Tower Dibangun, Tower Diprotes

Genderang perang persaingan antar operator seluler makin gencar. Utamanya dalam memperluas jangkauan wilayah layanan. Pembangunan tower penyebar jangkauan layanan pun menjadi syarat mutlak. Sayang, tak sedikit yang menabrak aturan dan menuai protes warga sekitar.

Oleh : M Subchan S

Sulasmi (60) adalah ibu rumah tangga biasa. Yang berbeda hanya keberaniannya. Wanita paro baya berkerudung ini tegas menolak pembangunan tower milik PT Siemens Indonesia di Jl Rangkah V, Surabaya. Alasannya, tinggi tower yang menjulang 35 meter (m) itu tidak sesuai dengan janji semula hanya 20 m. Ia khawatir jika ada angin kencang tower pesanan salah satu operator seluler itu roboh menimpa rumahnya.

“Jarak rumah saya dengan tower sekitar 18 meter, tapi saya tidak pernah dimintai persetujuan oleh pemilik tower. Tapi, mereka tetap terus membangun,” kata Sulasmi.

Warga Alun-alun Rangkah ini pun mengadukan kasus ini ke Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya awal Januari lalu.

Komisi A lantas mengundang para pihak terkait untuk mencari jalan keluar masalah ini pada 7 Maret 2007. Hadir pula Kabid Perizinan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Yulianti, Kasie Pengendalian Bangunan DTKP Isna Wahyudi, dan Kepala Satpol PP Utomo. Hasilnya, pembangunan tower itu harus dihentikan.

“Pembangunan tower harus dihentikan karena pemkot belum memberi IMB. Tower yang sudah berdiri harus dibongkar,” tegas Sekretaris Komisi A Masduki Toha, yang memimpin rapat.

Masduki menyampaikan itu setelah mendengar paparan Isna Wahyudi yang menyebutkan izin mendirikan bangunan (IMB) tower tersebut masih ditunda karena adanya protes warga.

“Artinya, pembangunan itu tidak pernah diizinkan,” tambah Masduki.

Ia lantas meminta Utomo membongkar tower itu. Utomo kemudian berjanji menyurati Siemens untuk membongkar sendiri tower itu sesuai waktu yang dibutuhkan. Jika Siemens menolak, pihaknya akan turun tangan.

Anda ini kok berani mokong (bandel). Belum ada izin sudah bangun. Memang siapa di balik anda? Saya tidak takut,” tandas Masduki.

Maulana MS, Marwan, dan Tonny S yang mewakili Siemens mengatakan, pembangunan tower itu sudah sesuai prosedur. Sosialisasi kepada warga dan pengurusan IMB ke DTKP telah dilakukan. Namun, ia mengaku jika IMB tower itu belum ada. Pihaknya baru sebatas memasukkan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk mengurus IMB.

Perusahaan (Siemens) punya banyak proyek (tower). Tiap proyek ada termin masing-masing. Mau nggak perizinan menyesuaikan termin kami. Selesai atau tidak (IMB), yang penting berkas izin itu sudah masuk ke Dinas Tata Kota,” tukasnya enteng.

Ia menegaskan, tiap proyek harus selesai sesuai termin yang ditetapkan. Mendengar penjelasan yang arogan ini, anggota Komisi A Syukur Amaludin spontan mengecam Maulana.

Anda ini memaksakan kehendak. Itu tidak benar. Cari lokasi lain yang warganya setuju,” sergah Syukur dengan nada tinggi. Penjelasan Siemens ini tidak mengubah pendirian Komisi A untuk merekomendasikan penghentian dan pembongkaran tower ilegal tersebut. Sampai persoalan dengan warga diselesaikan dan IMB tower diterbitkan.

Maulana tidak bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk membongkar tower itu karena mereka hanya bawahan. Mereka akan melaporkan dulu persoalan ini ke pimpinan mereka. Satu kasus selesai, satu kasus serupa masuk ke Komisi A DPRD. Kali ini, giliran tower Siemens di Romokalisari, Benowo.

Dari laporan Ketua LKMK Romokalisari Ahmad Sholeh tertanggal 19 Februari 2007, masalah yang disampaikan hampir sama. Siemens tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga, berbohong soal ukuran tower yang dibangun dan belum memiliki IMB. Awalnya, Siemens menyampaikan rencananya membangun tower setinggi 30 m tapi rencana itu diubah sepihak menjadi setinggi 55 m. Walau belum mengantongi IMB, Siemens nekat memasang empat tiang pancang pada 30 September 2006. Tak urung, warga sekitar sempat mendatangi lokasi dan menghentikan pembangunannya. Tapi, Siemens tak putus asa. Guna mendapatkan persetujuan warga, Siemens dilaporkan melakukan pendekatan tidak simpatik. Caranya, mendatangi sejumlah rumah warga yang dinilai mendukung pendirian tower sambil memberi uang Rp 150 ribu. Namun, Siemens tetap tak bisa meneruskan pembangunan tower-nya karena pemkot memerintahkan dihentikan sementara setelah mendapat laporan lurah dan camat setempat.

Warga sudah bulat menolak pembangunan tower itu dan minta dipindah ke lokasi lain. Warga khawatir tower itu akan roboh kalau ada angin kencang,” ujar Lurah Romokalisari Sudjak.

Sebelumnya, warga Semampir Barat RT5/RW4, Kecamatan Sukolilo memprotes berdirinya tower Siemens. Lalu, warga Jl Tambak Rejo II, Kecamatan Simokerto menggugat tower Telkom Flexi di wilayahnya. Alasannya sama, pembangunan tower di dua tempat itu tidak seizin warga namun tower tetap dibangun. Bahkan, belum mengantongi IMB.

Pembangunan tower sendiri ditujukan untuk memancarkan gelombang radio yang dapat ditangkap telepon seluler dengan kartu produk operator seluler. Umumnya, tower-tower ini dibangun di area-area blank spot sesuai pesanan operator seluler. Bisa di kawasan permukiman atau non permukiman. Ketinggian tower disesuaikan dengan jangkauan wilayah yang diinginkan tiap operator seluler. Rata-rata tinggi minimal tower sekitar 42 m.

Menurut Masduki Toha, Surabaya sangat terbuka terhadap setiap investasi yang masuk di kota ini. Namun, ia mengingatkan investor agar tetap menaati aturan yang telah ditetapkan pemkot.

Jadi apa Surabaya nanti, kalau tower sudah dibangun setinggi itu, izin belum ada. Harus sesuai prosedur. Jangan mentang-mentang,” tegas politisi PKB itu. (*)

Penuhi Empat Syarat

Agar tidak mengundang polemik, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Surabaya Arief Darmansyah menyarankan perusahaan yang hendak membangun tower memenuhi beberapa syarat.

Pertama, sosialisasi dengan warga sekitar tentang proyek yang akan dikerjakan. Kedua, mengurus izin ketinggian tower yang dibutuhkan ke Dinas Perhubungan (Dishub). Ketiga, mengurus IMB sebelum mendirikan tower. Keempat, lokasi tower berada di wilayah blank spot dan belum ada tower dari operator seluler dimaksud .

Kalau sudah dilengkapi, ya silahkan bangun. Sayangnya, sekarang ini banyak tower yang bermasalah. Kami sudah beri peringatan mereka untuk menaati aturan,” katanya sambil menyebutkan lokasi pembangunan tower di Semampir, Rangkah, Benowo, dan Perak yang telah diperingatkan. Ia mengungkapkan, laporan soal tower bermasalah itu banyak disampaikan lurah dan camat.

Arief menambahkan, tidak ada aturan yang melarang pendirian tower di kawasan permukiman. Menurut dia, pembangunan tower ini adalah bentuk layanan dari operator seluler kepada konsumennya. Oleh karena itu, lanjut dia, pemkot hanya bisa memfasilitasi dengan menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum membangun tower.

Tower ini bersifat fasilitas untuk kepentingan semua. Ada blank spot yang harus diisi dan lokasinya berbeda-beda. Bisa di kawasan permukiman atau di luarnya. Kalau (blank spot) tidak diisi maka pelayanan untuk umum tidak bisa optimal. Karena itu kami tidak bisa menghalangi selama syarat-syarat yang saya sebutkan tadi dipenuhi,” pungkasnya. (*)

Gagas Perda Tower

Pemkot dan DPRD Kota Surabaya rupanya telah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi maraknya pembangunan tower operator seluler di Kota Pahlawan ini. Kabid Perizinan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Yulianti mengungkapkan, pihaknya tengah menggagas peraturan daerah (perda) untuk mengatur pendirian tower ini. Tujuannya, agar Surabaya tidak menjadi hutan tower karena pendirian tower yang tak terkendali.

Ia mengungkapkan, salah satu pemikiran yang mengemuka adalah tower bersama. Artinya, satu tower milik sebuah operator seluler bisa dipakai beberapa operator seluler lainnya dengan mengenakan biaya sewa. Kasie Pengendalian Bangunan DTKP Isna Wahyudi menambahkan, metode ini sudah diterapkan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

“Jadi, kayak tiang panjat pinang. Satu tiang, ada beberapa operator yang memasang alatnya,” ujarnya.

Komisi A DPRD Surabaya sendiri mengajukan dua model penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Sekretaris Komisi A Masduki Toha menjelaskan, untuk jangka pendek pihaknya akan mengusulkan pemkot membuat SK walikota untuk membatasi izin pendirian tower .

Kalau untuk jangka panjang, kami berencana mengajukan perda inisiatif DPRD tentang pendirian tower ini,” ujarnya.

Namun, sebelum aturan soal tower ini diterbitkan, Yulianti meminta operator seluler betul-betul mempertimbangkan lokasi pendirian tower dari berbagai aspek serta melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Bagi dia, ini harus dilakukan untuk menghindari munculnya persoalan. (22 Maret 2007)

About these ads

One response to this post.

  1. Pertama maaf saya pakai akun anonim, sedikit saya bahas mengenai tower. Saya sempat berkerja di sebuat vendor multi nasional masalah tower biasanya diurus oleh bagian sitac, dan bagian ini biasanya punya lobi2 khusus di pemerintahan. Banyak tower-tower owner yang di backing pemerintah contoh protelindo fraksi moncong putih, retower orang angkatan bersenjata, dll. sebenarnya untuk mengatasi masalah tower ada device yang mudah jadi kita tinggal pake kabel LAN tanpa menggunaka antenna besar-besar yang menggunakan tower, namun ketika device ini ditawarkan ke operator-operator banyak dari operator-operator tersebut yang tidak setuju. Ya tahu sendiri operator juga bakal dapat banyak duit di setiap proyek pembangunan tower, belum lagi nanti sisa-sisa kabel dari tembaga yang diameternya cukup besar yang lumayan jika diloakan :D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: