“Demokrasi di TNI Telah Mati”

Jun Honna dikenal sebagai “Indonesianis” yang banyak menulis tentang militer di Indonesia. Dalam analisanya, demokrasi di TNI yang dibangun Letjen Agus Wijoyo, almarhum Letjen Agus Wirahadikusumah dan lainnya di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kini telah ‘mati’. Jun menilai reformasi di tubuh TNI terhambat oleh sebagian besar kalangan TNI yang tidak menyukai terjadinya reformasi di tubuh militer. Berikut perbincangannya dengan M. Subchan Sholeh dari Surabaya News pada 26 Juni 2003 tentang militer di masa transisi, pengaruh militer dalam demokrasi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.

Jun Honna (Dok. JICA)
Jun Honna (Dok. JICA)

Bagaimana anda memandang militer di masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati? Adakah perbedaan antara keduanya?

Ada perbedaan sangat signifikan. Setelah jatuhnya Presiden Suharto, tuntutan dan tekanan (pressure) masyarakat dan internasional terhadap militer sangat kuat di tahun 1998 agar militer harus menyesuaikan dirinya di jaman baru.

Jadi waktu itu inisiatif atau motivasi dari dalam TNI sangat kuat untuk mereformasi dirinya. Saya kira, di tahun 1998 ada kegiatan TNI untuk mereformasi dirinya. Tetapi setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, Gus Dur memakai TNI sebagai alat politik. Jadi itu memusingkan TNI sehingga tidak heran di masa kepemimpinan Gus Dur itu hampir 100 persen tentara menjadi anti Gus Dur dan anti reformasi.

Karena Gus Dur ingin memakai tentara-tentara yang sikapnya reformis. Di sisi ini, Letjen Agus Widjoyo (mantan Asisten Teritorial TNI), almarhum Letjen Agus Wirahadikusumah (Pangkostrad) dan kawan-kawan menjadi kelompok reformis dalam tubuh TNI. Tetapi justru banyak kalangan dalam TNI tidak menyukai itu, dipolitisasi begitu. Itu masalah Gus Dur, ia mempolitisasi TNI. Setelah Gus Dur, mayoritas perwira-perwira TNI tadi menjadi agak menonjol. Tetapi sekarang hampir tidak ada yang berbicara soal reformasi dan demokrasi dalam TNI. Itu perbedaan sangat signifikan bila melihat perkembangan militer pasca Suharto.

Apa sebab perubahan itu ?

Ada tiga hal utama yang mendorng mundurnya reformasi di dalam TNI. Pertama, tidak ada inisiatif di TNI karena TNI hanya didominasi dua orang yaitu Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu, keduanya hard liner, tipenya sama. Kedua, persoalan terorisme telah mengubah pemikiran politisi sipil di DPR. Mereka tidak lagi melihat pentingnya reformasi dan demokrasi di tubuh TNI. Sebaliknya, mereka menginginkan TNI yang kuat dengan peningkatan keamanan dan kemampuan pertahanan serta intelijen.

Ketiga, perubahan lingkungan internasional. Di tahun 1998, tekanan internasional pada Indonesia untuk mereformasi TNI sangat kuat. Tetapi setelah tragedi 11 September 2001 di gedung WTC Amerika Serikat (AS), dan bom Bali, tekanan internasional tadi kemudian hilang. Mereka malah meminta agar TNI lebih meningkatkan kemampuan pertahanan kemanannya dan meningkatkan kemampuan intelijen untuk menangkal ancaman terorisme internasional. Di tahun 1998, semua tekanan dari dalam dan luar negeri ada tetapi sekarang semuanya hilang.

Pemerintahan Megawati sekarang ini dikenal dekat dengan militer. Menurut anda ini bentuk kemajuan militer yang pada akhirnya mampu mendukung pemerintah dan menciptakan stabilitas ataukah Megawati mungkin figur pemimpin sipil yang dikehendaki militer terutama mereka yang sebelumnya menolak Gus Dur dari awal.

Ya, kalau dibandingkan dengan Gus Dur, TNI merasa lebih nyaman di dalam pemerintahan Megawati. Karena Megawati itu bukan pemimpin nasional yang suka memberi instruksi-instruksi atau gagasan-gagasannya secara langsung. Dia sangat tergantung pada Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan (Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ia memberi instruksi lewat Susilo untuk diteruskan ke Panglima TNI, dan selanjutnya ke KSAD.

Jadi tidak ada campur tangan Presiden langsung ke TNI. Bagi pimpinan TNI, sikap Megawati demikian dirasakan lebih aman dan nyaman sehingga hubungan antara Megawati dan TNI sangat bagus. Saya kira kalau dibanding beberapa pemimpin Indonesia sebelumnya, Megawati adalah pemimpin yang paling friendly (bersahabat, Red) dengan militer.

Di masa Gus Dur, banyak perwira TNI tidak menyukainya. Mereka tidak mempercayai Gus Dur karena beberapa alasan. Faktor utama adalah keterlibatan Gus Dur dalam pergantian perwira militer. Gus Dur ingin mengambil loyalis seperti Agus Wirahadikusumah dan mantan KSAD Jenderal Tyasno Sudarto. Ini mengecewakan banyak perwira yang telah bekerja dan berpikir serius untuk militer tetapi promosi Agus sangat cepat. Ketidakpuasan perwiraTNI terhadap penanganan Gus Dur pada militer ini bisa dipahami. Mereka melihat pada kebijakan keamanan Gus Dur di Aceh dan Irian Jaya. Bagi militer, kebijakan Gus Dur dinilai inkonsisten. Ia mengatakan, kita telah melakukan referendum di Timor Timur, kenapa tidak di Aceh. Statemen yang menumbuhkan harapan Aceh untuk memerdekakan diri. Di Irian Jaya, dia mengijinkan pengibaran bendera Papua Merdeka dan menyumbang dana untuk Kongres Rakyat Papua sehingga makin kencang Irian menyuarakan kemerdekaan. Model pengelolan negara seperti ini yang tidak disenangi militer.

Kalau melihat sejarah Indonesia ini sangat menarik, Soekarno, Suharto, Gus Dur dan Habibie masing-masing memiliki masalah dengan militer sementara Megawati paling bersahabat.

Mengapa Suharto ? Bukankah dia dari militer juga ?

Ia memang berasal dari kalangan militer, tetapi di tahun 1990-an hubungan Suharto dengan militer tak luput dari masalah, khususnya dengan Benny Moerdani.

Apakah bersahabatnya Megawati dengan militer akan menghambat reformasi di tubuh militer?

Ini sangat menarik. Karena pemerintah Megawati sangat membutuhkan dukungan militer, dimana tahun depan ada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung. Tanpa dukungan TNI, sangat susah menciptakan situasi keamanan di daerah-daerah. Jadi dukungan baik dan harmonis TNI ini sangat penting bagi pemerintah sekarang ini. Nah, kalau pemerintah sekarang ini memberi tekanan pada TNI untuk memformat diri, mungkin nanti TNI malas bekerjasama dengan pemerintah.

Memang ini sangat kontradiktif dengan semangat reformasi dalam TNI yang sempat dibangun sebelumnya.

Artinya ini tetap kontraproduktif bagi upaya reformasi TNI. Kalau benar demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengawal kembali reformasi di tubuh TNI sebagaimana tuntutan reformasi?

Saya kira itu pertanyaan yang sangat penting. Kalau tidak ada tekanan dari politisi DPR dan lingkungan internasional, kita hanya bisa berharap peran dari masyarakat, Ornop, dan media. Ini penting. Kalau masyarakat tidak membangun ini maka 100 persen reformasi TNI telah mati. Sekarang, kira-kira hanya 95 persen telah mati, masih ada 5 persen harapannya. Kini saatnya masyarakat harus bergabung dengan Ornop dan media untuk memberi tekanan pada TNI.

Militer Indonesia menurut penilaiannya telah mendominasi politik Indonesia dalam 32 tahun terakhir. Ini yang menyulitkan untuk merubah pola pikir militer agar menjauhi arena politik. Walaupun beberapa perwira militer menyadari mereka tengah berada di era demokratisasi dan reformasi, tetapi mentalitas mereka di masa Orde Baru bahwa militer harus bertanggungjawab menjaga integrasi nasional masih melekat kuat. Ini tentu menimbulkan persoalan terhadap militer karena mereka beranggapan harus bertanggungjawab atas integrasi nasional sehingga mereka mudah terdorong untuk terlibat dalam kegiatan politik. Untuk memisahkan militer seutuhnya dari arena politik, militer harus merubah pola pikirnya. Karena tanpa melakukan itu, akan sangat sulit meski sebelumnya ada beberapa perwira militer yang reformis seperti Letjen Agus Wijoyo dan almarhum Letjen Agus Wirahadikusumah.

Kondisi stabil yang dibangun TNI ini masih meninggalkan beberapa persoalan untuk tidak diungkap ke permukaan seperti operasi militer di Aceh sekarang dan kasus-kasus pelanggaran HAM oleh militer di masa lalu. Komentar anda?

Ini juga sangat menarik. Bahwa semua keputusan itu ternyata dilakukan pemerintah, bukan TNI. TNI sangat mengetahui di masa yang sangat demokratis ini mereka tidak bisa melakukan kudeta. Tetapi mereka sangat menyadari kalau sipil tidak mampu untuk mempertahankan NKRI. Dilihat peran mereka sebagai penasehat, TNI masih sangat berkuasa. Memang tidak di depan tetapi dari belakang, Tut Wuri Handayani. Ibarat memegang remote control, TNI memberi saran pemerintah untuk melakukan langkah A atau B dan memberikan opsi ini dan lainnya.

Apakah negara dengan militer kuat akan menjamin proses transisi menuju demokrasi?

Ya kita masih dalam proses transisi, sampai kapan ini saya tidak tahu. Tahun depan ada Pemilu dan Pilpres. Yang saya khawatir bila Pemilu dan Pilpres menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan masyarakat. Nah, ini sangat berbahaya. Tahun 2004 saya kira masih terlalu pagi, kita masih harus menunggu tahun 2009. (dimana militer tidak lagi duduk di legislatif baik MPR dan DPR). Tahun 2009, akan menjadi titik krusial bagi TNI dan proses demokrasi dalam masa transisi Indonesia. Di tahun itu, semua institusi politik dan aturan main (rule of the game) menjadi lebih pasti. Tanpa rule of the game masih akan terjadi manipulasi dan korupsi politik.

Bisa disebutkan contoh negara dimana demokrasi berkembang dengan militer kuat ?

Kalau kita melihat, sebut saja Thailand dan Filipina. Bisa dikatakan militer di dua negara itu dulunya sangat berkuasa tetapi setelah 5-6 tahun, perkembangan demokrasi di negara-negara itu sangat sehat. Militer tidak memiliki keinginan untuk kembali ke politik. Mereka lebih ingin menjadi profesional yang berkepentingan untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil. Berkaca dari Thailand dan Filipina, sesungguhnya harapan itu masih sangat besar disini.

Mekanisme kontrol terhadap militer seperti apa yang anda sarankan?

Ada beberapa mekanisme kontrol secara konstitusional yang dapat dilakukan.Pertama, secara legal melalui struktur. Indonesia harus membuat UU Pertahanan yang menjamin mekanisme kontrol dari sipil. Sejauh ini, kebijakan pertahanan militer hanya ditangani oleh militer. Mestinya, masyarakat sipil juga harus dilibatkan. Kedua, di tingkat daerah gubernur harus dilibatkan dan di tingkat nasional mungkin oleh Dewan Keamanan Nasional (national security council). Pembuatan kebijakan di bidang pertahanan juga harus dipimpin oleh sipil. Tetapi, problemnya, tidak banyak pakar sipil Indonesia yang paham kebijakan pertahanan, jadi semua kebijakan pertahanan akhirnya didominasi perwira militer. Kita perlu membangun jaringan resmi dan melibatkan sipil dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Hal kedua yang tak kalah pentingnya adalah mengubah kurikulum pendidikan militer misalkan di Akademi Militer (Akmil), Sekolah Staf Komando (Sesko) dan Sekolah Pimpinan (Sespim). Ini penting karena selama sistem pendidikan militer tidak berubah, dimana doktrin berjenis kepahlawanan sebagai penjaga keamanan negara dan memiliki tanggungjawab mempertahankan negara maka militer tetap akan merasa menjadi orang hebat, sebagai penjaga kemanan negara.

Jun Honna adalah peneliti yang banyak mempelajari dan menulis tentang militer Indonesia.

Asisten Professor di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang ini mengkhususkan diri mendalami Asian Studies. Suami Minako ini menyelesaikan studi doktoralnya di Australian National University (ANU) Australia. Tinggal di Indonesia mulai 1996, 1997, 1999 dan 2003. Tiap tiga bulan pria kelahiran Tokyo, 9 Oktober 1967 ini rutin mengunjungi Indonesia. Tercatat sebagai salah satu kontributor dalam buku terbitan Universitas Cornell, Amerika Serikat bertemaViolence and the State in Suharto’s Indonesia” (disunting oleh Benedict Anderson) yang menyajikan tujuh tulisan oleh antropolog dan ilmuwan politik mengenai fenomena kekerasan di sepanjang periode Orde Baru.

Awal 2003, putra pasangan Nobuyuki dan Chikako Honna menulis buku berjudul “ Military Politics and Democratization in Indonesia” yang memaparkan peran penting militer dalam sejarah Indonesia dan di masa mendatang. Termasuk di dalamnya bagaimana peran militer dalam jatuhnya Suharto dan peran militer dalam menyukseskan pemerintahan Habibie dan Gus Dur serta isu-isu penting seperti HAM, rekonsiliasi, diskursus sipil-militer dan lainnya.

Kini, ahli JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam Studi-studi Demokratisasi selain mengajar di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia juga sedang melakukan riset dimulai dari Jatim untuk mengetahui peran militer dalam percaturan politik di daerah. (aan, berbagai sumber)

%d blogger menyukai ini: