Air Kali Surabaya Haram?

Limbah pabrik kertas yang mencemari Kali Surabaya

Limbah pabrik kertas yang kerap mencemari Kali Surabaya

Ada strategi baru dalam perang terhadap pencemaran di Kali Surabaya yang dilakukan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton). Mereka memintaMajelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk menggunakan air Kali Surabaya karena penuh bahan berbahaya dan beracun.

Oleh : M Subchan S

Organisasi non pemerintah yang aktif memantau kualitas air Kali Surabaya itu melayangkan surat permohonan kepada MUI Propinsi Jawa Timur (Jatim) pada 31 Maret lalu. Ecoton juga melampirkan data kondisi air sungai serta bakteri dan bahan beracun berbahaya yang ada di sungai tersebut.

“Air Kali Surabaya sudah layak dikategorikan haram dipakai karena tingginya tingkat pencemaran yang membuat air kali dipenuhi kuman, bakteri dan bahan beracun berbahaya,” kata Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi, Selasa (1/4).

Prigi menjelaskan, Kali Surabaya merupakan salah satu sungai penting bagi warga Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Namun, Perum Jasa Tirta I Malang telah memasukkan sungai sepanjang 41 Kilometer itu sebagai sungai tercemar. Bahkan, di musim kemarau tingkat pencemarannya sangat tinggi karena debit air berkurang.

Dia menambahkan, tingginya tingkat pencemaran akibat buangan limbah industri telah membuat puluhan kali ikan mati dalam jumlah besar sejak tahun 1999 sampai 2007.

Soalnya, buangan limbah industri telah membuat air kali miskin oksigen sehingga ribuan ikan mati.

Anggota Dewan Lingkungan Hidup Propinsi Jatim ini menuturkan, perubahan kondisi Kali Surabaya terjadi sejak 1990-an. Pemicunya, ratusan industri yang bertumbuhan di bantaran kali medio 1980-an sampai 1990-an. Dari industri kertas, penyedap rasa, minyak goreng, deterjen, dan lainnya. Industri yang tidak berwawasan lingkungan ini mengubah kondisi perairan kali.

“Mereka mengambil air jernih di kali untuk menunjang proses produksi. Lantas, mereka mengembalikannya dengan air kotor yang mengandung racun,” keluh Prigi.

Pasalnya, sebagian besar industri tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kalaupun memiliki IPAL, industri malas mengoperasikannya karena mahalnya biaya pengoperasian IPAL.

Sembari mengutip data Perum Jasa Tirta I, Prigi mengungkapkan,sebanyak 70 persen beban pencemaran di Kali Surabaya berasal dari industri. Tercatat sebanyak 23.500 meter kubik limbah cair tak terolah melenggang bebas setiap hari. Dasar sungai yang sebelumnya pasir dan kerikil pun berubah penuh lumpur dan limbah organik. Ekosistem dan rantai makanan di sungai praktis berubah. Beragam jenis ikan endemik terusir karena makanan yang dibutuhkan sudah tidak ada akibat buruknya kualitas air.

Buruknya air Kali Surabaya bukan hanya berbahaya bagi hewan air tetapi juga manusia. Diungkapkan Prigi, hasil pantauan Ecoton selama ini menunjukkan air Kali Suurabaya mengandung banyak bakteri e-coli dan logam berat berbahaya seperti merkuri.

Bakteri e-coli dapat menimbulkan penyakit disentri dan infeksi pada saluran pencernaan.

Padahal, warga di sepanjang bantaran Kali Surabaya banyak yang memanfaatkan air kali untuk aktivitas sehari-hari.

“Kami menyimpulkan, Kali Surabaya sudah tidak layak dipakai sebagai sarana untuk membersihkan tubuh manusia, berwudhu, atau lainnya sebelum diolah. Oleh karena itu, MUI perlu memberikan fatwa larangan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan air Kali Surabaya,” paparnya.

Ecoton sendiri meminta MUI membuat tiga jenis fatwa untuk kondisi Kali Surabaya itu. Yaitu, fatwa bahwa air Kali Surabaya tidak dapat dipakai untuk berwudu, tidak aman untuk memandikan bayi dan fatwa haram untuk memakai air kali saat terjadi ikan mati dalam jumlah besar pada waktu lama.

Bagi Prigi, gubernur sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk mengendalikan pencemaran di Kali Surabaya. Alasannya, puluhan pengaduan yang dilayangkan Ecoton kepada gubernur tak pernah digubris.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori mengaku telah membaca surat permohonan dari Ecoton itu. Untuk membahas hal itu, Buchori berencana menggelar rapat gabungan bersama Komisi Fatwa MUI, LPOM MUI, ahli Unair dan ITS pada 8 April mendatang.

“Walau (Ecoton) sudah memberikan data-datanya, kami harus menelitinya sendiri untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Apa memang betul kondisinya sama dari Mojokerto sampai Surabaya. Setelah itu, ditinjau dari segi syariah dan disimpulkan hasilnya,” jelasnya. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu kajian MUI. (*)

Pindahkan Industri Pencemar Terbesar

Pencemaran di Kali Surabaya sudah melebihi kemampuan sungai untuk menampungnya. Pencemaran yang makin parah ini tidak cukup diobati

dengan penegakan hukum terhadap pencemar. Satu-satunya jalan adalah merelokasi tujuh industri pencemar terbesar di kali sepanjang 40 Km itu dalam tempo lima tahun.

Usul ini disampaikan Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation, Prigi Arisandi. Dia mengatakan, tujug industri ini tercatat dalam penelitian Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) di tahun 2007 sebagai industri pencemar terbesar di kali yang melintasi empat kabupaten/kota tersebut.

Ia menyebutkan, tujuh industri itu adalah PT Adiprima Suraprinta, PT Surabaya Agung, PT Surabaya Mekabox, PT. Suparma, PT Miwon, PT SIER dan PT Kedaung Subur. Empat yang disebut pertama adalah pabrik kertas.

“Kali Surabaya sudah kelebihan jumlah industri dan perlu upaya pengurangan volume limbah dengan memindah industri pencemar terbesar di sana,” tegas lulusan Jurusan Biologi FMIPA Unair ini.

Dia menjelaskan, hasil riset KLH menunjukkan jika 86% pencemaran di kali itu berasal dari aktivitas industri, 8% dari limbah rumah tangga dan 6%dari air limpasan dari sistem irigasi, serta air permukaan (run off) yang berasal dari anak sungai.

“Relokasi ini harus dilakukan untuk mengembalikan kualitas air Kali Surabaya agar layak sebagai bahan baku air PDAM,” tandasnya.

Dalam analisa Prigi, ada tiga dampak yang dialami Kali Surabaya akibat tingginya pencemaran. Pertama, kualitas air yang terus memburuk dalam sepuluh tahun terakhir. Meski ada 10 instansi tingkat propinsi sampai kabupaten/kota yang berwenang memantau Kali Surabaya, pembuangan limbah cair melebihi baku mutu tetap saja marak.

Dampak kedua adalah kerusakan fungsi bantaran akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan pabrik, lokasi penimbunan limbah padat, permukiman penduduk, dan lokasi penambangan pasir. Dampak terakhir ialah tingginya frekuensi ikan mati massal karena pencemaran limbah. Setiap hari, 74 ton limbah industri dan domestik melenggang bebas ke kali sehingga menimbulkan efek buruk pada musim kemarau. Debit air tak lebih 18 meter kubik per detik (m3/detik) dari kondisi normal di musim hujan yang mencapai 30-40 m3/detik.

“Penurunan debit air ini membuat air kali menjadi pekat oleh limbah cair. Ikan pun mati karena keracunan limbah,” tukasnya. (*)

MUI Perlu Waktu

Mengeluarkan fatwa haram berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan orang-orang atau badan-badan tertentu sebetulnya bukan hal baru bagi MUI Propinsi Jatim. MUI propinsi memang berwenang menerbitkan fatwa berkenaan dengan persoalan yang muncul di wilayahnya.

Terakhir, MUI Jatim mengeluarkan fatwa haram terkait pencurian listrik. Fatwa yang dikeluarkan pada 22 Januari 2007 ini mengharamkan pencurian aliran listrik atau menambah daya dan bentuk kecurangan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian.

“Perbuatan mencuri listrik sudah sangat jelas merugikan PLN. Ini karena listrik merupakan hajat hidup orang banyak. Tidaklah adil jika ada seseorang yang mencuri listrik, sedangkan yang lainnya membayar rekening listrik tepat waktu,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Abdurrahman Navis.

Navis menambahkan, bukan hanya masyarakat yang diimbau tidak mencuri listrik, tetapi juga pegawai PLN.

Bagi Ketua Umum MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori, mengeluarkan fatwa itu bukan perkara mudah. Dia mengungkapkan, penerbitan fatwa akan membawa dampak sosial yang harus diantisipasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu, ini (fatwa) harus melalui pertimbangan matang dan ini perlu waktu,” lanjutnya.

Khusus persoalan pencemaran Kali Surabaya, menurut dia, pihaknya harus bertemu dulu dengan para pakar terkait. Selanjutnya, mereka akan diminta meneliti kandungan air kali.

“Hasil penelitian itu lalu dicarikan dasarnya dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama. Baru kami simpulkan apakah yang kami keluarkan nanti fatwa atau sekadar tausiyah,” tandasnya.

Alasannya, penerbitan fatwa itu hanya untuk persoalan yang sangat mendesak karena sifatnya yang mengikat. Ini beda dengan tausiyah yang lebih banyak berisi rekomendasi.

“Makanya kami harus kaji betul persoalan ini. Apakah memang sudah sangat mendesak sehingga perlu diterbitkan fatwa atau belum mendesak sehingga cukup membuat tausiyah saja,” pungkasnya. (4 April 2008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: