“Perlu Ada Evaluasi Kinerja Ekologi Presiden dan Kepala Daerah”

Pakar hukum lingkungan ini kini mencatatkan dirinya sebagai doktor pertama di bidang pencemaran udara dalam aspek hukum di Indonesia. Masih dengan pandangannya yang kritis, terkadang keras terhadap ketiaadan konsep pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Saking semangatnya, Dr Suparto Wijoyo SH MH ini bahkan menyenggol cangkir teh di dekatnya hingga sebagian isinya tumpah saat menemui wartawan Surabaya News M. Subchan Sholeh, di Hotel Sahid Selasa, 23 Agustus 2003 lalu. Ditemani dua sahabatnya dari Univesitas Andalas, Padang yang ikut menghadiri ujian disertasinya Suparto bertutur panjang lebar tentang situasi lingkungan di Indonesia.

Apa yang ingin anda sampaikan dalam disertasi anda bertema “Pengaturan Mata Rantai Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu di Indonesia”?

Saya mencoba membahas sejauh mana instrumen hukum apa yang mampu mengendalikan pencemaran tingkat domestik dan lintas batas. Riset saya selama 5 tahun menunjukkan bahwa aspek hukum belum diperhatikan padahal realitasnya pencemaran udara telah menjdai problem besar di kawasan Asia. Riset saya mencakup empat kota di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Dari empat kota ini, Surabaya yang paling parah. Tetapi untuk dua bulan terakhir ini Jakarta mengalami pencemaran udara cukup serius karena kekeringan. Ditambah lagi dengan akumulasi asap pencemaran udara yang berasal dari 400 industri besar di Jawa Barat. Bahkan, asap kendaraan bermotor dan industri di Jabar dan Jakarta itu mampu mempenrgaruhi kelabunya cekungan pasifik. Bagi saya ini problem yang cukup mendasar tetapi mengapa pencemaran udara tidak mendapat perhatian secara legal.

Seorang peneliti pernah mengatakan dampak tingginya gas buang ke udara dari kendaraan bermotor dan industri di kota-kota besar di Indonesia berdampak terjadinya pencemaran udara dalam beberapa tingkat. Pada skala mikro/lokal, pencemaran udara hanya mempengaruhi kualitas udara setempat,tetapi dalam skala regional dapat mempengaruhi areal yang lebih luas contohnya kadar keasaman air hujan. Sejauh mana potensi terjadi hujan asam di Indonesia ?

Saya coba mengkaji dari aspek hukumnya. Pencemaran udara untuk kawasan Asia, Indonesia sebenarnya yang paling serius. Bahkan saya katakan udara kota-kota besar di Jawa seperti sup kimia karena sedemikian eksesifnya pencemaran udara itu.

Bahkan tahun 2001, Surabaya ini telah mengalami kenaikan temperatur suhu udara sampai 1 derajat dan itu adalah satu kenaikan temperatur udara tertinggi di dunia.

Sebelumnya, tertinggi di dunia itu hanya 0,8 derajat celcius di Yunani. Kita telah mengalami proses ini sehingga menjadi wajar saja kalo persoalan pencemaran udara pada tahun 2010 diprediksi menjadi satu problem paling besar di Indonesia.

Hal ini tentu sebagai konsekuensi dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indoensia yang asapnya sampai ke negara tetangga in jelas telah menimbulkan trans boundary air pollution (pencemaran udara lintas batas).

Dari riset 4 kota tadi, dimana peluang besar terjadi hujan asam?

Tergantung. Jadi hasil riset Bank Dunia tahun 1996 dan dikembangkan tahun 2000. Semarang misalnya, 60 persen pencemaran udara dilakukan industri karena memang 60 persen industri di Semarang tidak akrab lingkungan. Tapi yang perlu diberitakan juga, adanya 10 alat ekonomi baru di tahun ini yang dikembangkan. Ke-10 peralatan teknik itu, tidak satu pun ramah lingkungan. Ini artinya apa, kita belum punya tradisi perusahaan yang ramah lingkungan. Sementara di Surabaya, 70 persen pencemaran udara karena asap kendaraan, Semarang karena industri, Jakarta 80 persen karena transportasi dan Bandung akibat kemacetan serta perubahan arus lalu lintas. Tetapi kita tidak perlu memperdebatkan sebab pencemaran udara melainkan apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikannya

Ada dua ketentuan hukum yang bisa dijalankan, misalnya sarana transportasi publik. Bukankah dalam UU Lalu Lintas diatur tentang perijinan angkutan. Ini harus kita koreksi. Perjinan angkutan harus memuat ketaatan pada baku emisi. Riset menunjukkan dari 100 kendaraan yang diperiksa hanya 15 yang laik jalan. Kalau kendaraan sudah tidak laik jalan, dan emisi yang dikeluarkan melanggar baku mutu kenapa masih bisa beroperasi. Inilah persoalannya, dimana tidak ada ketaatan hukum di bidang pencemaran udara,

Ketaatan hukum sangat tergantung pada aparatur hukumnya. Kalau aparatur hukum tidak menerapkan aturan dalam UU Lalu Lintas tentang penaatan pada baku mutu emisi, maka selamanya hukum tidak akan bermartabat ketika aparatnya tidak bertabiat.

Anda optimistis bila pencemaran udara dapat dikendalikan kalau ada ketataan hukum?

Ya. Ketaatan pada aturan hukum tentu diawali dengan niatan atau watak akrab lingkungan. Tanpa ada jiwa ramah dan akrab lingkungan, perilaku warga kita tidak pernah berubah seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Sebab kita semua pencemar potensial. Kalau kita sadar itu, kita akan berperilaku yang tidak mencemarkan udara mengingat kebutuhan udara kita sangat besar. Tanpa udara sehat, tidak mungkin ada kehidupan yang sehat.

Berarti, upaya penanggulangan pencemaran udara di Indonesia belum maksimal?

Tambah amburadul. Buktinya apa, mestinya 1 Januari 2003, di seluruh Indonesia mestinya sudah ada bensin bebas timbal. Tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mennuda hingga akhir 2004 atau awal 2005 dengan alasan Pertamina tidak sanggup memenuhi kebutuhan pasar tentang bensin bebas timbal (BBT).

Dari sini, kita dapat melihat tidak adanya komitmen untuk mengendalikan pencemaran udara. Dapat disebut juga bahwa visi lingkungan Kabinet Gotong Royong tidak ada. Wajar saja to, kalau kebijakan BBT ini diundur lagi.

Saya juga menyayangkan tiadanya evaluasi kinerja ekologi pada Presiden dalam tiap Sidang Tahunan MPR. Yang ada hanyalah evaluasi kinerja finansial, penggunaan APBN. Tidak ada juga di daerah, baik Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kepala Daerah Tahunan maupun LPj Akhir Masa Jabatan (AMJ). Ada tidak evaluasi seperti itu saat LPJ Gubernur Jatim Imam Utomo atau Walikota Surabaya Bambang DH. Padahal, saya berharap DPR atau DPRD menanyakan evaluasi kinerja ekologi tersebut tetapi nyatanya baik pemerintah dengan dewan sama saja. Tidak ada visi ekologi sama sekali

Padahal kita memiliki PP No. 41/99 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tidak cukup efektifkah implementasinya selama ini?

Analisis dalam disertasi saya menunjukkan, bukan tidak efektif implementasinya. Bahkan tidak dapat diimplementasikan. Kenapa begitu? Bagaimana norma hukumnya itu tidak ditopang oleh satu institusi yang memiliki kompetensi penuh. Satu contoh, PP ini menyatakan bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara secara nasional akan dilakukan oleh Menteri Negara (Meneg) Lingkungan Hidup (LH). Apa yang bisa diperbuat oleh Meneg yang statusnya non departemental? Meneg LH itu saya umpamakan seperti hantu atau macan ompong. Sekeras apapun auman macan ompong itu tidak menakutkan, justru malah menggelikan. Sebab secara organisatoris pemerintahan, ia hanya kementrian yang ada di Jakarta, Jalan DI Panjaitan Kav 24 itu yang tidak punya struktur organisasi administratif sampai ke sampai ke propinsi/kabupaten/kota. Padahal yang namanya pencemaran lingkungan termasuk pencemaran udara itu realitasnya terjadi di daerah. Lalu, Meneg LH diminta mengelola serta mengendalikan pencemaran udara tingkat nasional. Apa yang terjadi, pencemaran di Timika tidak akan dijangkau oleh Meneg LH.

Bukankah di daerah ada Dinas LH dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) yang notabene kepanjangan tangan Meneg LH?

Ini masyarakat salah paham. Dikira kedua institusi ini kepanjangan tangan Meneg LH. Padahal tidak. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, yang namanya Bapedalda/ Dinas LH adalah organnya gubernur/bupati/walikota dan bertanggungjawab penuh pada masing-masing kepala daerah. Jadi nggak nyambung, kepala daerah rujukannya ke Depdagri. Satu bukti kalau secara instusional kita masih lemah. Di negara maju ada struktur organisasi sampai ke bawah. Misalnya Belanda dengan Menteri Perumahan, Penataaan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. Di AS nggak ada Menteri Lingkungan tapi ada Environmental Protection Agency (EPA), institusi yang berwenang penuh di bidang pengelolaan lingkungan termasuk pengendalian pencemaran, yang strukturnya mulai di negara federal sampai negara bagian. Di Jepang, ada yang namanya Japan Environment Agency (JEA), awalnya, tapi sekarang telah disulap lagi oleh Perdana Menteri Jepang menjadi Menteri Lingkungan yang departemental. Singapura, juga sama, struktur organisasinya jelas. Di Indoensia masih sektoral, ada Meneg LH, Menperindag, Menteri ESDM, dan kepala daerah. Artinya, KIS betul, tetapi bukan koordinasi, integrasi sinkronisasi tapi ‘ke istana sendiri-sendiri’.

Hanya Indonesia yang belum memiliki Departemen LH dengan kompetensi penuh?

Ya. Untuk ukuran Asia saja kita masih kalah dengan Malaysia yang punya Menteri Iptek dan Lingkungan, bahkan di Vietnam saja punya kok. Kalau kita mau, motto saya adalah belajarlah pada yang pintar dan menirulah pada yang maju. Empat negara maju kalau sebagai lokasi studi banding saya punya institusi yang kompeten dalam pengelolaan lingkungan. Ini kelemahan utama kita sehingga saling lempar tanggungjawab. Ada kebakaran hutan, bukan Menhut yang sibuk tapi Meneg LH teriak. Lalu dihitunglah titik-titik api. Setelah itu diketahui apa ada tindakan. Semua selesai. Oleh karena itu, saya berharap ada restrukturisasi di pemerintah.

Maksud Anda?

Saya mengusulkan dibentuknya Departemen Lingkungan dan Tata Ruang. Ini dua bidang yang menurut saya sangat penting agar Megawati tidak sekadar melakukan perombakan kabinet tapi restrukturisasi kabinet dengan membentuk departemen ini. Kenapa tata ruang penitng? Sebab sejak UU 24/1992, sampai hari ini UU itu mengamanatkan perlunya ada satu institusi yang berwenang melakukan penataan ruang. Toh, sampai hari ini nggak ada. Kesalahan tata ruang berdampak pada kerusakan ekologi yang luar biasa. Degradasi ekologi terjadi karena jungkir baliknya penataan ruang.

Selain itu, saya usul Surat Ijin Mengemudi (SIM) harus dilengkapi perangkat hukum berupa penaatan baku mutu emisi. Kalau polisi mau razia tidak hanya syarat-syarat admininstratif seperti SIM dan STNK. Tetapi memeriksa dan melihat apa emisi telah sesuai baku mutu. Baku mutu emisi ini penting menjadi persyaratan untuk alat transportasi publik karena 70 persen pencemaran udara di Surabaya kan dari kendaraan brrmotor. Kita juga harus menyiapkan apa yang disebut Green Transport Strategy (strategi transportasi hijau). Kita bisa lakukan itu.

Bagaimana cara belajar efektif pada negara-negara yang telah maju dalam pengendalian pencemaran udara?

Pertama kali kalau kita studi banding ke negara-negara maju maju dibuat dulu aturan hukum tingkat nasional yang dinamakan UU Pencemaran Udara. AS, Belanda, Jepang dan Singapura punya, kita belum. Yang kedua, sarana teknologi. Baik, di Jakarta sudah ada 14 indeks standar pemantau udara (ISPU). Begitu pula di Jabar, Semarang dan Surabaya. Tetapi itu tidak punya arti apapun kalau tidak ada langkah konkrit pengendalian pencemaran udara. Pada 20 juli, udara Surabaya pernah menunjukkan tidak sehat yang haram dionsumsi. Tetapi, warga Surabaya cuek-cuek saja, padahal itu tidak sehat. Kalau tiap hari menunjukkan sedang, tetap di bawah standar to. Mestinya kan udara sehat, tapi tatkala alat pemantau itu hanya didiamkan di pojok-pojok kota, tidak mempunyai makna apapun. Perilaku orang tidak berubah. Seperti papan reklame saja, untuk diketahui tapi tidak untuk ditindaklanjuti. Oleh krena itu, sebaiknya ISPU yang dipasang di pojok-pojok kota itu dilengkapi dengan alarm peringatan. Di Amsterdam, misalnya. Kalau udara tidak sehat, sirene langsung berbunyi. Juga di Tokyo. Nah dengan begitu akan ada perhatian publik bahwa telah terjadi pencemaran udara dimana kualitas udara dalam kondisi tidak sehat. Setelah itu dibutuhkan tindak lanjut dari Central Station (stasiun pemantauan kualitas udara). Pemkot Surabaya harus punya ini. Kalau ada titik-titik penemaran dapat diketahui jelas pada koordinat tertentu.

Misalkan, di Surabaya Selatan pencemaran udara parah, itu artinya apa? PT SIER harus berhenti dulu aktivitasnya beberapa jam untuk pencemaran udara kemudian kepadatan lalin di dalam kota penuh, berarti harus ada perubahan arus lalin. Jadi semua orang akan terlibat dalam proses penanggulangan pencemaran udara.

Selanjutnya, ISPU di pojok-pojok kota itu prlu dilebkapi agar mampu mendeteksi logam berat timbal (Pb) dari knalpot kendaraan. Sejauh ini ISPU hanya mampu mendetekdi nitrogen dioxiede, sulfur dioxide,dan kepadatan debu. Padahal timbal itu berbahaya bagi manusia, menurunkan kecerdasan dan membuat idiot. Artinya apa, akan ada degenerasi atau generasi embisil (idiot) akibat pencemaran udara.

Anda meminta Indonesia berinisiatif memprakarsai pembentukan ASEAN Convention Transboundary Air Pollution (ACTAP). Apa urgensinya?

Dalam pepatah Jawa itu seperti ulo marani gepuk. Wong Indonesia sebagai eksportir asap kok malah mau memprakarsai konvensi. Tapi bagi saya, ini penitng untuk menunjukkan pada dunia regional bahwa kita punya komitmen untuk persoalan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara lintas batas. Mengingat kita adalah pelaku pencemaran udara lintas batas dengan kebakaran hutan itu. Nah, ASEAN ini belum punya satu institusi yang bersifat instrumental secara yuridis untuk melakukan pengendalian pencemaran udara lintas batas. Lain dengan Eropa, mereka sudah punya Konvensi 1979 atau dikenal Long Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) Convention yang telah diratifikasi negara-negara Eropa yang dijadikan satu instrumen hukum yang bahkan diadopsi oleh AS dan Kanada. Kalau pencemaran udara lintas batas terjadi, maka Konvensi itu diterapkan. Bila di ASEAN kemudian lemah hukumnya, ya wajar karena kita nggak punya ASEAN Agreement . Karenanya, kita harus mengembangkan program lingkungan asean dengan menjadi pemrkrasa konvensi tadi. Ini juga untuk antisipasi. Tidak mungkin lagi penyelesaian sengketa lingkungan internasional seperti tahun 1997 yang diselesaikan dengan minta maaf karena Asean Spirit. Tapi, apa bisa terus bertahan untuk di jangka yang akan datang dengan pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terus menerus terjadi sekarang ini. Bahkan menjadi sebuah ritual tahunan kita di bidang pencemaran udara.

Teologi Lingkungan

Dr Suparto Wijoyo SH MH mengakui pengaruh Illahiah yang membuatnya tertarik mendalami persoalan lingkungan. Dalam buku dan disertasinya, kelahiran Lamongan, 20 Oktober 1968 ini tak lupa mencantumkan ayat-ayat Al Quran yang bertema pelestarian lingkungan. wisudwan terbaik unair tahun 1995 ini lantas menyebut surat Al A’raaf ayat 85 dalam Al Quran yang berbunyi “..janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah alllah membangunnya/. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” Bagi Sekretaris Komisi Kerja Hukum Lingkungan Badan Kerjasama Puat Studi Lingkungan (BKPSL) Indonesia ini, ayat itu menunjukkan

bahwa Allah telah memprediksi adanya kerusakan yang disebabkan manusia karena secara naluriah manusia berpotensi merusak. Dalam disertasinya, dosen FH Unair ini

bahkan berdalil tidak ada pencemar lingkungan yang paling berbahaya dan menakutkan kecuali kerakusan manusia. Hal ini yang menggedor nurani ekologi suami Chamimah tentang perlunya dikembangkan teologi ekologi.

“Saya berharap secara filosofis akan ada ekologi ketuhanan. Ini bukan persoalan sederhana, ada landasan quraniah dan landasan illahiah. Agama apapun saya yakin menghendaki kelestarian lingkungan,” kata lulusan terbaik FH Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang itu. (aan)

%d blogger menyukai ini: