Menanti Reformulasi dan Konsistensi Penegakan Aturan

Papan reklame yang bertumpukan di salah satu jalan di Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Papan reklame yang bertumpukan di salah satu jalan di Surabaya (Dok. Jawa Pos)

Menggagas Penataan Reklame di Surabaya (1)

Puluhan regulasi telah diterbitkan pemkot untuk menata reklame. Sayang, regulasi itu ibarat macan ompong. Hanya mengaum tapi tak mampu “menggigit” biro reklame pelanggar aturan. Belum lagi adanya inkonsistensi penegakan aturan. Ke depan, pemkot perlu mereformulasi aturan yang telah ada dan konsisten menegakkannya.

Oleh: M Subchan Sholeh

Pemkot rupanya sudah gerah dengan maraknya berbagai jenis reklame ilegal. April 2005, Penjabat (Pj) Wali Kota Chusnul Arifien Damuri mengeluarkan SK Wali Kota tentang revitalisasi penataan reklame. Isi SK itu jelas, reklame tak berijin, atau ijinnya kadaluarsa bisa dibongkar tanpa persetujuan pemilik reklame. Diatur juga pelatihan untuk memberi pemahaman isi SK itu bagi petugas dalam Tim Reklame. Agar mereka dapat menerapkan SK itu dengan baik di lapangan. Tim reklame terdiri dari Dinas Pendapatan (Dispenda), Dinas Bangunan, Dispol PP, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan serta Dinas Bina Marga dan Utilitas. Tim ini dibawah koordinasi langsung Asisten II Mukhlas Udin. Dispol PP sebagai garda terdepan penertiban reklame langsung unjuk gigi. Hingga medio Agustus, sudah 50 persen kawasan dari 96 kawasan yang ditargetkan sudah bersih dari reklame ilegal.

Setelah penertiban ini, 19 jalur utama terlarang untuk reklame besar. Penempatan reklame besar akan diatur dengan SK Wali Kota. Namun, bayang-bayang keraguan menyergap terbitnya SK ini. Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf berjanji akan mengkaji efektivitas SK ini jika masih ditemui reklame ilegal belum terbongkar.

Memang, ini bukan pertama kalinya pemkot melahirkan regulasi untuk menata reklame. Tercatat, Perda No. 4/1999 tentang Pajak Reklame, 13 SK wali kota dan 2 instruksi walikota telah diterbitkan. Semua bertujuan menata dan mengendalikan pertumbuhan reklame. Apa daya, puluhan aturan itu ibarat macan ompong.

Reklame pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Data Dispenda per April 2005 mencatat 28 ribu reklame berbagai jenis. Sebanyak 1.248 reklame menempati lahan pemkot di daerah milik jalan (damija) seperti parit, trotoar, bahu jalan, dan jalur hijau. Sisanya tersebar di persil-persil swasta seperti di halaman warga, tembok, angkutan umum dan lainnya. Dispenda juga mencatat 18.675 reklame ilegal yang terdiri dari 146 papan reklame ukuran besar dan 18.529 reklame insidentil ilegal yang harus dibongkar. Disebut ilegal karena tak berijin, tak bertuan, ijin kadaluarsa, dan konstruksi papan reklame yang melanggar ketentuan. Mayoritas reklame ilegal berbentuk poster dan papan reklame ukuran kecil di persil-persil swasta. Sisanya berbentuk papan reklame ukuran besar. Namun, ada pula yang berada di damija seperti di Jalan Adityawarman dan Wonokromo.

Sementara P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) tak mau begitu saja disalahkan. Ketua P3I Beny Budi Pribadi sempat menuding pemkot tak becus menata reklame. Aturan-aturan pemkot dinilai inkonsisten dan merugikan. Inkonsistensi dan lemahnya penegakan aturan oleh pemkot sering dijadikan kambing hitam buruknya pengelolaan reklame di Surabaya.

Padahal, semrawutnya reklame bukan hanya mengganggu keindahan namun juga mengurangi perolehan PAD dari pajak reklame. Pakar statistik ITS Kresnayana Yahya MSc pernah menghitung pajak reklame dapat mencapai sekitar Rp 200 miliar-Rp 300 miliar per tahun. Ini bila pengelolaan reklame dari pendataan sebaran papan reklame, serta kelengkapan surat izin biro reklame dikelola tertib dan profesional. Perhitungan Kresnayana berdasar jumlah papan reklame yang dicatatnya mencapai sekitar 30 ribu reklame ukuran besar, 100 ribu reklame ukuran kecil, dan 100 reklame insidentil. Namun, pajak reklame yang diterima pemkot hanya Rp 23 miliar tahun 2004. Di tahun 2005 ditargetkan mencapai Rp 27 miliar. Per Juni target itu telah mencapai 50%.

Kontras dengan yang terjadi di Pemprop DKI Jakarta. Status sebagai daerah khusus ibukota yang diatur dalam UU No. 34/1999, membuat pemprop sebagai pengelola tunggal lima pemkot di wilayahnya. Kendati berbeda rentang kewenangan dengan pemkot, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari propinsi pimpinan Sutiyoso itu terkait penataan reklame. DKI cukup menerbitkan Perda No. 7/2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, SK Gubernur No. 37/2000 serta empat SK sebagai penjabaran dari SK 37/2000 tersebut.

Dengan aturan ini, secara umum, penyebaran reklame di Jakarta dibagi dalam dua kategori yakni di lahan pemprop seperti damija, jalur hijau, taman umum, dan lainnya serta di persil-persil swasta. Terdapat 160 titik reklame di lahan pemprop yang dijaga ketat.

“Tidak boleh bertambah, kalau berkurang boleh,” kata Heru Wibisono, Kasubdin Peraturan Pendapatan Daerah dan Penyuluhan Dispenda Propinsi DKI Jakarta yang ditemui Rabu (27/8).

Ditambahkannya, penjagaan dilakukan dengan melelang titik reklame. Hanya penawar tertinggi yang berhak mendapat titik reklame. Sedangkan di persil-persil swasta diatur dengan SK Gubernur. Pengaturan ini membuat pajak reklame menjadi penyumbang keenam PAD DKI dengan raihan sebesar Rp 133,9 miliar di tahun 2004. Di tahun 2005 target dipatok Rp 150 miliar. Hingga April, telah tercapai Rp 45,9 miliar (30,65%).

Sayang, seperti dituturkan Kasi Perizinan dan Penetapan Dispenda Kota Surabaya Imam Suhri, pemkot belum mengatur penataan reklame di persil swasta. Padahal, reklame ilegal banyak ditemukan di persil swasta

“Kewenangan kita hanya mengatur titik-titik reklame di damija. Dalam perda reklame yang baru, pengaturan reklame di persil swasta akan dimasukkan,” ujarnya.

Meski begitu, ujar dia, pihaknya masih memiliki kewenangan menertibkan reklame di persil swasta. Terutama jika melampaui pagar. Pihaknya akan memberi sanksi dengan tidak memperpanjang surat ijin penyelenggaraan reklame.

Soal sanksi, DKI tidak main-main bagi pelanggar aturan. Selain reklame dibongkar, biro reklame diberi sanksi administrasi, dilarang mengajukan ijin penyelenggaraan reklame baru dan mengikuti lelang titik reklame untuk satu tahun. Di Surabaya, hal ini juga diatur. Namun, prakteknya jauh panggang dari api.

Tidak ada alasan khusus DKI mengatur ketat reklame di wilayahnya kecuali memelihara keindahan kota. Di berbagai kawasan di Jakarta, jarak antar reklame terlihat berjauhan, lebih dari 500 meter antar reklame. Bahkan, agak sulit menjumpai reklame kecuali di ruas-ruas jalan utama dan persimpangan jalan. Ditetapkan juga kawasan bebas reklame atau disebut white area yakni di kawasan Monas, dan sejumlah ruas jalan protokol seperti Jl. Medan Merdeka Barat dan Timur (tempat Istana Presiden dan Wapres), Jl. Sudirman, Jl. MH Thamrin, Jl. Kuningan serta Jl. Gatot Subroto.

Mereformulasi aturan yang telah ada, memberikan sanksi lebih berat dan meningkatkan pengawasan tampaknya menjadi hal mendesak yang harus dilakukan pemkot guna mengendalikan pertumbuhan reklame. Plus, konsistensi dalam menegakkan aturan. (22Agt2005)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: