Sistem Perijinan Reklame Harus Diubah

Jarak antar reklame yang tidak sesuai dengan aturan terlihat di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Jarak antar reklame yang tidak sesuai dengan aturan terlihat di kawasan Basuki Rahmat, Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Menggagas Penataan Reklame di Surabaya (2-Habis)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem perijinan reklame di Surabaya sarat penyimpangan. Perlu ada perubahan sistem perijinan reklame yang lebih transparan, adil, dan efisien. Untuk mengakhiri kebocoran pajak reklame, dan menjaga keindahan kota.

Oleh: M Subchan Sholeh

Keberadaan reklame laiknya dua sisi mata uang. Di satu sisi, keberadaan reklame merupakan prasyarat mutlak dari tumbuhnya perekonomian di suatu daerah. Namun di sisi lain, letak dan jumlah reklame, harus diatur agar tidak menganggu keindahan sebuah kota. Bagi pakar tata kota ITS Surabaya Prof Johan Silas, dua hal ini harus dijaga keseimbangannya oleh pemkot yang kini tengah menata reklame.

Di Surabaya terdapat 19 titik reklame yang berada di daerah milik jalan (damija) yang merupakan lahan pemkot. Antara lain Jalan Mayjen Sungkono, Adityawarman, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Sulawesi, Kertajaya, Manyar Kertoarjo, Gubernur Suryo, Yos Sudarso, Pemuda, Panglima Sudirman, Basuki Rachmat, HR Mohammad, Blauran, Embong Malang, Tunjungan, Praban, Wonokromo dan Ahmad Yani. Di 19 jalur ini terdapat 1.248 reklame berbagai ukuran. Sekitar 26 ribu reklame lainnya berada di persil-persil swasta.

Untuk memasang reklame di lahan milik pemerintah, biro reklame harus mendapatkan ijin dan Surat Persetujuan Walikota (SPW). Sedangkan di persil swasta cukup dengan mengurus IMB, ijin gangguan (HO), dan surat persetujuan pemilik persil.

Dari sini ada dua persoalan. Pertama, belum ada aturan penatan reklame di persil swasta. Padahal, reklame ilegal kerapkali ditemukan di persil swasta karena ijinnya kadaluarsa, tidak memiliki IMB, HO, dan konstruksi reklame melanggar ketentuan.

Menurut Kasi Perizinan dan Penetapan Dispenda Kota Surabaya Imam Suhri Suhri, dalam revisi Perda No. 4/1999 tentang Pajak Reklame, akan diatur lebih detail penataan reklame di persil swasta. Persoalan kedua, adanya penyimpangan dalam proses pemberian ijin reklame di lahan pemerintah. Seperti munculnya dana taktis untuk mendapatkan SPW. Dalam sistem perijinan reklame di Surabaya, SPW menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi tiap pemasang reklame di lahan pemda. Bentuk penyimpangan lainnya yakni adanya monopoli biro reklame nakal yang telah mendapat SPW dengan terus memperpanjang ijinnya tiap tahun.

Pemkot Batam punya cara sendiri untuk perijinan reklame. Pengurusan ijin reklame diwakilkan kepada Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) setempat. P3I yang akan mengurus seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

“Sebelum reklame dipasang, biro reklame harus bayar dulu retribusi, pajak, dan mendapatkan ijin,” kata Zulkifli Aman, Kasi Penetapan dan Pemeriksaan Dispenda Kota Batam.

Sebaliknya, dengan Pemprop DKI Jakarta. Disini, diterapkan sistem lelang bagi peminat pemasang reklame di lahan pemerintah maupun di persil-persil swasta. Lahan pemerintah misalnya bahu jalan, halte bus, jembatan penyeberangan, taman kota, jalur hijau, pos jaga polisi, jam kota, terminal, dan gelanggang olahraga. Sedangkan untuk persil swasta terdapat di atas bangunan, menempel pada bangunan, dan di halaman.

Panitia lelang diketuai Kepala Bagian pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. 112 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelelangan Titik Reklame, mekanismenya sama seperti prosedur lelang pada umumnya.

Diawali dengan pengumuman prosedur lelang di media cetak dan elektronik, menerima pendaftaran dari biro reklame yang telah terdaftar di Dispenda, menjelaskan soal Rencana Kerja Sama (RKS) dan kunjungan ke lokasi yang akan dilelang. Setelah itu, melakukan rapat pemasukan dan pembukuan surat penawaran harga (SPH), mengumumkan hasil pelelangan, menetapkan pemenang lelang, dan menerbitkan keputusan penunjukan biro reklame sebagai pengguna titik reklame. Pelelangan dilakukan dengan prinsip transparan, non diskriminatif, adil, bersaing, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Kasubdin Peraturan Pendapatan Daerah dan Penyuluhan Dispenda Propinsi DKI Jakarta Heru Wibisono menerangkan, yang berhak mengikuti lelang adalah biro reklame yang telah terdaftar di Dispenda. Bagi Heru, pelelangan titik-titik reklame memberi keuntungan seperti naiknya nilai objek pajak tiap tahun. Bukan tanpa dasar Heru mengatakan ini. Pajak reklame tercatat memberi kontribusi meyakinkan bagi PAD. Jika di tahun 2003 sumbangan pajak reklame mencapai Rp 100,2 miliar, maka di tahun 2004 sumbangan pajak reklame melonjak menjadi Rp 133,9 miliar.

Pemprop DKI pun merasa tak perlu menambah jumlah titik reklame di lahan pemerintah. Pasalnya, dengan titik-titik yang telah ada kontribusinya sangat signifikan. Padahal, dalam SK Gubernur DKI No. 133/2000 tentang Penetapan Titik Reklame di Sarana dan Prasarana Pemprop, titik-titik reklame dapat dievaluasi minimal dua tahun sekali. Namun, Heru mengungkapkan, sejak lima tahun terakhir tidak ada pertambahan jumlah titik reklame.

“Aspek estetika memang lebih dominan dibanding perpajakan. Jadi, kami terus menjaga ketat titik-titik ini agar tidak bertambah,” pungkas Heru.

Mekanisme lelang ini layak dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri penyimpangan perijinan reklame di Surabaya. Tujuan akhirnya tentu agar pajak reklame dapat memberi kontribusi maksimal bagi PAD Kota Surabaya. Lagipula, pemkot telah menerapkan electronic procurement (e-procurement/lelang elektronik) untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungannya sejak 2003. Bedanya dengan lelang reklame, e-procurement mencari penawar terendah. Sedangkan untuk lelang reklame, tentu yang dicari adalah penawar tertinggi untuk memberi kontribusi pada PAD.

Suhri mendukung penerapan lelang reklame di Surabaya selama ada aturannya.

“Harus ada regulasinya dulu dan ini tergantung DPRD. Kalau sudah ada aturannya, nanti kami tinggal melaksanakan.,” ujarnya. Ia menambahkan, dirinya siap untuk memperdalam mekanisme lelang reklame ini ke Pemprop DKI Jakarta jika telah ada aturannya.

Sementara itu, Humas P3I Simon Lekatompessy mengatakan, lelang reklame memang gagasan positif untuk mengakhiri berbagai penyimpangan dalam penataan reklame di Surabaya. Tapi, ia lantas mengingatkan bahwa tetap ada yang dirugikan dari model ini. Terutama biro reklame dengan modal kecil karena mereka tak dapat memberi penawaran tertinggi. Buru-buru ia berujar, bahwa bukan dirinya tidak setuju melainkan harus ada pembahasan mendalam soal lelang reklame

“Pemkot harus mengkaji secara mendalam dulu. Terutama dampaknya terhadap biro-biro reklame yang bermodal kecil,” lanjutnya

Tampaknya, perlu ada kajian komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme lelang ini oleh pemkot. Jika perlu, belajar langsung ke Jakarta. Namun, apapun sistem yang akan dipilih, menjadi keharusan bagi pemkot untuk mengubah sistem perijinan reklame ke sistem yang lebih transparan, adil, dan efisien. Ini untuk mengakhiri sistem perijinan reklame yang telah terbukti merugikan dan sarat penyimpangan.

2 responses to this post.

  1. setuju, harus benar benar dirombak sistem pemberian izin reklame

  2. sip mas daniel. biar surabaya tidak jadi hutan reklame karena reklame dipasang sembarangan dimana-mana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: