruang itu setelah teman wartawan lainnya memaksa masuk dan mengevakuasi Sandi. Luka memar terlihat di wajahnya.

Andreas Wicaksono, jurnalis TPI, yang datang belakangan mengalami nasib serupa. Saat mengambil gambar aksi mahasiswa, dua sampai tiga satpam memukulinya dengan tangan dan pentungan hingga Andreas terjatuh. Dalam kondisi ini, Andreas terus dipukuli hingga pingsan. Sejumlah mahasiswa yang tengah beraksi dan wartawan lain segera menyelamatkan Andreas. Akibat penganiayaan itu, Andreas mengalami gegar otak ringan dan sempat dirawat di IRD RSU Dr Soetomo.

Pada 25 April 2006 itu, dua jurnalis itu menjadi korban penganiayaan satpam Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di kampus UPN Jl Rungkut Madya, Surabaya. Keduanya dipukuli saat sedang meliput demonstrasi mahasiswa UPN.

Case of the year. Begitu kami menyebut berbagai kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Jawa Timur selama 2006,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Iman Dwianto Nugroho, Selasa (2/1).

Dalam kasus ini, lanjut dia, polisi hanya menangkap dua pelaku yakni Mudjiadi dan Edi Susilo. Setelah disidang, keduanya divonis 6 bulan penjara karena melanggar KUHP dengan melakukan penganiayaan. Iman menyesalkan polisi yang tidak memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menjerat pelaku.

“Karena vonis itu jauh dari nilai keadilan, kami bersama 42 jurnalis mengajukan gugatan perdata kepada rektorat UPN sebesar Rp 245 juta. Sekarang, masih dalam proses sidang,” tukasnya.

Belum selesai kasus UPN, tragedi kekerasan atas jurnalis kembali terjadi. Pada 29 April 2006, Herliyanto (38), seorang jurnalis lepas tabloid Delta Post di Probolinggo ditemukan tewas terbunuh di hutan jati Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kleneng Desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo. Tubuhnya penuh luka bacok dari punggung, perut hingga kepala.

“Investigasi AJI Indonesia menemukan, Herliyanto dibunuh karena berita penyelewengan dana pembangunan jembatan Desa Rejing di Kecamatan Tiris, Probolinggo,” ujarnya. Temuan investigasi itu selaras dengan hasil penyidikan Polres Probolinggo pada akhir September 2006 saat tiga dari tujuh pembunuhnya ditangkap. Mereka adalah Slamet, Suid, dan Nipah. Empat lainnya termasuk otak pembunuhan, Abdul Basyir masih buron. Basyir membayar enam pembunuh bayaran Rp 1 juta per orang. Sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Desa dan pimpinan proyek pembangunan jembatan, Basyir merasa sakit hati atas pemuatan berita tersebut. Dia pun berniat balas dendam dengan merencanakan pembunuhan lewat pembunuh bayaran.

Minggu, 1 Oktober 2006 kasus penganiayaan terulang. Empat jurnalis dipukul satpam sewaan PT Lapindo Brantas di dekat lokasi relief well I di Desa Siring, Porong, Sidoarjo saat mengiringi rombongan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Mereka adalah Hadiyanto (LKBN Antara), Pramono (RCTI), Fransiscus Hermawan (Trijaya FM), dan Faindarnoko (antv). Mobil mereka dilarang satpam bernama Jarot Setyo Suseno memasuki relief well karena berbahan bakar bensin. Padahal, rombongan mobil menteri banyak yang berbahan bakar bensin. Jurnalis mendebat, satpam meradang dan memukul Pramono. Hadiyanto dan Hermawan yang ngotot masuk lokasi relief well diseret ke luar lokasi. Faindarnoko yang meliput sebelum kedatangan rombongan menteri juga dipukul dan dilempari batu. Penganiayaan ini lantas dilaporkan ke Polres Sidoarjo. Anehnya, berkas yang masuk ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo hanya berkas Faindarnoko. Sidang kasus ini di Pengadilan Negeri Sidoarjo terhitung singkat. Setelah empat kali persidangan, kasus ini sudah divonis dan pelakunya dihukum lima bulan penjara. Lagi-lagi UU Pers tidak digunakan pada kasus ini.

Langgar kode etik

Di samping itu, AJI juga mencatat adanya pelanggaran kode etik dan UU Pers. Pelanggaran paling menonjol dilakukan harian Jawa Pos edisi 6 April 2006 dalam tulisan feature tentang Siti Nur Jazillah alias Lisa, pasien face off RSU Dr Soetomo Surabaya. Tulisan itu berjudul “Lika-liku Mulyono Menemukan Kembali Lisa di Pontianak, Kiriman Wesel Jadi Petunjuk Lokasi Minggat”.

Tulisan itu mengungkap jelas kehidupan pribadi Lisa di masa lalu.

Menurut Iman, feature hasil tulisan Kardono itu melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 2006. Dalam KEJ disebutkan, wartawan Indonesia menghormati narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

“Dalam kasus Lisa, sama sekali tidak ada kepentingan publik yang dimaksud,” ujar Iman.

Selain itu, Lisa melalui psikiater yang menanganinya Dr Nalini M Agung hingga berita itu diturunkan masih tidak menginginkan masa lalunya diketahui masyarakat.

“Seharusnya pers menghormati keinginan itu karena berpengaruh pada kondisi psikologis Lisa dan upaya penyembuhannya pascaoperasi,” sergah T Sulaiman, Sekretaris AJI Surabaya.

Iman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Dewan Pers dengan menggunakan hak koreksi. Pelanggaran etika juga terjadi di Trenggalek. Khususnya oleh sejumlah orang yang mengaku jurnalis mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independent (dengan huruf “t”) Trenggalek lengkap dengan akta notaris pendiriannya. Mereka menyodorkan proposal ke sejumlah instansi pemerintah untuk mendapatkan dana peliputan masing-masing Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Begitu juga yang dilakukan empat tokoh media massa Surabaya saat mengajukan surat dengar pendapat dengan DPRD Jatim 23 Agustus lalu. Mereka adalah Agil H Ali (eks Pemimpin Redaksi Memorandum), Tatang Istiawan (CEO Surabaya Media Group), Jalil Latuconsina (Pemimpin Redaksi Tabloid Sapu Jagat), Yamin Ahmad (Tabloid Teduh), dan Darmantoko (Presidium Forum Insan Pers). Mereka meminta pinjaman Rp 10 miliar dalam Perubahan APBD Jatim 2006. Alasannya, mereka iri dengan CEO Jawa Pos Dahlan Iskan yang mendapat pinjaman Rp 10 miliar dari APBD Jatim. Namun, DPRD tak menggubris permintaan itu.

Bukan hanya itu, lembaga publik juga tercatat melanggar kode etik karena memberi upah atas berita yang ditulis wartawan dan dimuat di medianya masing-masing. Ini diakukan Telkom Divisi Regional V Jatim. Setiap tiga bulan, Telkom menyusun daftar jurnalis penerima reward dan besaran uang yang diberikan. Berita dikategorikan pada jenis rubrikasi dan media seperti ekonomi, kota, kriminal, foto, radio, dan situs berita. Dalam daftar reward kuantitatif media triwulan III tahun 2006 oleh Telkom, seorang wartawan bahkan bisa mendapat reward hingga Rp 1,5 juta.

“Celakanya, para jurnalis tidak mampu menolak perbuatan yang jelas-jelas melanggar kode etik ini,” gusar Iman.

Dalam soal perburuhan, catatan hitam sempat tertoreh. Oktober 2006, beberapa jurnalis di harian Memorandum berstatus calon reporter dengan kode CR tidak diperpanjang masa kerjanya seiring pengurangan jumlah halaman. Padahal, para CR itu telah bekerja selama satu tahun. Tapi, rapuhnya sistem kerja dan rendahnya posisi tawar jurnalis, masa kerja itu diabaikan. Problem yang hampir mirip sempat menerpa 25 wartawan pembantu lepas (stringer) harian Surya pada April 2006. Utamanya, saat Surya menutup rubrik Poros Timur, dan Poros Barat (wilayah liputan 25 stringer itu) tanpa penjelasan resmi. Halaman dua rubrik itu pun dipangkas tinggal dua setengah halaman. Dampaknya, upah mereka merosot tajam dari rata-rata Rp 1, 5 juta menjadi Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu.

Sepanjang tahun 2006, persoalan yang melilit jurnalis di Jawa Timur menunjukkan peningkatan khususnya dari segi kualitas. Ini persoalan serius, apalagi problem-problem lama jurnalis belum juga terhapus,” tegas Iman.

Koordinator Divisi Advokasi AJI Surabaya Witanto mengatakan, dari sisi perburuhan nasib jurnalis memang sangat rapuh. Tidak adanya pengangkatan secara resmi, tidak jelasnya landasan kontrak kerja, melemahkan posisi jurnalis di hadapan perusahaan pers. Bukan cuma itu, perubahan kepemilikan perusahaan pers juga mampu mengombang-ambingkan jurnalis dalam kebimbangan yang tak berujung.

“Kita hanya mur-baut dalam rangkaian mesin besar, kita sama sekali tidak punya kekuatan,” kata seorang jurnalis TV lirih.

Antara KUHP dan UU Pers

Dalam literatur psikologi terapan, profesi wartawan, sopir, pelawak, atau tentara, termasuk dalam kategori rentan penyakit dan memiliki harapan hidup rendah. Khusus wartawan, ini disebabkan tingkat stres yang cukup tinggi sebagai akibat tuntutan target pembuatan berita yang deadline-nya tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Laporan Reporters Sans Frontiers (RSF/Reporter Lintas Batas) di Paris, Prancis awal Januari 2006 menjadi bukti nyata resiko pekerjaan wartawan. Laporan itu menyebutkan, selama tahun 2005 ada sekitar 1.300 wartawan di berbagai belahan dunia yang menghadapi ancaman dan penyerangan dari orang-orang yang terusik oleh hasil kerja mereka. Resiko yang dihadapi wartawan adalah resiko bagi keluarganya sekaligus masyarakat. Hilangnya seorang wartawan sama artinya dengan hilangnya kesempatan masyarakat untuk melihat dunia dengan benar. Berkat kerja wartawan, tanpa disadari pengetahuan manusia terus bertambah. Di negeri ini, kasus yang banyak terjadi adalah penganiayaan terhadap wartawan.

Menyaksikan berbagai kasus kekerasan tersebut, sesungguhnya negara sudah memberi jaminan perlindungan hukum lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jaminan ini telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 18 undang-undang tersebut, di mana wartawan memiliki hak untuk mencari dan menyebarluaskan berita dan jika hak tersebut dihalang-halangi, pelaku dapat dikenai ancaman pidana dua tahun atau denda Rp 500 juta.

“Sayangnya, tidak ada kesungguhan aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Pers untuk menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya M Syaiful Aris.

Menurut Aris, selain hanya menjadi sekadar retorika, aparat penegak hukum belum pernah menerapkan undang-undang ini karena tidak memiliki niat baik dalam menegakkan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan.

Contoh mutakhir dapat dilihat pada kasus penganiayaan atas wartawan saat menjalankan tugasnya di UPN dan di Desa Siring, Porong, Sidoarjo tahun 2006 lalu. Proses penyidikan kasus ini oleh polisi tetap tidak menggunakan UU Pers sebagai sandaran hukumnya. Polisi lebih memilih memakai KUHP untuk menjerat pelaku penganiayaan kepada wartawan.

“Ini karena perbuatan pidana dalam KUHP berlaku untuk umum sehingga unsur pembuktiannya lebih mudah. Cukup hasil visum, dan keterangan saksi. Berbeda kalau pakai UU Pers, polisi kesulitan membuktikan terjadinya tindak pidana menghalang-halangi wartawan mencari berita,” papar Aris.

Pjs Kabid Humas Polda Jatim AKBP Pudji Astuti menepis anggapan itu. Menurut dia, pilihan polisi memakai KUHP untuk menjerat pelaku penganiayaan terhadap wartawan tidak bisa diartikan polisi mengabaikan UU Pers.

Pudji menjelaskan, polisi menyidik sesuai laporan yang diterima dan menjerat pelakunya dengan aturan yang tepat.

“Kalau yang memenuhi unsur pidana hanya dalam KUHP sedang UU Pers tidak cukup, kami tidak bisa memaksakan. Harus dilihat dulu detil kasusnya seperti apa,” ujarnya.

Menghadapi situasi yang belum menguntungkan seperti ini, jurnalis korban penganiayaan memang harus pandai mengatur strategi perlawanan. Dalam kasus UPN, ini sudah dilakukan. Begitu mendengar hukuman untuk satpam penganiaya wartawan hanya 6 bulan penjara, jurnalis Surabaya pun merapatkan barisan. Hasilnya, 42 jurnalis berbagai media memutuskan menggugat perdata rektorat UPN atas pelanggaran UU Pers. Ke-42 jurnalis ini menuntut ganti rugi Rp 245,2 juta dan permintaan maaf di seluruh media massa baik cetak maupun elektronik. Gugatan ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Berbeda dengan kasus di Porong, Sidoarjo. Jurnalis yang sempat berniat menggugat perdata pelaku dan perusahaannya membatalkan keinginannya.

Adanya aksi kekerasan yang menimpa jurnalis harus dimaknai bahwa kemerdekaan pers sedang menghadapi tantangan serius. Khususnya, menyangkut kemerdekaan jurnalis untuk memperoleh informasi dan menyiarkannya. Masalah ini berpotensi membonsai kemerdekaan pers yang tengah dinikmati publik. Tidak ada cara lain kecuali menghentikan kekerasan. Salah satunya dengan terus mendorong aparat penegak hukum untuk menempatkan UU Pers sebagai instrumen hukum dalam menjerat pelaku kekerasan kepada jurnalis. Sudah tiba saatnya berbagai organisasi jurnalis, ornop, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kemerdekaan pers menjadikan hal ini sebagai isu bersama untuk menjamin kebebasan berekspresi. Ini agar kemerdekaan pers tidak “mati” di Jatim. (ans)

Lawan Bahasa dengan Bahasa

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”…

Kutipan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 ini lazim dijadikan rujukan sebagai kesepakatan internasional mengenai perlindungan hak kebebasan berekspresi.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dipayungi Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini menegaskan, kebebasan berekspresi adalah milik setiap manusia, milik rakyat, termasuk media massa. Dalam artian terbatas, media dipercaya memiliki hak menulis atau menyiarkan apa pun yang menurutnya baik.

Sayang, pesimisme mencuat tatkala melihat realitas dunia pers saat ini. Kebebasan berekspresi tidak lagi menjadi hak yang terlindungi, bahkan dirampas dengan cara kekerasan. Beragam kasus kekerasan terhadap jurnalis terus mengemuka tiap tahun dengan kualitas yang kian meningkat. Belum selesai kasus kekerasan, problem lain ikut membelit tugas jurnalis. Sebut saja pelanggaran kode etik, dan perburuhan.

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair, Suko Widodo MA, memahami hal ini sebagai cerminan lemahnya posisi tawar jurnalis di negeri ini.

“Kalau kuat, tentu orang tidak bisa memperlakukan wartawan semena-mena,” ujarnya.

Ini masih ditambah banyaknya institusi pemerintah dan swasta yang belum memiliki kesadaran bermedia yang baik. Bahkan, di tingkat pimpinan sekalipun.

“Banyak yang belum memahami kalau media memiliki aturan main yang khas. Misalnya, melawan bahasa dengan bahasa, bukan dengan kekerasan,” tutur pengajar mata kuliah Jurnalistik ini.

Lebih jauh, ia memandang persoalan ini bukan hanya mendera kalangan jurnalis. Suko meyakinkan jika problem ini juga dialami oleh seluruh masyarakat. Ini semua akibat rendahnya perlindungan negara terhadap hak asasi manusia.

Khusus jurnalis, menurut Suko, persoalan ini bisa diatasi dengan beberapa strategi. Seperti terus meningkatkan profesionalisme dan idealisme jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

“Agar jurnalis mampu menulis berita secara obyektif. Sebab, menulis berita tidak hanya butuh kecerdasan tetapi juga kearifan,” lanjut Direktur Pusat Kajian Komunikasi Unair ini.

Bagi Suko, ini menjadi kewajiban tiap perusahaan pers atau organisasi-organisasi jurnalis untuk memberikan pelatihan memadai agar kemampuan jurnalis terus berkembang sesuai dengan tuntutan profesi. Di samping itu, Suko juga melihat pentingnya pemilik perusahaan pers untuk memberikan jaminan hidup, fasilitas memadai, dan keamanan yang tinggi kepada wartawannya.

Bukan jamannya lagi perusahaan pers menganggap wartawan sebagai pekerja saja. Sebab, menjadi seorang wartawan tidak mudah. Ada serangkaian seleksi yang harus dilalui seseorang yang ingin menjadi wartawan,” tandasnya. (4 Januari 2007)

One response to this post.

  1. Posted by sirvinajim on Oktober 15, 2010 at 1:56 am

    Ada kasus yang sama, penghinaan dan pelecehan profesi guru oleh seorang oknum satpam yang juga merangkap pengurus yayasan, lapor ke siapa ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: