APBD ala Bandung Bondowoso

Oleh: M Subchan Sholeh*

Sekitar pertengahan abad 9 silam, legenda Bandung Bondowoso mencuat. Waktu itu, Bandung dikisahkan jatuh cinta pada Roro Jonggrang (Dara Jangkung), putri Prabu Boko. Tapi, Jonggrang memberi syarat agar Bandung membangun candi dengan seribu arca dalam semalam. Sebelum ayam jantan berkokok, candi dan seluruh arca yang dia inginkan harus sudah selesai. Bandung menyanggupi permintaan gadis idamannya itu. Malam hari setelah melamar Jonggrang, Bandung dengan kesaktiannya mengerahkan pasukan makhluk gaib. Tatkala malam kian larut, jumlah arca buatan Bandung mendekati seribu buah. Melihat candi hampir selesai, Jonggrang yang tidak sepenuh hati menerima lamaran Bandung berbuat licik. Ia lantas membangunkan warga desa untuk membunyikan lesung. Mendengar bunyi lesung bertalu-talu, ayam-ayam jantan pun berkokok, seolah-olah hari sudah pagi, sehingga para makhluk gaib pun menghentikan kerja dan menghilang. Bandung yang sedang sibuk menyelesaikan arca terakhir terkejut. Dia tahu, berkokoknya ayam jantan selagi malam belum berlalu adalah kelicikan Jonggang. Bandung marah lalu mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000, sebagai Dewi Durga.

Tepat 11 abad kemudian, kisah mirip legenda Bandung Bondowoso terjadi di sebuah kota bernama Surabaya. Kali ini, lakonnya diperankan Pemkot Surabaya. Betapa tidak, dokumen penting sekelas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibahas hanya dalam waktu singkat. Simak saja pembahasan RAPBD tahun 2008 yang ditarget harus selesai akhir bulan November ini atau hanya sebulan. Bahkan dokumen pendahuluan RAPBD bernama Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dituntaskan dalam hitungan tiga hari. Mulai 30 Oktober sampai 1 November. Bila dihitung dengan jari, tidak genap sebelah tangan. KUA-PPAS adalah dokumen yang tak kalah penting. KUA merupakan dokumen yang menetapkan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD dan RP APBD. PPAS sendiri adalah dokumen yang mematok batas maksimal anggaran di setiap instansi pemerintah daerah dalam menyusun program-programnya.

Semua berawal dari kelalaian pemkot menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diawali dari keterlambatan penyerahan dokumen KUA dan PPAS kepada DPRD pada bulan Agustus. Padahal, Permendagri 13/2006 mengamanatkan penyerahan KUA kepada DPRD dibatasi paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan, sedangkan PPAS disampaikan maksimal pada minggu kedua bulan Juli. Setelah itu, RAPBD disusun. Seusai disusun, RAPBD wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Berikutnya, RAPBD itu disampaikan kepada DPRD paling telat pekan pertama bulan Oktober. Pembahasan sampai penetapan RAPBD menjadi APBD diberi waktu maksimal sampai awal bulan Desember. Kalau mengikuti aturan main ini, maka APBD dibahas dalam waktu yang cukup, sekitar enam bulan. Tapi, pemkot baru menyerahkan RAPBD 2008 pada akhir Agustus.

Dampak pembahasan yang tergesa-gesa dan dipaksakan selesai dalam waktu singkat, asumsi dan perkiraan target-target pendapatan dan pembangunan di RAPBD 2008 banyak yang bermasalah. Simak saja nilai APBD dan komposisinya. Nilai RAPBD 2008 hampir pasti lebih rendah dari tahun 2007. Bila APBD 2007 sebesar Rp 2,506 triliun, APBD 2008 direncanakan cuma Rp 2,381 triliun. Anjlok hampir 5 persen. Ini menunjukkan rendahnya kreativitas dan kemauan pemkot untuk berupaya maksimal dalam memecahkan persoalan krusial Surabaya. Seperti pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Bukan hanya itu, komposisi antara belanja langsung (pembangunan) dan belanja tidak langsung (aparatur) juga berbeda dari tahun 2007. APBD 2008 hanya memberi porsi belanja langsung sebanyak 64 persen atau senilai Rp 1,525 triliun. Sebaliknya, di APBD 2007, anggaran untuk belanja langsung mencapai 70 persen dengan jumlah Rp 1,759 triliun. Yang memprihatinkan lagi, anggaran belanja tidak langsung tahun 2008 sejumlah malah meningkat 6 persen menjadi 36 persen dibanding tahun 2007. Persoalannya, hampir 91 persen anggaran belanja tidak langsung ini dipakai untuk kebutuhan pegawai. Misalnya, gaji, dan berbagai tunjangan. Ironisnya, ada pula anggaran pegawai ini yang mengambil jatah dari belanja langsung. Buktinya terlihat pada anggaran pendidikan sebesar Rp 528,161 miliar atau 22 persen dari total RAPBD. Pemkot mengklaim alokasi anggaran pendidikan ini sudah sesuai amanat UUD 1945. Tapi, jika diteliti lagi, anggaran pendidikan hanya dijatah 7 persen atau Rp 110,892 miliar, jauh dari amanat konstitusi negara. Pasalnya, mayoritas anggaran pendidikan sejumlah Rp 417,268 miliar disedot untuk belanja pegawai. Jika dijumlah, belanja pegawai menelan dana sekitar Rp 1,035 triliun atau 43,47 persen dari total RAPBD 2008. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Tidak berlebihan bila penulis menyebut RAPBD 2008 ini sebagai APBD untuk birokrat. Sebab, anggaran lebih banyak untuk melayani birokrasi daripada masyarakat. Padahal, masyarakat yang menyumbang pendapatan daerah terbesar dari pungutan pajak.

Fakta ini menjadi bukti nyata perilaku pemkot yang tidak berubah. Lebih mengutamakan anggaran untuk birokrasi dengan menekan anggaran untuk pelayanan publik. Pemkot masih memakai pendekatan kuno dalam menyusun RAPBD dimana alokasi anggaran untuk setiap kegiatan hanya dinaikkan sekian persen dari tahun sebelumnya. Tidak melalui analisa perhitungan yang benar-benar realistis dan sesuai kebutuhan. Tampaknya pemkot perlu memahami lagi enam fungsi APBD yang tertuang dalam Permendagri 13/2006. Yakni, fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan adalah pedoman perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu, fungsi pengawasan bermakna sebagai pedoman penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, fungsi alokasi menyatakan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja,meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi sendiri menyebutkan bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terakhir, fungsi stabilisasi mengamanatkan anggaran pemerintah daerah menjadi alat pemelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Lewat pemahaman yang baik terhadap enam fungsi APBD ini, tentu pembahasan APBD bisa dilakukan lebih optimal karena waktunya memadai. Anggaran untuk publik pun tidak lagi menjadi anak tiri seperti sekarang. Waktu akan menjawab apakah pemkot mampu mengubah kebiasaan buruknya dalam penyusunan dan pembahasan APBD di tahun-tahun berikutnya.

*Penulis adalah peneliti Center for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya

Opini Metropolis Jawa Pos, 21 November 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: