Cintai Sampah, Selamatkan Lingkungan

Sampah masih dilihat sebagai limbah, bukan sebagai berkah. (Dok. SP)

Sampah masih dilihat sebagai limbah, bukan sebagai berkah. (Dok. SP)

Oleh : M Subchan S*

Tiga tahun lalu, tempat pembuangan sampah di Leuwi Gajah, Cimahi, Kabupaten Bandung, longsor dan menewaskan 33 orang. Akibatnya, Bandung sempat banjir sampah karena kesulitan mencari tempat pembuangan sampah baru. Di Bantar Gebang, Bekasi –tempat pembuangan sampah warga Jakarta- juga pernah terjadi longsor yang mengubur tiga pemulung. Warga Bantar Gebang juga telah menolak wilayahnya terus dijadikan tempat pembuangan sampah karena gunungan sampah yang berumur belasan tahun mengancam keselamatan jiwa. Belum lagi gangguan kesehatan yang mendera mereka bertahun-tahun.

Pada 2001, warga Keputih, Surabaya menuntut tempat pembuangan akhir (TPA) Keputih ditutup karena gunungan sampah sudah melampaui daya tampungnya. Mereka melarang truk-truk sampah masuk. Dampaknya, Surabaya menjadi kota sampah karena ceceran sampah di berbagai lokasi pembuangan sementara tidak terangkut. Tuntutan mereka dikabulkan Pemkot Surabaya. TPA pun dipindah ke kawasan Benowo, yang jaraknya cuma sepelemparan batu dari Kabupaten Gresik.

Di luar negeri, kasus serupa pernah terjadi. Di TPA Payatas, Quezon City, Filipina, pada 10 Juli 2000, sekitar 200 orang tewas tertimpa longsoran sampah. Ratusan lainnya dinyatakan hilang. Di negeri para dewa, Yunani, longsoran sampah TPA Ano Liossia, menimbun puluhan orang. Bencana itu terjadi pada Maret 2003 itu di 10 Kilometer (Km) utara Athena. Dunia pun berduka.

Rentetan malapetaka itu punya kesamaan. TPA penuh oleh gunungan sampah yang dihamparkan begitu saja. Di Indonesia, sampah telah menjadi masalah nasional. Ini akibat metode dan teknik pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Padahal, volume sampah akan terus meningkat seiring tingginya pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat.

Ironisnya, penanganan sampah di suatu daerah baru mendapat perhatian serius setelah TPA penuh dan pemerintah daerahnya kebingungan hendak membuang sampah dimana. Hampir semua kota di Indonesia telah merasakan persoalan pelik ini. Ibarat kanker, jeleknya pengelolaan sampah di Indonesia sudah masuk stadium akhir.

Hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Mei 2008 lalu seolah membawa angin segar di negeri khatulistiwa ini. Ia seperti oasis di gurun pasir yang sudah lama dinanti sebagai jawaban atas problem persampahan. Soalnya, UU 18/2008 yang disahkan DPR pada 9 April 2008 itu menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Maksudnya, pengelolaan sampah dilakukan sejak sebelum suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dihasilkan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang aman dikembalikan ke lingkungan. Oleh karena itu, undang-undang ini telah menetapkan kewajiban setiap orang, pengelola kawasan dan produsen dalam pengelolaan sampah.

Di tingkat individu, aturan ini mewajibkan setiap orang terlibat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan sejak dari rumah tangga sehingga dapat mengurangi beban pengelolaan selanjutnya. Bentuknya melalui pemilahan jenis sampah. Pada tingkat kawasan seperti perumahan, industri atau kelurahan, harus dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R (reduce, reuse, recycle) atau batasi, pakai lagi dan daur ulang. Untuk menunjang kegiatan ini, pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama satu tahun. Lantas, ada kegiatan penanganan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pola ini akan menciptakan lapangan pekerjaan berupa kluster-kluster pengelolaan sampah di tingkat kawasan. Lewat proses bertingkat ini maka volume sampah yang dikirim ke TPA makin sedikit. Apalagi di TPA, sampah masih diolah kembali. Di sini TPA dapat menjadi pusat industri daur ulang. Dampak lanjutannya adalah umur TPA akan lebih panjang. Keuntungan lainnya, lapangan pekerjaan bertambah, dan daerah meraup rejeki dari industri daur ulang sampah.

Kepada produsen, undang-undang ini mewajibkan mereka mengelola kemasan produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Ini yang jamak disebut sebagai perluasan tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility. Dalam UU Pengelolaan Sampah disebutkan, setiap produsen harus mencantumkan label yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada produknya. Artinya, produsen wajib membuat produk yang mengasilkan sampah seminimal mungkin, yang dapat didaur ulang hingga mudah diurai oleh proses alam. Khusus produk yang sulit terurai oleh proses alam seperti sampah plastik, produsen wajib menariknya kembali untuk didaur ulang. Kewajiban ini masih memerlukan aturan teknis berbentuk peraturan pemerintah (PP) agar penerapannya efektif.

Secara khusus, UU Pengelolaan Sampah mengatur pula sederet kewajiban pemerintah daerah. Misalnya, wajib membiayai pengelolaan sampah dan mencantumkan lokasinya dalam rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten. Lalu wajib mengubah sistem pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah menjadi sistem pemilahan (sanitary landfill) dalam jangka waktu lima tahun. Biaya penutupan TPA sistem open dumping akan dipikul bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola pembagian anggaran disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah dan kapasitas tampung TPA-nya.

Sistem open dumping sekarang sudah dilihat tidak layak lagi oleh semua pemerintah daerah. Derasnya penolakan masyarakat dan membengkaknya biaya operasional adalah alasan utamanya. Belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kewajiban menutup TPA dengan sistem open dumping ini mengakhiri pembuangan model kuno tersebut. Dimana sampah cuma dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Di TPA pun sampah cuma ditebarkan dan ditumpuk di lahan terbuka.

Pemerintah daerah yang lalai dengan kewajiban itu akan dijatuhi sanksi. Sanksinya tidak sembarangan. Pemotongan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau dana dekonsentrasi yang menjadi hak daerah. Ini belum seberapa. Dalam dua pasal yaitu pasal 36 dan pasal 37 disebutkan bahwa masyarakat dapat melayangkan gugatan jika pengelolaan sampah tidak beres. Tentu ini hal yang menakutkan bagi kepala daerah yang ingin dipilih lagi.

Lain lagi sanksi untuk pengelola kawasan atau produsen yang lalai dalam prosedur penanganan sampah sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Mereka diancam sanksi berupa pidana penjara paling sedikit empat tahun atau paling lama 10 tahun. Dendanya minimal Rp 100 juta hingga maksimal Rp 5 miliar.

Undang-undang ini juga memberi insentif untuk setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. Sebaliknya, setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah akan dikenakan disinsentif. Pemerintah masih menyusun aturan teknis hal ini dalam bentuk PP. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sendiri memiliki mekanisme sendiri soal insentif dan disinsentif ini. Untuk pemerintah daerah yang menutup TPA open dumping, KLH akan memberikan nilai plus dalam kompetisi Piala Adipura. Nilai makin bertambah jika tingkat penerapan 3R di daerah tersebut berkembang pesat.

Perlindungan tersedia pula dalam undang-undang ini. Pemerintah telah mengatur pemberian kompensasi, antara lain berupa relokasi, pemulihan lingkungan, dan biaya pengobatan, kepada orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.

Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim karena sampah yang dibiarkan terbuka akan melepas gas metana (CH4) ke udara. Gas ini bersama karbon dioksida (CO2) dan dinitro oksida (N2O) mampu meningkatkan emisi gas rumah kaca. Padahal, emisi yang terlalu tinggi di atmosfer menyebabkan pemanasan global, yang dianggap sebagai biang keladi perubahan iklim. Bukan hanya itu, sampah yang sekadar ditumpuk dan ditebar memunculkan berbagai macam penyakit yang mengancam masyarakat sekitar. Khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Mulai diare sampai TBC.

Undang-undang ini adalah sebuah revolusi lingkungan. Peraturan baru ini setidaknya memunculkan paradigma baru dalam memandang sampah yaitu sebagai sumber daya bernilai ekonomis antara lain untuk energi, pupuk, kompos atau bahan baku. Itu sebuah pandangan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh pemulung atau pengusaha. Selain itu, sejumlah orang, rukun warga dan lembaga swadaya masyarakat pun sudah menerapkan paradigma itu.

Simak saja kisah Sudarno, warga Surabaya, Jawa Timur. Dalam sembilan tahun terakhir dia telah mengelola sampah menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan. Ada sembilan karya berbahan baku sampah yang dilahirkannya. Nama kreasinya pun unik. Paduan namanya dan bahan baku yang dipakai. Dua kreasinya tergolong paling terkenal. Yakni ’Batem’ dan ’Tong Nopos’.’Batem’ adalah kependekan dari ’bata tengahnya macem-macem’. Batem ini dibuat dari campuran semen dan pasir tanpa dibakar. Di bagian tengahnya diisi macam-macam sampah. Seperti gabus, plastik, dan karet. Idenya adalah untuk mengurangi sampah plastik yang paling susah diurai oleh alam. Batem ini telah dipakai untuk membangun rumah, pagar, dan pos keamanan. Selama 2000-2005, Sudarno berhasil membuat 19 ribu batem. Yang membanggakan, tidak ada keluhan apapun dari para konsumen batem.

Tong Nopos’ sendiri singkatan dari’Tong Darno Kompos’. Di sini, Sudarno membuat tong sampah yang mampu mengubah sampah basah menjadi kompos dan pupuk cair dari air sampah (lindi). Mekanismenya, sampah basah dikumpulkan dalam karung-karung lantas dimasukkan ke tong. Tong kemudian ditutup rapat dan diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Kompos dapat dipanen setelah 30 hari. Kendati dipenuhi sampah, tong nopos tidak berbau karena telah disemprot cairan Manis Bara Sudarno (MBS), kreasi lain alumnus ITS tersebut.

MBS ini adalah cairan penangkal bau busuk. MBS dibuat dari tebu muda yang dibakar. Selanjutnya, tebu digiling untuk menghasilkan cairan MBS. Di samping ampuh melenyapkan bau busuk pada bangkai, sampah basah dan kotoran hewan, MBS juga handal mengusir lalat, kecoa, semut dan serangga lain. MBS cocok untuk sampah skala rumah tangga hingga TPA

Sekarang Sudarno tengah mengembangkan ‘O2’ atau oven dalam oven. Alat ini dimaksudkan untuk menekan volume sampah tertentu seperti gabus dan plastik. Jerih payah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini diganjar KLH dengan penghargaan Kalpataru 2007 untuk kategori pengabdi lingkungan.

Masih di Surabaya, warga RW 14 Rungkut Lor telah memilah dan mengolah sampahnya menjadi kompos sejak lima tahun terakhir. Setiap bulan, mereka bisa memproduksi 48 ton kompos senilai Rp 48 juta.

Bukan hanya itu, volume sampah ke TPA ikut susut, tinggal 2,5 ton saja sebulan dari total 50 ton.

Pengalaman sama terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Beberapa kampung di wilayah itu mengelola sampah secara lebih sehat. Sejak dua tahun lalu, sekitar seratus warga Kelurahan Rejowinangun Selatan membentuk Paguyuban Edelweis. Kegiatannya antara lain memilah sampah dan menjadikannya kompos dengan program 3R. Hasilnya langsung terlihat. Dari enam gerobak yang dibuang ke TPA setiap hari sekarang tinggal dua gerobak. Jalan serupa juga ditempuh warga RW 06 Kelurahan Cacaban dan warga RW 07 Kelurahan Potrobangsan. Keberhasilan individu atau kelompok masyarakat itu berhasil mempengaruhi pemerintah kota masing-masing mengubah metode pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang bertekad mengubah wilayahnya menjadi zero waste dalam lima tahun mendatang. Pemkot Surabaya lebih serius lagi. Mulai 2005, pemkot mencanangkan program pengelolaan sampah mandiri. Intinya, masyarakat diminta menerapkan prinsip 3R mulai di tingkat rumah tangga. Aktivitas utamanya pemilahan dan pengolahan sampah basah dan kering. Sampah basah diolah menjadi kompos sementara sampah kering dijual kembali.

Di Surabaya, pemkot menetapkan sepuluh kecamatan sebagai lokasi percontohan. Sebagai pendukung, pemkot membagi-bagikan tong, keranjang komposter dan gerobak. Di wilayah-wilayah percontohan itu, volume sampah setiap RT mencapai 40 meter kubik. Setelah program berjalan, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) susut tinggal 10 persen. Soalnya, 60 persen sampah kering berhasil dijual lagi dan 30 persen sampah basah berubah wujud menjadi kompos.

Tiga tahun berjalan, lokasi pengelolaan sampah mandiri menggurita hingga 1.024 wilayah. Hasilnya terlihat nyata. Volume sampah Surabaya turun drastis. Bila di tahun 2004, jumlah sampah mencapai 264 ribu meter kubik, di akhir 2007 tinggal separonya, sekitar 150 ribu meter kubik.

Contoh teladan lain ditunjukkan Pemkot Depok, Jawa Barat. Mereka mendirikan dua unit pengolahan sampah. Di dalamnya terdapat mesin pemilah dan pengolah sampah menjadi kompos. Setiap tahun, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Depok mengalokasikan 10 unit pengolahan sampah baru. Satu unit diperuntukkan bagi 3.000 keluarga. Secara bertahap, pembangunan unit-unit pengolahan sampah ini diharapkan menjangkau seluruh populasi.

Selain mereka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Blitar, Jawa Timur dikabarkan tengah menjajaki untuk membangun unit pengolahan sampah di wilayahnya masing-masing. Keduanya menggandeng LSM Bina Ekonomi Sosial Terpadu. LSM ini sukses mengurangi volume sampah hingga 60 persen dengan membangun tempat pengolahan sampah terpadu di Perumahan Mustika, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Selama ini, kebersihan sebuah daerah dari sampah memang banyak bergantung pada minat pemimpin wilayah. Bila pemimpinnya acuh tak acuh, maka penuhlah wilayah itu dengan timbunan sampah. Sebaliknya, ada pemimpin yang berpikiran maju untuk memanfaatkan buangan tersebut.

Persoalannya sekarang, masih banyak pemerintah kota dan kabupaten yang tidak mau repot dan pelit mengeluarkan dana. Mereka masih memakai metode kuno dalam menangani sampah, open dumping.

Pemilahan dan daur ulang sampah menjadi kunci dalam menangani masalah tumpukan sampah di kota-kota besar di Indonesia.  (Dok. Tunas Hijau)

Pemilahan dan daur ulang sampah menjadi kunci dalam menangani masalah tumpukan sampah di kota-kota besar di Indonesia. (Dok. Tunas Hijau)

Agar penanganan sampah melalui prinsip 3R yang termaktub dalam UU Pengelolaan Sampah ini berjalan efektif di seluruh nusantara, ada lima hal yang harus dilakukan. Pertama, penuntasan pembuatan aturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah. Yaitu pembuatan sebelas PP dan dua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) dalam tempo setahun. Setiap propinsi, kabupaten dan kota juga wajib menyusun sebelas peraturan daerah (perda) terkait dalam waktu tiga tahun mendatang.

Kedua, membentuk badan khusus pengelolaan sampah di tingkat nasional. Mengingat masalah sampah sudah gawat, anggota badan khusus itu harus berasal dari lintas departemen. Tugasnya menyusun kebijakan dan menyiapkan penerapan program pengelolaan persampahan nasional. Manajemen sampah memang tidak bisa hanya melibatkan satu departemen atau kementerian. Di Jepang saja, manajemen sampah melibatkan 16 kementerian. Pada jenjang propinsi, kabupaten atau kota, harus dibentuk satu instansi yang khusus menangani persampahan. Tidak boleh lagi digabung dengan instansi yang memiliki kewenangan lain seperti pertamanan, pemakaman, pasar, lingkungan hidup, dan kebakaran. Tujuannya, agar pelaksanaan tugasnya menjadi fokus dan mendapat jatah anggaran memadai. Di samping itu, harus dipahami bahwa sampah bukan hanya wewenang instansi teknis seperti Dinas Kebersihan. Instansi teknis sekadar pelaksana saja. Justru Bappeda, gubernur, bupati atau wali kota yang memegang tongkat komando pengelolaan persampahan.

Ketiga, membangun peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Caranya dengan mengubah perilaku masyarakat dalam memandang sampah. Pasalnya, mengelola sampah sebetulnya bukan hal sulit. Yang sulit adalah mengubah perilaku manusianya. Dalam konteks ini, masyarakat harus disadarkan bahwa mereka adalah produsen sampah. Penyadaran ini bisa dilakukan lewat pendidikan formal maupun nonformal. Pengalaman sukses pengelolaan sampah di sejumlah daerah harus disampaikan sebagai pembangkit motivasi. Mengubah perilaku seperti ini memang perlu waktu panjang. Meski demikian, ini bukan hal yang mustahil. Selama ada kemauan pasti ada jalan yang terbuka.

Contohnya, Jaime Lerner, Wali Kota Curitiba, Brasil periode 1971-1993. Dia punya pengalaman sukses dalam melibatkan warganya menjaga kebersihan kota. Dia meminta warga miskin mengumpulkan satu kantong plastik sampah untuk ditukar dengan susu, telur atau tiket bus. Hasilnya, penghasilan dan gizi warga miskin meningkat sementara sampah terkelola dengan baik. Simak pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) di tahun 2006 terhadap warga di tiga kecamatan di Jakarta Timur dengan karakteristik dan tipe permukiman yang berbeda. Meski ada anggapan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap sampah, hasil riset itu memutarbalikkan persepsi tersebut. Kenyataannya, riset itu menemukan bahwa sekitar 90 persen warga mau berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Bentuknya berupa pemilahan dan daur ulang.

Keempat, unsur pendanaan. Pusat dan daerah perlu mengatur pola pembiayaan yang adil dalam pengelolaan sampah berikut penyiapan sarana dan prasarana pendukungnya. Kebersihan harus dipandang sebagai investasi yang akan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Ia adalah prioritas pembangunan yang sejajar dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan atau jembatan.

Kelima, aspek teknologi. Pemerintah harus melakukan pengkajian teknologi secara terus menerus, komprehensif, dan terintegrasi dengan pendekatan 3R. Teknologi pengolahan sampah yang digunakan harus merupakan kombinasi teknologi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang dan teknologi pembakaran residu sampah sebagai bahan baku bangunan. Teknologi tepat guna tidak identik dengan teknologi mahal. Ia adalah teknologi yang berbasis pada kondisi setempat. Oleh karena itu, teknologi pengolahan sampah di satu daerah tidak mungkin sama dengan daerah lainnya. Sebagian besar sampah di Indonesia merupakan sampah basah (organik) sementara sisanya sampah kering (anorganik). Bila sampah basah dapat hancur secara alami, tidak demikian dengan sampah kering. Dengan demikian, teknologi pengomposan menjadi prioritas pertama untuk mengolah sampah basah. Hasil penelitian Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (2004) menunjukkan, jika setengah dari sampah basah didaur ulang menjadi kompos secara individual, pengurangan volume sampah bisa mencapai 32,5 persen dari total volume sampah. Pada saat bersamaan, diterapkan teknologi lain yang sesuai untuk mengolah sampah kering.

Itulah tantangan yang dihadapi negeri ini sekarang. Mendorong terwujudnya manajemen sampah sebagai sistem yang melibatkan banyak sektor. Perlu waktu untuk mewujudkan itu semua. Singapura yang telah memiliki UU Sampah lebih dulu perlu waktu 30 tahun untuk mencapai keberhasilan manajemen sampah. Masih panjang jalan negeri ini untuk menuju negeri bebas sampah (zero waste). Tetapi, setidaknya memilah sampah sebagai langkah dasar tetap harus diwujudkan. Demi peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.


*) Tulisan ini ditujukan untuk lomba Anugerah Herawati Diah tahun 2008 namun gagal menembus babak final.

About these ads

5 responses to this post.

  1. wahhh …
    bagussss bngtt … tau ajj klo saya lagi butuh ini …
    thangkyouuuuuuuuuuuu

  2. syukurlah kalau bisa bermanfaat untuk uum.

  3. Posted by desriani on Maret 10, 2012 at 4:32 am

    penuh inspirasi,,,,
    terimakasih

  4. terima kasih juga desriani telah sudi mampir. salam kenal. :-)

  5. Semua itu asal betul betul bisa dan dpt mengatasi situasinya tdk mungkin akan menimbulkan persoalan lain,kalo persoalan sampah ya tentunya hrs bisa mengatasi persoalan sampah itu,siapa lagi kalo bukan yg di bentuk dgn segalanya,sedangkan sampek terjadi permasalahan lain mari kita kupas sebab-sebabnya kan itu,menurut sy sebanyak berapapun sebesar apapun dan seberat apapun asal dgn baik menjalankannya dan bisa dibilang berhasil meskipun hanya 60 persen pasti tdk akan ada dampak lainya,sy tdk asal berkomentar tapi punya solusi mengatasi persoalan sampah dgn PASTI BERHASIL(100 persen),bila berkenan(buka)http://teknologitpa.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: