Hitam-Putih Perda Pengendalian Pencemaran Air

Pencemaran industri di sebuah sungai di Nganjuk (Dok. Ecoton)

Pencemaran industri di sebuah sungai di Nganjuk (Dok. Ecoton)

Baru disahkan akhir Februari lalu, Perda Propinsi Jatim tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jatim sudah menuai protes. Protes paling keras datang dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA). Mereka menilai perda ini tidak menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air.


Oleh: M Subchan Sholeh

Tidak ada kebijakan progresif yang muncul dalam perda ini,” kata Koordinator Wilayah KRUHA Jatim Athoillah, SH, Selasa (18/3), saat berbicara dalam diskusi bertema “Hak Atas Air dalam Perda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jatim” di Hotel Bisanta. Perda ini sendiri berisi 40 pasal yang berada dalam 14 bab. Perda ini akan menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Hadir pula sebagai pembicara adalah Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi; anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim, Hidayat Maseadji; dan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya Prof Joni Hermana.

Dalam paparannya, Athoillah mengumbarkan kekecewaannya dengan sikap Komisi D DPRD Jatim yang terburu-buru membahas perda penting. Pasalnya, naskah raperda saja baru diserahkan pemprop kepada DPRD pada 16 Januari 2008. Setelah beberapa kali dibahas, raperda itu langsung disahkan sebagai perda pada 28 Februari 2008. Praktis, perda ini tercatat sebagai perda tercepat dalam sejarah pembahasan perda di DPRD Jatim. Betapa tidak, DPRD cuma perlu waktu 30 hari kerja untuk menuntaskannya. Padahal, Athoillah mengaku pihaknya telah meminta DPRD menunda pengesahan perda itu karena buruknya kualitas perda.

“Masak membuat perda seperti membuat sinetron kejar tayang,” ujar Kabid Internal LBH Surabaya ini. Lebih jauh lagi, dia menilai DPRD sekadar gugur kewajiban untuk memenuhi target program legislasi daerah. Akibatnya, proses dan hasil pembahasan raperda ini jauh dari kehendak dan aspirasi rakyat.

Pembahasan perda sangat monopolistik dan tidak menampung gagasan masyarakat,” kata alumnus Fakultas Hukum Unibraw, Malang ini.

Padahal, lanjut dia, pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan serta diterimanya masukan dan keinginan masyarakat sangat berpengaruh atas kualitas dan legitimasi suatu perda. Pada akhirnya, kelancaran pelaksanaan perda akan terjamin.

Perda yang dibahas terburu-buru tentu mengandung banyak kelemahan. Secara umum, Prigi Arisandi mengatakan, perda ini belum mampu menjawab berbagai persoalan akut dalam pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air.

“Jeleknya kualitas air dan tingginya pencemaran sama sekali belum terjawab dalam perda ini,” tukas alumni Biologi Unair ini.

Alasan utama Prigi adalah karena perda ini belum menetapkan daya tampung beban pencemaran. Daya tampung beban pencemaran ialah kemampuan badan air memulihkan dirinya seperti semula tatkala tercemar.

Seperti jalan raya yang harus diukur kemampuannya dalam menahan beban kendaraan agar tidak rusak. Namanya kelas jalan,” tandasnya.

Sayangnya, tambah dia, perda ini hanya memerintahkan gubernur untuk menetapkan pedoman penghitungan daya tampung pencemaran. Masalahnya, pedoman penghitungan daya tampung pencemaran sudah diatur pada Keputusan Menteri KLH No. 110/2003 dan PP No. 82 Tahun 2001. Padahal, seharusnya perda ini tinggal mengatur kewenangan gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran

Dijelaskan Prigi, dengan diketahuinya daya tampung beban pencemaran suatu sungai maka daerah dapat menentukan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Selain itu, daerah dapat menentukan beban limbah yang boleh dibuang dan membatasi aktivitas manusia jika daya tampung pencemarannya telah terlampaui. Daya tampung inilah yang akan menjadi dasar bagi bupati/walikota dalam mengelola kualitas air sungai.

Tanpa penetapan daya tampung maka upaya penegakan hukum dan penyelamatan kualitas air menjadi sulit dilakukan,” tegasnya.

Dampaknya, lanjut Prigi, pemenuhan hak masyarakat atas air, khususnya air minum menjadi tidak terjamin. Ini karena sungai sebagai bahan baku air minum sejumlah PDAM tidak memperoleh perlindungan yang layak dan memadai atas mutu air.

Alasan lainnya, tukas Prigi, materi perda ini tidak memiliki visi yang jelas soal keadilan antar generasi. Maksudnya, perda ini tidak bisa memberi kepastian akan terjaganya seluruh sumber air untuk tetap lestari hingga dapat dinikmati generasi berikutnya. Dia menerangkan, semangat dalam perda ini hanya memikirkan keberadaan air atau sumber air pada masa sekarang. Sebaliknya, raperda ini tidak tegas memberi perhatian pada upaya sungguh-sungguh menjamin hak atas air bagi generasi yang akan datang.

Sementara itu, Prof Joni Hermana memiliki pendapat berbeda dengan Prigi. Bagi dia, yang lebih penting untuk ditetapkan adalah daya dukung sungai. Repotnya, ini tidak diatur dalam perda ini. Padahal, tujuan akhir penetapan daya dukung sungai adalah untuk menuju kepada baku mutu air yang lebih baik. Daya dukung air sendiri ditujukan untuk mengetahui untuk keperluan apa sebuah sungai digunakan. Klasifikasi mutu air sendiri terdiri dari empat kelas dalam perda ini. Yakni, kelas satu yang digunakan untuk bahan baku air minum; kelas dua untuk budidaya ikan air tawar, atau rekreasi; kelas tiga untuk peternakan, pertamanan atau budidaya ikan air tawar; dan kelas empat yang dipakai buat pengairan.

Kalau untuk kelas satu maka maka baku mutu sungai harus sesuai dengan peruntukannya. Sungai tidak boleh dibuangi limbah sembarangan,” katanya.

Dari berbagai kekurangan perda ini, ada juga kelebihannya.

Dalam catatan Joni, yang terutama adalah tetap utuhnya kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di tangan gubernur. Gubernur tetap menjadi koordinator dengan pelaksana utamanya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Pelaksanaan tugas ini melibatkan pemkab/pemkot, Perum Jasa Tirta I dan instansi terkait lainnya. Khusus dalam pengendalian pencemaraan air, gubernur melaui Bapedal bertugas mengawasi penaatan industri terhadap izin pembuangan air limbah yang diterbitkan bupati/walikota. Di samping itu, wajib pula mengawasi evaluasi laporan pengelolaan air limbah industri dan evaluasi laporan hasil pemantauan mutu air.

Jadi, gubernur masih pegang kendali. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya. (*)

Terbuka untuk Revisi

Kritik pedas perda ini dari berbagai sudut tak membuat anggota Komisi D DPRD Jatim Hidayat Maseadji kebakaran jenggot. Saat tiba giliran berbicara, Hidayat menjawab semua kritikan atas raperda itu dengan baik. Hidayat sendiri yakin bila perda ini sebetulnya lebih maju dari perda lama. Alasannya, perda ini lebih punya taring dalam pengendalian pencemaran air.

”Selama ini pemprop selalu berdalih tidak pnya perda untuk menekan pencemaran air, sekarang sudah ada,” tegasnya.

Dasarnya, jeratan sanksi yang lebih berat dalam perda ini meskipun ancaman hukuman maksimal dalam perda ini cuma Rp 60 juta dan hukuman kurungan 6 bulan. Soalnya, sanksi di perda memang tidak boleh melebihi sanksi di PP atau UU.

Menurut Hidayat, pada bagian penjelasan perda ini telah diterangkan bahwa pencemaran air di suatu wilayah yang menyebabkan kerusakan lingkungan maka sanksi bagi pencemar merujuk pada UU No. Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Di dua UU ini, sanksi denda dan pidana untuk perusak lingkungan jauh lebih berat

Tentang proses pembahasan yang sangat singkat, Hidayat memang mengakuinya. Namun, dia sempat mendesak pimpinan Komisi D untuk memperpanjang waktu pembahasan mengingat minimnya serapan aspirasi dari masyarakat.

Dia menambahkan, jika ada pasal-pasal yang dinilai bemasalah, tidak menutup kemungkinan untuk merevisi perda ini. Khususnya revisi terhadap pasal-pasal yang terkait dengan hajat hidup masyarakat. “Saya siap perjuangkan itu,” janji politisi asal Mojokerto ini. (*)

Perlu Sinergi Antar Kabupaten/Kota

Citra satelit Kali Surabaya di wilayah Waru Gunung, Surabaya. (Dok. Ecoton)

Citra satelit Kali Surabaya di wilayah Waru Gunung, Surabaya. (Dok. Ecoton)

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Jawa Timur tak akan berhasil tanpa kerjasama harmonis antar kabupaten/kota. Alasannya, hampir semua sungai besar di wilayah ini melintasi lebih dari satu kabupaten/kota. Sebut saja kali Surabaya yang melintasi empat kabupaten/kota. Sejak dari hulu di mlirip, mojokerto sampai hilir di jagir, suurabaya. Begitu pula dengan Kali Brantas yang berhulu di Batu dan hilirnya berada di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto.

Melihat kondisi ini, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya Prof Joni Hermana mendesak antar kabupaten/kota yang dilintasi sungai segera melakukan sinergi. Utamanya, dalam penetapan kelas air.

“Kalau sebuah sungai ditetapkan untuk air minum maka sejak dari hulu sampai hilir, kabupaten/kota yang dilintasi sungai itu wajib menjaga ketat,” ujarnya. “Jangan seperti sekarang. Di hulu untuk buang limbah sementara yang di hilir seperti Surabaya untuk air minum. Lahirnya Surabaya yang kerepotan karena seperti ditugaskan untuk membersihkan (kali),” imbuhnya.

Persoalanya, perda ini belum mengatur hal tersebut. Artinya, tiap kabupaten/kota bisa saja menetapkan kelas air sendiri-sendiri seusai kepentingannya. Akikbat, sungai makin tercemar karena kelas airnya di tiap daerah berbeda-beda.

Hal lain yang perlu dipikir bersama, tambah dia, adalah pengelolaan limbah domestik. Walau perda ini tidak mengatur jelas pengelolaan limbah domestik, Joni berpendapat, kabupaten/kota yang memiliki banyak permukiman di bantaran kali wajib untuk membangun sarana pengelolaan limbah terpadu. (19 Maret 2008)

About these ads

2 responses to this post.

  1. sangat disayangkan jika ekosistem kali surabaya terganggu. mari kita buat perubahan!

  2. setuju. harus ada aksi segera untuk penyelematan kehidupan di kali surabaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: